Timika,papuaglobalnews.com – Wakil Ketua I Lembaga Musyawarah Adat Suku Kamoro (LEMASKO) Wilayah Adat Bomboray, Kabupaten Mimika Papua Tengah Marianus Maknaepeku, menyoroti ketidakhadiran anggota DPRK Mimika dari jalur pengangkatan unsur lembaga adat dalam forum Penelitian Kajian Sosial Budaya Skema Pengangkutan dan Pemanfaatan Limbah Tailing yang berlangsung di salah satu hotel di Timika, Jumat 3 Juli 2026.

Kegiatan tersebut diselenggarakan oleh Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Kabupaten Mimika bekerja sama dengan Universitas Cenderawasih (Uncen).

“Mereka itu utusan adat, seharusnya hadir untuk berbicara mengenai hak-hak masyarakat adat. Jangan mereka menari-nari di atas penderitaan orang banyak, terutama Suku Kamoro. Itu tidak boleh,” kritik Marianus kepada papuaglobalnews.com usai menghadiri kegiatan tersebut.

Mantan Anggota DPRD Mimika itu menilai kehadiran anggota DPRK Mimika dari unsur pengangkatan lembaga adat sangat penting dalam forum-forum resmi yang membahas kepentingan masyarakat adat.

Menurutnya, sebagai representasi masyarakat adat, kehadiran mereka sangat dibutuhkan untuk memberikan masukan, menyampaikan pandangan, serta menyuarakan hak-hak dasar masyarakat adat, bukan mengambil posisi aman dengan memilih diam.

Catatan Redaksi

“Orang boleh pandai setinggi langit, tapi selama ia tidak menulis, ia akan hilang di dalam masyarakat dan dari sejarah.” — Pramoedya Ananta Toer

Kami menerima kiriman tulisan opini maupun karya jurnalisme warga yang disertai identitas diri serta foto atau gambar pendukung.

Hak Jawab & Koreksi Berita

Apabila ada pihak yang merasa dirugikan atau keberatan dengan penayangan artikel/berita di atas, Anda dapat mengirimkan artikel atau berita berisi sanggahan, koreksi, maupun hak jawab kepada Redaksi kami, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (11) dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.