Timika,papuaglobalnews.com – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Mimika, Papua Tengah bersama lintas sektor sepakat menetapkan status siaga darurat bencana kabut asap dan kekeringan selama 14 hari.

Penetapan status siaga darurat kedua bencana alam itu tercapai berdasarkan hasil Rapat Koordinasi (Rakor) penanganan kabut asap dan kekeringan lintas sektor yang berlangsung di ruang rapat BPBD Mimika, Pusat Pemerintahan, SP3, Jumat 16 Oktober 2026.

Rapat ini dipimpin Plt. Sekretaris BPBD, Azer Korwa didampingi Kabid Logistik dan Kedaruratan BPBD, Frans Kambu.

Rakor ini lanjutan Rakor perdana pada Rabu 14 Oktober 2026 di tempat yang sama. Mengingat Rakor pertama belum mencapai kesepakatan penetapan status bencana kabut asap dan kekeringan karena tanpa dihadiri Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Kesehatan, Dinas PUPR Mimika dan Diskominfo.

Atas kesepakatan penetapan status siaga darurat kedua bencana saat ini BPBD Mimika tengah menyiapkan draf Surat Keputusan (SK) Bupati untuk diserahkan kepada Bagian Hukum untuk disempurnakan. Selanjutnya BagianHukum serahkan kepada Bupati Mimika menandatangani sebagai dasar hukum pelaksanaan di lapangan.

Baca Juga:
Refleksi : Peresmian Gedung Gereja Kingmi Jemaat Sinai Menjadi Momentum Perdamaian dan Pemulihan Hidup
Potensi Ekonomi Banyak di Kampung, Pj. Sekda Mimika Dorong BUMDes Kelola Majukan Ekonomi Masyarakat
Perda Minuman Beralkohol Mimika Nomor 6 Tahun 2025 Diberlakukan, Pengendalian dan Pengawasan Jadi Tantangan Pemerintah Daerah

Maikel Orun, Kepala Bidang (Kabid) Udara Dinas Perhubungan Mimika menjelaskan, dampak kabut asap telah pengaruhi jarak pandang semakin pendek mengganggu aktivtas penerbangan sehingga pelayanannya dialihkan pada siang hari.

Maikel juga mengusulkan kepada BPBD Mimika bangun koordinasi dengan BPBD Kabupaten Asmat sebagai daerah terdampak langsung untuk mengetahui kondisi penanganan kebakaran Karhutla di wilayah itu sudah sejauh mana.

Simon Patandianan, Kepala Seksi Kurikulum SD Dinas Pendidikan (Disdik) Mimika melaporkan mengantisipasi dampak kabut asap Dinas Pendidikan sudah menerapkan sekolah daring untuk TK, Paud dan SD. Sedangkan SMP dan SMA-SMK tetap sekolah tatap muka dengan syarat wajib menggunakan masker. Kebijakan itu berdasarkan SK Bupati Nomor 85 tahun 2026 tertanggal 10 Oktober 2026, tentang penyesuaian kegiatan belajar mengajar dan penyelenggaraan pembelajaran jarak jauh sebagai dampak buruk kabut asap di Mimika.

Mikel Yumame, Kepala Seksi Bidang Pencemaran Lingkungan Hidup DLH Mimika melaporkan saat ini DLH belum miliki data pasti mengenai angka pencemaran udara, mengingat masih menunggu hasil pemeriksaan sampel udara yang dikirim ke laboratorium Kementerian Lingkungan Hidup di Jakarta. Hasilnya baru dapat diketahui kurang lebih tiga bulan.

Meski demikian, Mikel berupaya akan berkoordinasi dengan Environmental PTFI untuk membantu percepat memeriksaan sampel kualitas udara.

Sementara kualitas air yang diambil sampelnya langsung dari sumur utama di SP3 selama ini digunakan depot air di Timika dan di empat sungai dinyatakan layak konsumsi. Hal ini berdasarkan hasil uji laboratorium di Makassar.

Sementara Kamaludin, Kepala Seksi P2 Dinkes Mimika memaparkan Dinkes sudah mengeluarkan surat edaran ke sejumlah fasilitas kesehatan, termasuk kepada Dinas Pendidikan.

Dibaca: 59
Catatan Redaksi

“Orang boleh pandai setinggi langit, tapi selama ia tidak menulis, ia akan hilang di dalam masyarakat dan dari sejarah.” — Pramoedya Ananta Toer

Kami menerima kiriman tulisan opini maupun karya jurnalisme warga yang disertai identitas diri serta foto atau gambar pendukung.

Hak Jawab & Koreksi Berita

Apabila ada pihak yang merasa dirugikan atau keberatan dengan penayangan artikel/berita di atas, Anda dapat mengirimkan artikel atau berita berisi sanggahan, koreksi, maupun hak jawab kepada Redaksi kami, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (11) dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.