Tentang Kursi
Oleh: Laurens Minipko
DI NEGERI ini ada cerita yang sudah lama kita kenal. Tidak tertulis. Tapi dipahami.
Orang yang ingin duduk di jabatan publik tertentu sering datang membawa amplop coklat.
Bukan untnuk sogokan, katanya.
Untuk “biaya komunikasi”.
Untuk “pengamanan posisi”.
Untuk “tanda terima kasih di depan”.
Kursinya ada.
Aturannya ada.
Tapi jalannya lewat uang.
Bukan selalu ilegal di atas kertas. Tapi ganjil di rasa keadilan.
Polanya sama.
Sekarang kita lihat Dewan Perdamaian versi Trump.
Kursinya ada.
Forumnya global.
Tujuannya mulia: perdamaian.
Tapi untuk duduk, harus bayar satu miliar dolar. Kisaran 16 triliun rupiah.
Kalau tidak, ada ancaman tarif dagang.
Ini bukan lagi soal kapabilitas (kemampuan nyata untuk mengerjakan tugas yang dipercayakan: pengalaman, kapasitas, rekam jejak).
Bukan soal kontribusi intelektual (sumbangan gagasan, kerangka berpikir, solusi).
Bukan soal mandat moral (legitimasi etis).
Ini soal membayar pintu masuk.
Seperti jabatan birokrasi, misalnya.
Skalanya saja yang berbeda.
Dari amplop ke geopolitik
“Orang boleh pandai setinggi langit, tapi selama ia tidak menulis, ia akan hilang di dalam masyarakat dan dari sejarah.” — Pramoedya Ananta Toer
Kami menerima kiriman tulisan opini maupun karya jurnalisme warga yang disertai identitas diri serta foto atau gambar pendukung.
Apabila ada pihak yang merasa dirugikan atau keberatan dengan penayangan artikel/berita di atas, Anda dapat mengirimkan artikel atau berita berisi sanggahan, koreksi, maupun hak jawab kepada Redaksi kami, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (11) dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
