Perkuat Jejaring Kerja Layanan Kesehatan, Dinkes Pertemuan Pokjanal dengan Kepala Distrik, Kelurahan dan Kampung Se Mimika
Memperbaharui SK Tim Pokjanal Posyandu di semua tingkatan, agar fungsi pembinaan berjalan lebih optimal. Dan mempertegas komitmen bersama dalam memberdayakan Posyandu sebagai garda terdepan dalam pencegahan stunting dan peningkatan layanan kesehatan dasar.
Reynold Rizal Ubra, Kadinkes Mimika dalam materinya menjelaskan di Mimika saat ini ada 109 Posyandu, namun baru 14 yang sudah mandiri.
Ia menjelaskan pelayanan Posyandu saat ini sudah terintegrasi sesuai siklus hidup manusia. Mulai pemeriksaan ibu hamil, balita, anak dan remaja, dewasa.
Atas dasar pelayanan dengan lima siklus hidup manusia tersebut, Kementerian Kesehatan menetapkan Puskesmas Kwamki Narama sebagai pilo project pelayanan tersebut. Pelayanan dari Puskesmas, Pustu turun hingga Posyandu. Semuanya dapat membuka akses pelayanan bertujuan mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat semakin inklufis, terintegrasi dengan semua jenis layanan yang mudah dijangkau oleh masyarakat.
Kehadiran Puskesmas dengan basis pelayanan wilayah kecamatan, Pustu basis pelayanan dalam wilayah kampung dan Posyandua basisnya RT.
Dengan demikian kelurahan dan kepala kampung harus mendukung pembentukan Posyandu di setiap wilayahnya masing-masing. Terutama pemerintah kampung wajib mengalokasikan dana kampung sebesar 10 persen untuk pelayanan kesehatan di kampung.
Ia menekankan pemberian imuniasi kepada anak, balita merupakan hak anak yang wajib didapat. **
“Orang boleh pandai setinggi langit, tapi selama ia tidak menulis, ia akan hilang di dalam masyarakat dan dari sejarah.” — Pramoedya Ananta Toer
Kami menerima kiriman tulisan opini maupun karya jurnalisme warga yang disertai identitas diri serta foto atau gambar pendukung.
Apabila ada pihak yang merasa dirugikan atau keberatan dengan penayangan artikel/berita di atas, Anda dapat mengirimkan artikel atau berita berisi sanggahan, koreksi, maupun hak jawab kepada Redaksi kami, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (11) dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
