BP Sinode GKII Papua II Sampaikan Persoalan Kemanusiaan kepada Wakil Ketua I DPD RI: “Kami Ingin Hidup Damai, Jangan Datang Ganggu”
Timika,papuaglobalnews.com – Badan Pengurus Sinode Gereja Kemah Injil Indonesia (GKII) Papua II menyampaikan aspirasi mengenai persoalan kemanusiaan di Kabupaten Puncak kepada Yorrys T.H. Raweyai, Wakil Ketua I DPD RI yang juga Ketua Panitia Khusus (Pansus), pada Rabu, 29 Juli 2026.
Aspirasi tersebut disampaikan dalam tatap muka yang berlangsung pada masa reses anggota DPD RI di Daerah Pemilihan (Dapil) Papua Tengah. Pertemuan dilaksanakan di Kantor Sinode GKII Wilayah II Papua Tengah, Jalan Mayon–Trans Nabire, Distrik Kuala Kencana, Kabupaten Mimika.
Kedatangan Yorrys T.H. Raweyai didampingi Nancy Natalia Raweyai, Anggota DPR Papua Tengah, disambut oleh Pdt. Dr. Hans Wakerkwa, M.Si, Ketua Sinode GKII Wilayah II Papua Tengah.
Dalam penyampaiannya, Pdt. Hans Wakerkwa mengatakan konflik bersenjata telah mengakibatkan jatuhnya korban jiwa dan gelombang pengungsian di wilayah pelayanan GKII di Kabupaten Puncak, Intan Jaya, dan Puncak Jaya sejak tahun 2018 hingga sekarang.
Menurut Pdt. Hans, berdasarkan data yang diperoleh, sejak tahun 2025 hingga enam bulan pertama tahun 2026, lebih dari 20 warga sipil meninggal dunia akibat ditembak oleh aparat militer Indonesia maupun TPNPB-OPM.
Ia mengatakan, berdasarkan data yang ditemukan langsung di lapangan, korban konflik tidak hanya orang dewasa, tetapi juga ibu hamil, balita, dan hamba Tuhan.
Pdt. Hans mengaku menjadi saksi langsung seorang hamba Tuhan yang ditembak hingga mengalami lima luka tembak di tubuhnya.
Ia juga menyampaikan kehadiran militer nonorganik yang menurutnya sangat banyak di Intan Jaya, dengan hampir 20 pos keamanan, dinilai mengganggu kenyamanan warga sipil dalam beraktivitas.
Akibat konflik bersenjata tersebut, masyarakat sipil memilih mengungsi ke tempat-tempat yang dianggap lebih aman.
Dengan nada haru hingga meneteskan air mata, Pdt. Hans menyampaikan bahwa masyarakat sipil Papua yang tidak bersenjata hidup dalam ketakutan dan merasa tidak aman karena menjadi korban penembakan, sehingga mengalami trauma yang mendalam.
Menurutnya, peristiwa yang paling menyayat hati terjadi terhadap seorang pendeta di Kembru. Saat itu, kata Pdt. Hans, pendeta tersebut memegang bendera Merah Putih di tangan kanan dan Alkitab di tangan kiri serta telah menyampaikan bahwa dirinya adalah seorang pendeta. Namun, menurut keterangannya, aparat militer Indonesia tetap melepaskan tembakan yang mengenai tangan kanannya hingga menyebabkan cacat permanen.
Pdt. Hans juga menyampaikan bahwa pelaku penembakan mengatakan, meskipun yang dihadapi pendeta atau kepala kampung, dirinya tetap tembak. Padahal, menurutnya, para hamba Tuhan selama ini hadir memberikan perlindungan dan penguatan kepada masyarakat sipil di tengah konflik.
Menurut Pdt. Hans, penembakan terhadap pendeta menunjukkan situasi keamanan di Papua sudah tidak memberikan rasa aman bagi masyarakat Papua di tanahnya sendiri.
Sebagai pimpinan GKII, Pdt. Hans bersama masyarakat Papua lainnya mengaku sangat menyesalkan adanya oknum anggota militer Indonesia yang diduga melakukan penembakan terhadap pendeta, namun hingga kini masih menjalankan tugas seperti biasa tanpa adanya tindakan penegakan hukum.
Sementara itu, Ngopi Tabuni selaku perwakilan kaum profesi meminta kepada Yorrys agar melanjutkan aspirasi masyarakat untuk sampaikan kepada pemerintah mengevaluasi kembali perluasan operasi militer nonorganik di Papua serta menarik kembali pasukan nonorganik yang dinilai membuat situasi semakin tidak aman.
Tabuni juga meminta agar militer Indonesia tidak lagi mengambil alih pelayanan di sekolah sebagai guru, di rumah sakit, maupun di bandara.
