Jakarta,papuaglobalnews.com – Arnold Beanal, Ketua Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Tsingwarop menegaskan bahwa pembagian porsi saham tujuh persen PT Freeport Indonesia untuk Kabupaten Mimika bersifat final tanpa diganggugugat sebab telah melalui suatu proses panjang sejak tahun 2018 yang diperkuat dengan pembentukan Tim Percepatan oleh Kementerian Investasi pada tahun 2023.

“Proses ini bukan baru dimulai ketika muncul wacana terbaru. Kami sudah mengikuti tahapan hukum dan administrasi selama lebih dari dua tahun,” ujar Arnold dalam siaran pers kepada redaksi papuaglobalnews.com, Rabu 17 Desember 2025.

Arnold menyampaikan hal ini menanggapi pernyataan Ketua Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (EPP–OKP), Velix Wanggai, terkait arahan Presiden Prabowo mengenai pembahasan skema divestasi saham Freeport.

Arnold berharap dalam pembahasan skema divestasi tidak mengabaikan perjuangan serta hak masyarakat adat di areal tambang.

Ia menjelaskan dari porsi tujuh persen tersebut telah dibagi secara jelas dan terstruktur sebagai berikut. Tiga persen untuk Pemerintah Kabupaten Mimika dan empat persen untuk Forum Pemilik Hak Sulung, yaitu masyarakat adat sebagai pemilik hak ulayat dan pihak terdampak permanen.

Baca Juga:
Elite Devience Terhadap Afirmasi : Membaca Ulang Norma PP 106 Tahun 2021
Bupati John Soroti Tumpang Tindih Program dan Peserta Sosialisasi “Wajah yang Sama”
Kabar Suka Cita! Umat Katolik di Indonesia Kini Dapat Mendengar Suara Bapa Suci dan Pesan Gereja Universal dalam Bahasa Ibu
Dibaca: 133