Geotermal Bukan Energi Masa Depan Flores, Tapi Ancaman bagi Rakyat
Kalau dengan geothermal ini, yang nanti akan mengambil sebagian dari lahan warga untuk pertanian, maka pasti akan terjadi pergeseran budaya. Bukan berarti kita anti perubahan-perubahan atau budaya, tapi kalau perubahan itu terjadi dalam tempo yang sangat cepat, itu akan sangat sulit. Masyarakat akan kehilangan orientasi budayanya, dan dengan demikian akan kehilangan identitasnya. Itu yang tidak mau terjadi di Flores.
Keempat, itu alasan pengalaman traumatis yang kami miliki dengan satu site yang menimbulkan masalah besar yaitu Mataloko. Di Mataloko itu sekarang ada manifestasi uap panas di banyak tempat dan ini menunjukkan bahwa persoalan mitigasi risiko tidak ditangani dengan baik.
Untuk mengiakan, untuk bisa meyakinkan masyarakat tentang baiknya proyek ini harus ditunjukkan dulu bahwa ketika terjadi, ada masalah, orang mengatasinya. Tapi kalau sudah ada masalah tapi belum ditangani dengan baik, lalu bagaimana memaksakan orang menerima pengembangan geotermal internal yang lain?
Untuk ini ada dua hal yang saya kira sangat penting, yaitu soal kemauan dan kemampuan. Apakah ada kemauan untuk membuat mitigasi risiko kalau terjadi sesuatu yang tidak dihendaki dan juga apakah ada kemampuan.
Kemampuan ini berkenaan dengan kemampuan teknis dan kemampuan finansial, apakah ada kemampuan teknis untuk mengatasi risiko ketika terjadi bencana atau terjadi hal yang tidak diinginkan dan apakah ada kemampuan finansial, mengalihkan yang sudah tidak berjalan ini menjadi geopark, itu bukan bukti ada kemauan dan ada kemampuan untuk menangani risiko itu.
Dengan konteks seperti ini, maka kami, saya dan para uskup di Flores punya sikap yang sama. Kami tetap menolak geotermal dengan alasan-alasan yang disebutkan tadi, karena kami mempunyai tanggung jawab untuk bersama masyarakat, bersama umat kami yang merupakan korban yang menjadi korban dari proyek ini.
Kita harus berdiri bersama mereka, ada bersuara bersamaan untuk mereka. Masyarakat memang sebagiannya sudah bersuara sebelumnya ya. Sebelum uskup berbicara, masyarakat sudah bicara. Tetapi umumnya suara mereka kurang didengar. Dan sekarang, kami bersama-sama menyuarakan penolakan ini.
Dan saya mengharapkan supaya ini mendapat tanggapan yang serius dari para pengambil kebijakan karena ini kondisi yang kami alami di sana. Seperti tadi, kalau terjadi hal yang tidak diinginkan, siapa yang menanggung risiko itu? Kan masyarakat setempat. Para pengambil kebijakan mungkin juga punya tanggung calon, tapi kan tidak langsung masyarakat setempat dan untuk mereka kami berbicara, persoalannya mereka kami berbicara.*
Note : pandangan ini disampaikan Uskup Paulus Budi Kleden, SVD pada media briefing (off line dan online/zoom), di gelar pada Rabu (29/7/26) di Kantor JPIC OFM, Jakarta Pusat.
