Arnold menegaskan bahwa komposisi ini adalah keputusan final berdasarkan legitimasi hukum dan sosial.

“Itu harga mati dan tidak boleh diganggugugat. Jangan ada pihak mana pun yang mencoba mengubah atau menegosiasikan ulang porsi tujuh persen Mimika. Adapun sisanya tiga persen adalah ranah pembahasan bagi pemerintah provinsi dan enam gubernur se-Tanah Papua. Jangan menyentuh jatah Mimika,” tegasnya.

LMA Tsingwarop juga mengingatkan bahwa kebijakan Pemerintah Pusat harus tetap berpijak pada fakta historis dan dampak lingkungan serta sosial yang dialami masyarakat Mimika sejak awal operasi Freeport. Karena itu, setiap proses dialog yang akan difasilitasi Mendagri dan Menteri ESDM harus mengakui hak-hak tersebut.

Ia berharap melalui pemberitaan ini sekaligus menjadi penegasan bahwa masyarakat adat mendukung kebijakan pemerintah sepanjang menghormati proses yang telah berjalan, menjamin keadilan bagi masyarakat terdampak, dan tidak mengubah porsi tujuh persen saham untuk Mimika. “Kami terbuka untuk dialog, tetapi tidak untuk merelakan hak ulayat yang telah diperjuangkan sejak awal,” tegasnya. **

Dibaca: 170
Catatan Redaksi

“Orang boleh pandai setinggi langit, tapi selama ia tidak menulis, ia akan hilang di dalam masyarakat dan dari sejarah.” — Pramoedya Ananta Toer

Kami menerima kiriman tulisan opini maupun karya jurnalisme warga yang disertai identitas diri serta foto atau gambar pendukung.

Hak Jawab & Koreksi Berita

Apabila ada pihak yang merasa dirugikan atau keberatan dengan penayangan artikel/berita di atas, Anda dapat mengirimkan artikel atau berita berisi sanggahan, koreksi, maupun hak jawab kepada Redaksi kami, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (11) dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.