Silaturahmi Kakan Kemenhaj Jayawijaya, Gerakkan Sinergi Daerah Dukung Transformasi Layanan Haji Berbasis Data di Jayawijaya

Wamena,papuaglobalnews.com – Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) Kabupaten Jayawijaya, Abdul Sakir, S.Pd.I., memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan keagamaan untuk mendukung transformasi pelayanan haji yang lebih akurat, transparan, dan terintegrasi. Langkah tersebut dilakukan melalui rangkaian silaturahmi dan ta’aruf pasca pelantikannya, termasuk pertemuan dengan Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Daerah Kabupaten Jayawijaya, Drs. Tinggal Wusono, M.AP., yang membahas tindak lanjut digitalisasi layanan jemaah haji berbasis data kependudukan pada Senin, 12 Oktober 2026.

Kunjungan Abdul Sakir diawali dengan silaturahmi ke Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Jayawijaya, dilanjutkan dengan pertemuan bersama pimpinan organisasi kemasyarakatan (Ormas) Islam, serta audiensi dengan Plt. Sekda Kabupaten Jayawijaya. Rangkaian pertemuan tersebut menjadi langkah awal untuk membangun komunikasi kelembagaan dan memperkuat dukungan lintas sektor terhadap peningkatan pelayanan haji dan umrah di Jayawijaya.

Dalam pertemuan bersama Plt. Sekda, pembahasan diarahkan pada tindak lanjut koordinasi Pemerintah Pusat terkait digitalisasi layanan jemaah haji berbasis data kependudukan. Agenda ini sejalan dengan penguatan kebijakan nasional yang mendorong integrasi data kependudukan dan data perhajian untuk meningkatkan akurasi identitas, menjaga hak jemaah, serta memastikan keadilan dalam pengelolaan antrean haji.

Pembahasan mencakup integrasi data Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dan Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT), termasuk pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan data biometrik untuk mendukung proses validasi identitas jemaah.

Selain itu, turut dibahas penyeragaman biaya pemeriksaan kesehatan calon jemaah haji serta dukungan pemerintah daerah dalam memperkuat pelaksanaan layanan sesuai kewenangan dan ketentuan yang berlaku.

Abdul Sakir menegaskan sinergi antara Kemenhaj dan pemerintah daerah menjadi unsur penting dalam menerjemahkan arah kebijakan nasional ke dalam pelaksanaan pelayanan di daerah.

“Pembenahan pelayanan haji harus ditopang oleh data yang akurat, koordinasi yang kuat, dan komitmen bersama. Kami berharap dukungan pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan dapat memperkuat validasi data jemaah serta memastikan pelayanan berjalan lebih tertib, transparan, dan memberikan kepastian bagi masyarakat,” ujarnya.