Prabowo di Sidang Tahunan MPR 2026: “Koruptor MBG Adalah Orang Biadab”, Bagaimana Nasib MBG di Timika?
Oleh : Yofin Paro – Warga Kelurahan Timika Jaya SP2
PRESIDEN Prabowo Subianto menegaskan komitmennya melanjutkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di hadapan Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR/DPD RI, Jumat 14 Agustus 2026.
Di tengah sorotan tajam publik soal keracunan massal dan mandeknya distribusi di daerah, Presiden menyampaikan tiga poin kunci: program terus berjalan, sistem akan dievaluasi untuk efisiensi, dan kecaman keras terhadap korupsi.
“Soroti kasus korupsi MBG, Prabowo secara terang-terangan dengan nada tegas menyebutkan “Orang Biadab dan Tak Pantas Kita Hormati,” demikian judul laporan utama media nasional yang merangkum pidato tersebut Jumat kemarin.
Dalam pidato kenegaraannya, Presiden juga memaparkan capaian MBG telah menjangkau 20 juta penerima manfaat, terdiri dari siswa, balita, ibu hamil dan menyusui, hanya dalam tujuh bulan pelaksanaan.
Pernyataan ini penting bagi Kabupaten Mimika. Sebab, jika di Senayan dibahas dalam angka jutaan, di Timika problemnya masih sangat dasar: dapur tidak beroperasi dan makanan tidak sampai ke piring anak.
Tinjauan Kritis: 5 Kepelikan MBG yang Tidak Bisa Ditutup dengan Retorika
- Rantai Birokrasi Terlalu Panjang dan Sentralistik
Desain MBG saat ini: BGN Pusat bekerjasama dengan Yayasan Mitra SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) dalam mendistribusikan ke sekolah.
Di setiap simpul ada potensi mark-up, keterlambatan verifikasi, dan konflik kepentingan. Di Papua, ini diperparah dengan biaya logistik tinggi.
- Standar Teknis Tidak Realistis untuk Papua
Kasus di Mimika menjadi bukti paling nyata. Dari 18 SPPG di Mimika, sebanyak 11 unit dihentikan sementara operasionalnya karena masalah administrasi dan belum memenuhi standar lingkungan, khususnya Instalasi Pengeolaan Air Limbah (IPAL). Artinya, program dirancang dengan standar Jawa, tapi dipaksakan di wilayah dengan keterbatasan infrastruktur air bersih dan limbah.
Saat ini hanya 7 SPPG aktif dari total 18, dan hanya menjangkau 4 distrik dari 18 distrik di Mimika. 14 distrik pedalaman yang justru angka stuntingnya tertinggi belum tersentuh sama sekali.
- Krisis Suplai Pangan Lokal
Pelaksanaan MBG di Papua berbenturan dengan fakta: Papua mengalami krisis suplai pangan. Daging, ikan, sayur, buah lokal harganya melambung karena harus didatangkan dari luar. Akibatnya, menu MBG tidak beragam dan sering tidak sesuai selera anak Papua. Jika BGN tetap memaksa pasokan dari Jawa/Sulawesi, biaya membengkak dan gizi tidak tercapai.
- Potensi Kebocoran dan Korupsi Struktural
Inilah yang disinggung Presiden sebagai “orang biadab”. Masalahnya bukan hanya oknum yang mencuri ayam atau susu, tapi sistem pengadaan bahan baku yang tidak transparan. 48% usaha kecil/warung lokal mengaku tidak tahu-menahu soal rantai pasok MBG, padahal janji awalnya melibatkan petani, nelayan, dan UMKM lokal.
- Dampak Gizi vs Dampak Politis
Presiden menyebut MBG adalah investasi terbaik bangsa. Namun evaluasi independen dari kampus seperti UGM dan CELIOS menilai MBG berisiko menjadi proyek pencitraan politik yang pemborosan jika tidak tepat sasaran pada keluarga kurang mampu.
Wacana Alternatif Oposisi: Model E-Voucher Mama Papua
Di tengah kebuntuan ini, muncul desakan dari kalangan masyarakat sipil dan akademisi di Timika agar ada program alternatif yang lebih adaptif untuk Papua. Salah satu yang menguat adalah Model E-Voucher Bergizi untuk Ibu.
