Ia menegaskan anggota DPRK Mimika dari jalur pengangkatan unsur lembaga adat merupakan perpanjangan tangan lembaga adat dan masyarakat adat itu sendiri sehingga memiliki tanggung jawab moral untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat yang diwakilinya.

Marianus juga mendorong agar para legislator dari jalur kultur lebih banyak belajar dari Wakil Ketua IV DPR Papua Tengah, John NR Gobai, yang dinilainya kreatif, vokal, dan berani melakukan berbagai terobosan dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat adat.

Menurutnya, selama ini John NR Gobai aktif turun langsung ke lapangan untuk mendengar keluhan dan aspirasi masyarakat, termasuk masyarakat Suku Kamoro.

Dengan turun langsung menyapa dan mendengarkan masyarakat adat, kata Marianus, seorang wakil rakyat akan memiliki data dan fakta sebagai dasar dalam berbicara serta memperjuangkan hak dan kebutuhan masyarakat adat secara tepat baik dalam pembahasan anggaran di ruang rapat DPRK maupun di forum-forum penting lainnya.

“Saya sangat kecewa mengapa mereka tidak hadir untuk memberikan pandangan dan masukan demi kepentingan masyarakat yang terdampak,” pungkasnya. **

Catatan Redaksi

“Orang boleh pandai setinggi langit, tapi selama ia tidak menulis, ia akan hilang di dalam masyarakat dan dari sejarah.” — Pramoedya Ananta Toer

Kami menerima kiriman tulisan opini maupun karya jurnalisme warga yang disertai identitas diri serta foto atau gambar pendukung.

Hak Jawab & Koreksi Berita

Apabila ada pihak yang merasa dirugikan atau keberatan dengan penayangan artikel/berita di atas, Anda dapat mengirimkan artikel atau berita berisi sanggahan, koreksi, maupun hak jawab kepada Redaksi kami, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (11) dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.