BP Sinode GKII Papua II Sampaikan Persoalan Kemanusiaan kepada Wakil Ketua I DPD RI: “Kami Ingin Hidup Damai, Jangan Datang Ganggu”
“Jangan lagi datang mengganggu di rumah kami. Kami mau hidup tenang dan bebas,” katanya.
Selain itu, Tabuni meminta kepada TNI-Polri agar dalam mendistribusikan personel ke wilayah pegunungan menggunakan pesawat sendiri dan tidak menggunakan pesawat komersial. Menurutnya, penggunaan pesawat komersial membuat masyarakat di kampung-kampung semakin sulit mengakses transportasi karena takut menjadi korban penembakan.
“Sekarang anak-anak kami sudah banyak yang jadi pilot, agar tidak ada yang menjadi korban TNI-Polri siapkan pesawat sendiri,” sarannya.
Sementara itu, Vikaris Yotinus Kuluwa, Sekretaris Sinode GKII Papua II, meminta agar Panitia Khusus DPD RI yang dibentuk untuk menangani persoalan kemanusiaan di Papua benar-benar menjadi langkah terakhir dalam menyelesaikan persoalan tersebut.
“Pemerintah sebagai wakil Allah di bumi harus melindungi dan menjaga kami. Tetapi sampai saat ini tidak terjadi seperti yang kami harapkan,” katanya.
Yotinus juga menyampaikan bahwa di Papua Tengah saat ini telah terbentuk asosiasi kepala daerah. Namun, menurutnya, selama berbagai peristiwa yang terjadi, pemerintah terkesan diam tidak melakukan langkah nyata bagi masyarakat yang menjadi korban.
Meski demikian, ia mengaku bersyukur karena Bupati Kabupaten Puncak mengambil langkah berani dengan melaporkan sendiri situasi yang menimpa warganya ke Komnas HAM.
Ia berharap seluruh pihak dapat bersatu mencari solusi bersama karena saat ini masyarakat lebih banyak bersembunyi di dalam rumah akibat takut menjadi korban penembakan.
“Kami minta bisa diselesaikan secara serius,” harapnya.
Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Yorrys T.H. Raweyai berjanji setelah menerima seluruh aspirasi dari tokoh masyarakat, tokoh agama, dan mahasiswa, sepulang ke Jakarta dirinya akan mengagendakan pertemuan dengan Panglima TNI, Kapolri, BAIS, serta seluruh pihak yang berkaitan dengan penanganan persoalan kemanusiaan di Papua. Ia juga berencana mengundang tokoh-tokoh agama Papua ke DPD RI untuk membahas persoalan tersebut secara bersama.
Yorrys menegaskan persoalan Papua telah berlangsung cukup lama sejak tahun 1963 hingga sekarang sehingga membutuhkan penanganan yang melibatkan semua pihak.
Ia juga mengakui pada tahun 2025 pihaknya telah membentuk Panitia Khusus, namun hingga akhir tahun hasilnya belum membuahkan hasil karena berbagai alasan. Menurutnya, keberadaan Pansus harus menjadi bagian dari solusi, bukan menjadi provokator.
Yorrys juga menegaskan persoalan pengungsi merupakan tanggung jawab penuh pemerintah.
Ia menambahkan, sebelum menerima aspirasi dari Badan Pengurus Sinode GKII Papua II, pada pagi harinya dirinya juga telah menerima aspirasi dari mahasiswa Kabupaten Puncak.
Sesuai agenda, Yorrys juga dijadwalkan bertemu dengan Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan) III pada Kamis, 30 Juli 2026, untuk pemaparan mengenai isu dan situasi di Papua, khususnya di Kabupaten Puncak. **
