Timika,papuaglobalnews.com – Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Mimika melaksanakan Rapat Paripurna I Masa Sidang II dengan agenda mendengar penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Mimika dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (APBD) Tahun Anggaran 2025 di ruang rapat utama, Selasa 28 Juli 2026.

Rapat paripurna tersebut dipimpin Ketua DPRK Mimika Primus Natikapereyau didampingi Wakil Ketua I Asri Akkas dan Wakil Ketua III Ester Tsenawatme. Sedangkan dari eksetutif  dihadiri Wakil Bupati Emanuel Kemong bersama Penjabat Sekda Abraham Kateyau, Forkopimda, pimpinan OPD dan tamu undangan.

Emanuel dalam laporan pengantar LPJ menyampaikan tahun anggaran 2025 menjadi periode yang penuh tantangan lantas diwarnai transisi kepemimpinan daerah, penyesuaian regulasi nasional, hingga perlambatan pelaksanaan belanja modal.

Namun dengan semangat kebersamaan dan sinergi seluruh pemangku kepentingan, roda pemerintahan tetap berjalan secara baik demi menjaga keberlangsungan pelayanan kepada masyarakat.

Dikatakan, penyampaian LKPJ dan PP-APBD merupakan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, PP Nomor 13 Tahun 2019, serta Permendagri Nomor 19 Tahun 2024.

Baca Juga:
LEMASKO Desak Kepolisian Ungkap Pelaku Pembunuh Ronaldo Orkaipukarodi KM 10 Kadun Jaya
Berpotensi Lakalantas atas Tercecer Material Galian C di Jalan Raya, Dishub Mimika Ingatkan Sopir Truk Wajib Menutup Muatan
DAD Mimika Apresiasi Kinerja Kepolisian Mimika yang Berhasil Ungkap Beragam Kasus dalam Waktu Singkat

Emanuel melaporkan sepanjang 2025 pemerintah daerah tetap mengarahkan pembangunan untuk mendukung visi “Mimika Responsif, Enerjik, Transparan, Terampil, Obyektif, dan Berdaya Saing Menuju Gerbang Emas” melalui peningkatan kualitas SDM, pelayanan publik, reformasi birokrasi, pembangunan infrastruktur, hingga penguatan ekonomi masyarakat.

Sementara dari sisi keuangan daerah, realisasi pendapatan mencapai Rp 6,04 triliun atau 98,23 persen dari target. Sementara Pendapatan Asli Daerah (PAD) melampaui target hingga 115,89 persen berkat optimalisasi pajak daerah dan pengelolaan pendapatan.

Adapun realisasi belanja daerah mencapai Rp5,58 triliun atau 82,14 persen dengan fokus pada sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat.

Mantan Sekretaris Eksekutif LPMAK ini mengakui sejumlah indikator pembangunan juga mengalami peningkatan. Pada sektor pendidikan, standar pelayanan minimal jenjang PAUD dan SD melampaui target. Di bidang kesehatan, tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan kesehatan dinilai tinggi dan persalinan di fasilitas kesehatan telah memenuhi target.

Dibaca: 27