Prabowo di Sidang Tahunan MPR 2026: “Koruptor MBG Adalah Orang Biadab”, Bagaimana Nasib MBG di Timika?
Konsepnya:
Bukan pemerintah pusat yang memasak dan mengantar makanan setiap hari, tapi negara memberikan voucher digital (e-voucher) senilai Rp 400.000 – Rp 600.000/bulan langsung ke:
Ibu rumah tangga yang memiliki anak sekolah SD/SMP, Ibu hamil, ibu menyusui, dan balita stunting (kelompok 3B) dan keluarga dengan kartu PKH/OAP.
Voucher hanya bisa dibelanjakan di kios/warung/koperasi mama-mama Papua, pasar lokal, dan nelayan/petani binaan untuk bahan: telur lokal, ikan segar, sagu, ubi, sayur kelor, buah merah.
Keunggulan untuk Timika:
- Potong birokrasi 70%: Tidak perlu bangun dapur SPPG, IPAL, armada truk pendingin dana langsung ke penerima.
- Anti Bocor: Voucher digital by name, by address, terhubung dengan NIK dan bisa diaudit real-time. Tidak ada lagi paket plastik misterius atau susu yang dijual di pasar.
- Hidupkan Ekonomi Lokal: Uang berputar di Pasar Sentral Timika, Pasar Lama, dan koperasi mama-mama, bukan di vendor besar dari luar Papua. Ini sejalan dengan semangat Otsus.
- Pemberdayaan, Bukan Ketergantungan: Ibu dilatih memasak bergizi sesuai kearifan lokal, bukan anak hanya menunggu ompreng datang. Edukasi gizi lebih efektif.
- Solusi Distrik Terpencil: Untuk Distrik Jila, Alama, Tembagapura yang belum ada SPPG, e-voucher jauh lebih mungkin diantar via Puskesmas Pembantu dibanding membangun dapur.
Sinergi Pusat – Daerah: Apa yang harus dilakukan Pemkab Mimika sekarang?
Pidato Presiden bahwa “MBG berjalan terus” harus diterjemahkan Pemkab Mimika bukan sebagai perintah menunggu, tapi sebagai ruang negosiasi.
Rekomendasi untuk Media Lokal dan DPRD Mimika:
- Audit Terbuka 11 SPPG Bermasalah: Koordinator Regional BGN Papua Tengah sendiri sudah mengakui masalah IPAL adalah kendala utama. Pemkab harus publikasikan hasilnya, jangan ditutupi.
- Usulkan Mimika sebagai Pilot Project E-Voucher Papua: Melalui Gubernur Papua Tengah, Mimika bisa mengajukan dispensasi khusus Otsus Pangan. Dasar hukum: kondisi geografis khusus.
- Satgas MBG Harus Libatkan Gereja, Adat, dan Mama Pasar: Selama ini Satgas hanya BGN, TNI/Polri. Di Timika, tanpa Dewan Adat dan Gereja, program tidak akan dipercaya.
- Transparansi Anggaran per Piring: Berapa sebenarnya HPS (Harga Perkiraan Sendiri) satu porsi MBG di Timika? Rp 15.000 di Jawa bisa jadi Rp 28.000 di Timika karena logistik. Ini harus jujur disampaikan ke publik. MBG bukan soal siapa yang paling nasionalis membagikan makanan.
Di Timika, MBG adalah soal apakah anak Amungme dan Kamoro di SP3, di Kuala Kencana, hingga di pedalaman bisa makan protein yang layak tanpa harus menunggu truk dari kota yang mogok karena IPAL belum beres.
Jika korupsi MBG adalah perbuatan biadab, maka membiarkan sistem yang biadab terus berjalan tanpa perbaikan juga sama biadabnya. Presiden sudah memberi lampu hijau untuk evaluasi agar lebih efisien. Kini bola ada di Pemkab Mimika untuk berani bersuara: lanjutkan MBG dengan perbaikan, atau berani tawarkan model Mama Papua yang lebih bermartabat. **
Catatan redaksi : Kami menerima tulisan opini maupun karya jurnalisme warga yang disertai identitas dan foto atau gambar pendukung.
Pramoedya Ananta Toer pernah berkata, “Orang boleh pandai setinggi langit, tapi selama ia tidak menulis, ia akan hilang di dalam masyarakat dan dari sejarah.”
