Minus 11,33 Persen: Harga Mahal dari Ketergantungan pada Satu Tambang

Ini justru bukti paling telak dari argumen mono-sektor: bukan berarti sektor lain di Mimika mati atau tidak berkembang sama sekali, melainkan skalanya terlalu kerdil untuk pernah bisa mengimbangi guncangan sekecil apa pun di sektor tambang. Penurunan produksi Freeport sekitar 13 persen saja menurut penjelasan BPS Mimika sendiri sudah cukup untuk menenggelamkan seluruh pertumbuhan positif sektor lain dan menyeret angka keseluruhan ke minus dua digit. Bayangkan bila suatu saat penurunannya lebih dalam lagi.

Dampaknya pun tidak berhenti di angka statistik. Kepala BPS Mimika mengingatkan bahwa pertumbuhan ekonomi adalah salah satu komponen penghitungan penyesuaian Upah Minimum Kabupaten, bersama tingkat inflasi. Jika kontraksi ini bertahan hingga akhir tahun, bukan tidak mungkin UMK Mimika tahun depan sama sekali tidak naik, sebuah kabar buruk lanjutan bagi pekerja yang daya belinya sudah lebih dulu tergerus oleh melambatnya aktivitas ekonomi. Rantai sebab-akibatnya sederhana namun kejam: produksi tambang turun, ekonomi daerah terkontraksi, dan pada akhirnya kantong pekerja biasa yang paling dulu terasa dampaknya, jauh sebelum sektor pertambangan itu sendiri benar-benar pulih.

Siapa yang Untung, Siapa yang Rugi

Ada pertanyaan yang jarang diajukan secara terbuka: saat Freeport berproduksi penuh dan ekonomi Mimika berkilau di atas kertas, siapa sesungguhnya yang paling menikmati pertumbuhan itu? Dan saat produksi anjlok seperti sekarang, siapa yang menanggung beban paling berat? Jawabannya hampir selalu simetris terbalik—mereka yang paling sedikit menikmati masa jaya adalah mereka yang paling telak terkena saat masa suram tiba: pedagang kecil, buruh lepas, dan rumah tangga berpenghasilan pas-pasan yang tak punya tabungan untuk menyerap guncangan.

Ini bukan salah Freeport semata. Perusahaan tambang, di mana pun di dunia, memang rentan terhadap kecelakaan operasional dan fluktuasi harga global, itu risiko bawaan bisnis ekstraktif. Yang patut dipertanyakan adalah mengapa, setelah puluhan tahun beroperasi dan triliunan rupiah mengalir, pemerintah daerah belum juga berhasil membangun fondasi ekonomi kedua yang cukup kokoh untuk menahan Mimika saat tambang tersendat.

Dari Slogan ke Anggaran

Diversifikasi ekonomi sudah menjadi jargon yang diucapkan setiap kali angka pertumbuhan anjlok, lalu dilupakan begitu tambang kembali normal. Padahal langkahnya sudah jelas dan berulang kali diusulkan: mengarahkan dana bagi hasil dan APBD secara konsisten—bukan insidental—untuk infrastruktur pertanian dan distribusi logistik; membuka akses permodalan bagi UMKM dan mama-mama Papua yang selama ini menjadi motor ekonomi kerakyatan namun minim dukungan struktural; serta mengembangkan potensi pariwisata dan pengolahan hasil laut dan hutan yang selama ini kalah pamor dari kemilau tembaga dan emas.

Persoalannya bukan pada ketiadaan gagasan, melainkan pada keberanian politik untuk mengalihkan sebagian sumber daya fiskal dari zona nyaman menuju sektor yang hasilnya baru terasa lima atau sepuluh tahun ke depan. Ini konsekuensi elektoral yang tidak populer, tapi justru karena itulah dibutuhkan kepemimpinan yang mau menanggung ketidakpopuleran demi ketahanan jangka panjang daerahnya.

Ujian yang Sesungguhnya

Ada ironi tersendiri dalam cara Kepala BPS Mimika menutup penjelasannya: nasib ekonomi daerah, termasuk kemungkinan UMK yang mandek, “masih bergantung pada pemulihan produksi PT Freeport Indonesia.” Bukan pada kebijakan pemerintah daerah, bukan pada langkah diversifikasi yang sudah bertahun-tahun didengungkan melainkan pada jadwal pemulihan satu perusahaan tambang. Kalimat itu, meski diucapkan sebagai harapan yang wajar, sebenarnya adalah pengakuan paling jujur tentang betapa sedikitnya kendali yang dimiliki Mimika atas nasib ekonominya sendiri.

Rapor merah Triwulan I 2026 semestinya dibaca bukan sebagai bencana yang datang dari luar, melainkan sebagai cermin dari pilihan pembangunan yang dibuat atau tidak dibuat selama bertahun-tahun. Freeport akan terus mengalami pasang surut, karena begitulah watak industri ekstraktif. Yang seharusnya tidak ikut pasang surut adalah nasib rakyat Mimika.

Selama ekonomi daerah ini masih bernapas dari satu lubang tambang, setiap kali lubang itu batuk, seluruh Mimika akan tetap tersedak. Pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah diversifikasi itu perlu, semua orang sudah sepakat soal itu sejak lama melainkan apakah pemerintah daerah dan provinsi punya keberanian untuk benar-benar menjalankannya sebelum kontraksi berikutnya datang. (*)