Dalam pernyataannya, TPNPB mengancam akan melakukan tindakan eksekusi terhadap pihak-pihak yang tetap terlibat dalam kegiatan pembangunan di wilayah yang mereka klaim sebagai area operasi.

“Kami tidak butuh pembangunan di Papua oleh pemerintah kolonialisme Indonesia. Kami hanya mendesak kepada Presiden Prabowo Subianto dan jajarannya agar dapat menyelesaikan akar persoalan konflik di Papua selama 64 tahun dan Indonesia harus mengakui kemerdekaan bangsa Papua pada 1 Desember 1961,” tulis Sebby.

Menurut TPNPB, apabila Pemerintah Indonesia tetap mengabaikan tuntutan tersebut, maka konflik bersenjata akan terus berlanjut hingga Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) turun tangan dalam penyelesaian persoalan di Tanah Papua.

Sebby juga mengklaim penembakan terhadap lima orang yang disebut sebagai agen intelijen militer Indonesia yang berprofesi sebagai tukang bangunan di Tolikara saat operasi berlangsung pada 2-3 Agustus 2026 merupakan peringatan kepada warga pendatang Indonesia agar meninggalkan wilayah operasi TPNPB.

Selain itu, TPNPB juga mengingatkan masyarakat asli Papua agar tidak bekerja sama dengan aparat militer Indonesia dalam pelaksanaan pembangunan di wilayah mereka.

“Kami dengan tegas menolak pembangunan dan sistem pemerintahan kolonialisme Indonesia di atas Tanah Papua,” katanya. **

Catatan Redaksi

“Orang boleh pandai setinggi langit, tapi selama ia tidak menulis, ia akan hilang di dalam masyarakat dan dari sejarah.” — Pramoedya Ananta Toer

Kami menerima kiriman tulisan opini maupun karya jurnalisme warga yang disertai identitas diri serta foto atau gambar pendukung.

Hak Jawab & Koreksi Berita

Apabila ada pihak yang merasa dirugikan atau keberatan dengan penayangan artikel/berita di atas, Anda dapat mengirimkan artikel atau berita berisi sanggahan, koreksi, maupun hak jawab kepada Redaksi kami, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (11) dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.