Prabowo di Sidang Tahunan MPR 2026: “Koruptor MBG Adalah Orang Biadab”, Bagaimana Nasib MBG di Timika?

Oleh : Yofin Paro – Warga Kelurahan Timika Jaya SP2

PRESIDEN Prabowo Subianto menegaskan komitmennya melanjutkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di hadapan Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR/DPD RI, Jumat 14 Agustus 2026.

Di tengah sorotan tajam publik soal keracunan massal dan mandeknya distribusi di daerah, Presiden menyampaikan tiga poin kunci: program terus berjalan, sistem akan dievaluasi untuk efisiensi, dan kecaman keras terhadap korupsi.

“Soroti kasus korupsi MBG, Prabowo secara terang-terangan dengan nada tegas menyebutkan “Orang Biadab dan Tak Pantas Kita Hormati,” demikian judul laporan utama media nasional yang merangkum pidato tersebut Jumat kemarin.

Dalam pidato kenegaraannya, Presiden juga memaparkan capaian MBG telah menjangkau 20 juta penerima manfaat, terdiri dari siswa, balita, ibu hamil dan menyusui, hanya dalam tujuh bulan pelaksanaan.

Pernyataan ini penting bagi Kabupaten Mimika. Sebab, jika di Senayan dibahas dalam angka jutaan, di Timika problemnya masih sangat dasar: dapur tidak beroperasi dan makanan tidak sampai ke piring anak.

Tinjauan Kritis: 5 Kepelikan MBG yang Tidak Bisa Ditutup dengan Retorika

1. Rantai Birokrasi Terlalu Panjang dan Sentralistik

Desain MBG saat ini: BGN Pusat bekerjasama dengan Yayasan Mitra SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi)  dalam mendistribusikan ke sekolah.

Di setiap simpul ada potensi mark-up, keterlambatan verifikasi, dan konflik kepentingan. Di Papua, ini diperparah dengan biaya logistik tinggi.

2. Standar Teknis Tidak Realistis untuk Papua

Kasus di Mimika menjadi bukti paling nyata. Dari 18 SPPG di Mimika, sebanyak 11 unit dihentikan sementara operasionalnya karena masalah administrasi dan belum memenuhi standar lingkungan, khususnya Instalasi Pengeolaan Air Limbah (IPAL). Artinya, program dirancang dengan standar Jawa, tapi dipaksakan di wilayah dengan keterbatasan infrastruktur air bersih dan limbah.

Saat ini hanya 7 SPPG aktif dari total 18, dan hanya menjangkau 4 distrik dari 18 distrik di Mimika. 14 distrik pedalaman yang justru angka stuntingnya tertinggi belum tersentuh sama sekali.

3. Krisis Suplai Pangan Lokal

Pelaksanaan MBG di Papua berbenturan dengan fakta: Papua mengalami krisis suplai pangan. Daging, ikan, sayur, buah lokal harganya melambung karena harus didatangkan dari luar. Akibatnya, menu MBG tidak beragam dan sering tidak sesuai selera anak Papua. Jika BGN tetap memaksa pasokan dari Jawa/Sulawesi, biaya membengkak dan gizi tidak tercapai.

4. Potensi Kebocoran dan Korupsi Struktural

Inilah yang disinggung Presiden sebagai “orang biadab”. Masalahnya bukan hanya oknum yang mencuri ayam atau susu, tapi sistem pengadaan bahan baku yang tidak transparan. 48% usaha kecil/warung lokal mengaku tidak tahu-menahu soal rantai pasok MBG, padahal janji awalnya melibatkan petani, nelayan, dan UMKM lokal.

5. Dampak Gizi vs Dampak Politis

Presiden menyebut MBG adalah investasi terbaik bangsa. Namun evaluasi independen dari kampus seperti UGM dan CELIOS menilai MBG berisiko menjadi proyek pencitraan politik yang pemborosan jika tidak tepat sasaran pada keluarga kurang mampu.

Wacana Alternatif Oposisi: Model E-Voucher Mama Papua

Di tengah kebuntuan ini, muncul desakan dari kalangan masyarakat sipil dan akademisi di Timika agar ada program alternatif yang lebih adaptif untuk Papua. Salah satu yang menguat adalah Model E-Voucher Bergizi untuk Ibu.

Konsepnya:

Bukan pemerintah pusat yang memasak dan mengantar makanan setiap hari, tapi negara memberikan voucher digital (e-voucher) senilai Rp 400.000 – Rp 600.000/bulan langsung ke:

Ibu rumah tangga yang memiliki anak sekolah SD/SMP, Ibu hamil, ibu menyusui, dan balita stunting (kelompok 3B) dan keluarga dengan kartu PKH/OAP.

Voucher hanya bisa dibelanjakan di kios/warung/koperasi mama-mama Papua, pasar lokal, dan nelayan/petani binaan untuk bahan: telur lokal, ikan segar, sagu, ubi, sayur kelor, buah merah.

Keunggulan untuk Timika:

1. Potong birokrasi 70%: Tidak perlu bangun dapur SPPG, IPAL, armada truk pendingin dana langsung ke penerima.
2. Anti Bocor: Voucher digital by name, by address, terhubung dengan NIK dan bisa diaudit real-time. Tidak ada lagi paket plastik misterius atau susu yang dijual di pasar.
3. Hidupkan Ekonomi Lokal: Uang berputar di Pasar Sentral Timika, Pasar Lama, dan koperasi mama-mama, bukan di vendor besar dari luar Papua. Ini sejalan dengan semangat Otsus.
4. Pemberdayaan, Bukan Ketergantungan: Ibu dilatih memasak bergizi sesuai kearifan lokal, bukan anak hanya menunggu ompreng datang. Edukasi gizi lebih efektif.
5. Solusi Distrik Terpencil: Untuk Distrik Jila, Alama, Tembagapura yang belum ada SPPG, e-voucher jauh lebih mungkin diantar via Puskesmas Pembantu dibanding membangun dapur.

Sinergi Pusat – Daerah: Apa yang harus dilakukan Pemkab Mimika sekarang?

Pidato Presiden bahwa “MBG berjalan terus” harus diterjemahkan Pemkab Mimika bukan sebagai perintah menunggu, tapi sebagai ruang negosiasi.

Rekomendasi untuk Media Lokal dan DPRD Mimika:

1. Audit Terbuka 11 SPPG Bermasalah: Koordinator Regional BGN Papua Tengah sendiri sudah mengakui masalah IPAL adalah kendala utama. Pemkab harus publikasikan hasilnya, jangan ditutupi.
2. Usulkan Mimika sebagai Pilot Project E-Voucher Papua: Melalui Gubernur Papua Tengah, Mimika bisa mengajukan dispensasi khusus Otsus Pangan. Dasar hukum: kondisi geografis khusus.
3. Satgas MBG Harus Libatkan Gereja, Adat, dan Mama Pasar: Selama ini Satgas hanya BGN, TNI/Polri. Di Timika, tanpa Dewan Adat dan Gereja, program tidak akan dipercaya.
4. Transparansi Anggaran per Piring: Berapa sebenarnya HPS (Harga Perkiraan Sendiri) satu porsi MBG di Timika? Rp 15.000 di Jawa bisa jadi Rp 28.000 di Timika karena logistik. Ini harus jujur disampaikan ke publik. MBG bukan soal siapa yang paling nasionalis membagikan makanan.

Di Timika, MBG adalah soal apakah anak Amungme dan Kamoro di SP3, di Kuala Kencana, hingga di pedalaman bisa makan protein yang layak tanpa harus menunggu truk dari kota yang mogok karena IPAL belum beres.

Jika korupsi MBG adalah perbuatan biadab, maka membiarkan sistem yang biadab terus berjalan tanpa perbaikan juga sama biadabnya. Presiden sudah memberi lampu hijau untuk evaluasi agar lebih efisien. Kini bola ada di Pemkab Mimika untuk berani bersuara: lanjutkan MBG dengan perbaikan, atau berani tawarkan model Mama Papua yang lebih bermartabat. **

Catatan redaksi : Kami menerima tulisan opini maupun karya jurnalisme warga yang disertai identitas dan foto atau gambar pendukung. 

Pramoedya Ananta Toer pernah berkata, “Orang boleh pandai setinggi langit, tapi selama ia tidak menulis, ia akan hilang di dalam masyarakat dan dari sejarah.”