Minus 11,33 Persen: Harga Mahal dari Ketergantungan pada Satu Tambang

Oleh : Laurens Minipko

EKONOMI Mimika tersungkur bukan karena bencana yang datang tiba-tiba, melainkan karena daerah ini terlalu lama membiarkan dirinya bernapas dari satu lubang tambang.

Angka itu terpampang dingin di data Badan Pusat Statistik: minus 11,33 persen. Dalam paparan BPS bersama Kementerian Dalam Negeri mengenai pertumbuhan ekonomi seluruh kabupaten/kota se-Indonesia pada Triwulan I 2026, Mimika bertengger di posisi juru kunci paling rendah dari 469 daerah yang dianalisis. Bandingkan dengan Kabupaten Sumbawa Barat yang justru melesat 49,57 persen, pertumbuhan tertinggi nasional. Sebagian besar daerah lain di Indonesia bahkan berada jauh di zona aman: 27 kabupaten/kota tumbuh di atas 8 persen, 290 daerah di kisaran 5-8 persen, dan 152 daerah di kisaran 3-5 persen. Di tengah peta yang didominasi warna pertumbuhan positif itu, Mimika justru satu-satunya titik merah paling gelap.

Dalam paparan nasional bersama Kemendagri, BPS pusat memang belum merinci penyebabnya. Tapi dua pekan setelah angka itu diumumkan, Kepala BPS Mimika, Dian Sudarmanto, membuka kartu itu secara gamblang: penyebabnya adalah anjloknya produksi PT Freeport Indonesia. Ia membandingkan laporan pendapatan triwulanan perusahaan itu sendiri produksi emas yang pada Januari-Maret 2025 mencapai sekitar 284 ribu ons, merosot tajam menjadi hanya sekitar 92 ribu ons pada periode yang sama tahun 2026. Penurunan hampir 68 persen dalam setahun itulah yang, menurutnya, secara langsung menyeret pertumbuhan ekonomi Mimika ke titik minus dua digit. Ini bukan lagi dugaan yang dirunut dari luar, melainkan penjelasan resmi dari otoritas statistik daerah itu sendiri dan justru itulah yang membuatnya lebih meresahkan, sebab longsor GBC dan kebakaran smelter Gresik tahun lalu ternyata belum juga pulih sepenuhnya delapan bulan kemudian.

Ekonomi yang Hidup dari Satu Lubang

Yang membuat Mimika berbeda dari daerah lain yang sesekali terkena guncangan komoditas adalah tingkat ketergantungannya yang ekstrem, dan kali ini angkanya datang bukan dari perkiraan luar, melainkan dari mulut Kepala BPS Mimika sendiri: sektor pertambangan menyumbang lebih dari 80 persen Produk Domestik Regional Bruto Mimika. Bandingkan dengan angka 68 persen yang pernah disebut Presiden pada 2022, atau 73 persen yang disebut Gubernur Papua Tengah untuk skala provinsi. Apa pun angka persisnya, semua sumber bermuara pada kesimpulan yang sama: ini bukan sekadar sektor unggulan sebagaimana lazim dimiliki daerah kaya sumber daya. Ini adalah keadaan di mana satu perusahaan, secara harfiah, adalah ekonomi itu sendiri.

Ketika presiden terdahulu berpesan kepada bos Freeport agar berhati-hati mengelola perusahaan karena “begitu ini turun, Papua ikut turun, Timika turun,” itu bukan basa-basi seremonial. Itu pengakuan telanjang bahwa nasib satu kabupaten digantungkan pada kinerja satu tambang, satu smelter, bahkan satu terowongan bawah tanah yang bisa longsor kapan saja.

Ketika Tambang Batuk, Rakyat yang Demam

Di balik angka minus dua digit itu, ada pedagang di pasar Timika yang omzet-nya ikut menyusut begitu ribuan pekerja tambang dan rantai pasoknya kehilangan penghasilan. Ada rumah tangga yang bergantung pada belanja pegawai kontraktor Freeport. Ada pemerintah daerah yang penerimaannya termasuk bagian Rp1,92 triliun dari total setoran Freeport Rp7,73 triliun pada 2024 ikut menciut, sehingga belanja publik yang seharusnya menjadi bantalan justru ikut terpangkas di saat paling dibutuhkan.

Inilah yang oleh para ekonom disebut gejala Dutch disease dalam versi lokal: kekayaan dari satu sektor ekstraktif yang begitu dominan justru melemahkan daerah untuk tidak membangun sektor lain. Pertanian, perikanan, pariwisata, dan UMKM di Mimika tumbuh di bawah bayang-bayang raksasa tambang, tak pernah cukup diberi ruang fiskal maupun politik untuk menjadi penopang yang setara. Ketika raksasa itu terguncang oleh longsor, kebakaran smelter, atau sekadar siklus harga komoditas global tidak ada bantal yang cukup tebal untuk menahan jatuhnya rakyat kecil.

Ketika yang Tumbuh Tak Cukup Menyelamatkan

Yang menarik, dan sekaligus menyedihkan, dari penjelasan Dian Sudarmanto adalah pengakuannya bahwa tidak semua sektor di Mimika sebenarnya memburuk. Pertanian masih tumbuh 1,32 persen. Industri pengolahan, pengadaan listrik dan gas, serta perdagangan besar dan eceran juga masih mencatat pertumbuhan positif pada triwulan yang sama. Dengan kata lain, ada denyut ekonomi lain yang sebenarnya hidup dan bergerak maju di Mimika hanya saja denyut itu terlalu kecil untuk didengar di tengah gemuruh kontraksi pertambangan yang mendominasi lebih dari 80 persen struktur ekonomi daerah.

Ini justru bukti paling telak dari argumen mono-sektor: bukan berarti sektor lain di Mimika mati atau tidak berkembang sama sekali, melainkan skalanya terlalu kerdil untuk pernah bisa mengimbangi guncangan sekecil apa pun di sektor tambang. Penurunan produksi Freeport sekitar 13 persen saja menurut penjelasan BPS Mimika sendiri sudah cukup untuk menenggelamkan seluruh pertumbuhan positif sektor lain dan menyeret angka keseluruhan ke minus dua digit. Bayangkan bila suatu saat penurunannya lebih dalam lagi.

Dampaknya pun tidak berhenti di angka statistik. Kepala BPS Mimika mengingatkan bahwa pertumbuhan ekonomi adalah salah satu komponen penghitungan penyesuaian Upah Minimum Kabupaten, bersama tingkat inflasi. Jika kontraksi ini bertahan hingga akhir tahun, bukan tidak mungkin UMK Mimika tahun depan sama sekali tidak naik, sebuah kabar buruk lanjutan bagi pekerja yang daya belinya sudah lebih dulu tergerus oleh melambatnya aktivitas ekonomi. Rantai sebab-akibatnya sederhana namun kejam: produksi tambang turun, ekonomi daerah terkontraksi, dan pada akhirnya kantong pekerja biasa yang paling dulu terasa dampaknya, jauh sebelum sektor pertambangan itu sendiri benar-benar pulih.

Siapa yang Untung, Siapa yang Rugi

Ada pertanyaan yang jarang diajukan secara terbuka: saat Freeport berproduksi penuh dan ekonomi Mimika berkilau di atas kertas, siapa sesungguhnya yang paling menikmati pertumbuhan itu? Dan saat produksi anjlok seperti sekarang, siapa yang menanggung beban paling berat? Jawabannya hampir selalu simetris terbalik—mereka yang paling sedikit menikmati masa jaya adalah mereka yang paling telak terkena saat masa suram tiba: pedagang kecil, buruh lepas, dan rumah tangga berpenghasilan pas-pasan yang tak punya tabungan untuk menyerap guncangan.

Ini bukan salah Freeport semata. Perusahaan tambang, di mana pun di dunia, memang rentan terhadap kecelakaan operasional dan fluktuasi harga global, itu risiko bawaan bisnis ekstraktif. Yang patut dipertanyakan adalah mengapa, setelah puluhan tahun beroperasi dan triliunan rupiah mengalir, pemerintah daerah belum juga berhasil membangun fondasi ekonomi kedua yang cukup kokoh untuk menahan Mimika saat tambang tersendat.

Dari Slogan ke Anggaran

Diversifikasi ekonomi sudah menjadi jargon yang diucapkan setiap kali angka pertumbuhan anjlok, lalu dilupakan begitu tambang kembali normal. Padahal langkahnya sudah jelas dan berulang kali diusulkan: mengarahkan dana bagi hasil dan APBD secara konsisten—bukan insidental—untuk infrastruktur pertanian dan distribusi logistik; membuka akses permodalan bagi UMKM dan mama-mama Papua yang selama ini menjadi motor ekonomi kerakyatan namun minim dukungan struktural; serta mengembangkan potensi pariwisata dan pengolahan hasil laut dan hutan yang selama ini kalah pamor dari kemilau tembaga dan emas.

Persoalannya bukan pada ketiadaan gagasan, melainkan pada keberanian politik untuk mengalihkan sebagian sumber daya fiskal dari zona nyaman menuju sektor yang hasilnya baru terasa lima atau sepuluh tahun ke depan. Ini konsekuensi elektoral yang tidak populer, tapi justru karena itulah dibutuhkan kepemimpinan yang mau menanggung ketidakpopuleran demi ketahanan jangka panjang daerahnya.

Ujian yang Sesungguhnya

Ada ironi tersendiri dalam cara Kepala BPS Mimika menutup penjelasannya: nasib ekonomi daerah, termasuk kemungkinan UMK yang mandek, “masih bergantung pada pemulihan produksi PT Freeport Indonesia.” Bukan pada kebijakan pemerintah daerah, bukan pada langkah diversifikasi yang sudah bertahun-tahun didengungkan melainkan pada jadwal pemulihan satu perusahaan tambang. Kalimat itu, meski diucapkan sebagai harapan yang wajar, sebenarnya adalah pengakuan paling jujur tentang betapa sedikitnya kendali yang dimiliki Mimika atas nasib ekonominya sendiri.

Rapor merah Triwulan I 2026 semestinya dibaca bukan sebagai bencana yang datang dari luar, melainkan sebagai cermin dari pilihan pembangunan yang dibuat atau tidak dibuat selama bertahun-tahun. Freeport akan terus mengalami pasang surut, karena begitulah watak industri ekstraktif. Yang seharusnya tidak ikut pasang surut adalah nasib rakyat Mimika.

Selama ekonomi daerah ini masih bernapas dari satu lubang tambang, setiap kali lubang itu batuk, seluruh Mimika akan tetap tersedak. Pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah diversifikasi itu perlu, semua orang sudah sepakat soal itu sejak lama melainkan apakah pemerintah daerah dan provinsi punya keberanian untuk benar-benar menjalankannya sebelum kontraksi berikutnya datang. (*)