Timika,papuaglobalnews.com – Dewan Adat Daerah (DAD) Mimika menegaskan pengelolaan tailing PT Freeport Indonesia (PTFI) wajib memperhatikan hak-hak masyarakat adat. DAD Mimika mendesak Freeport dan pemerintah tahan diri. Kajian tailing dan pengakuan wilayah adat Bomborai wajib diputuskan dalam Konferensi Masyarakat Adat Amungme-Kamoro.

Penegasan ini dilontarkan oleh Vinsent Oniyoma, Ketua DAD Mimika dalam rilisnya kepada redaksi papuaglobalnews.com, Senin Juli 2026, menanggapi Focus Group Discussion (FGD) review penyempurnaan masterplan menyusun kajian sosial budaya skema pengangkutan dan pemanfaatan tailing yang dilaksanakan Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Mimika bekerjasama Universitas Cenderawasih (Uncen) yang dilaksanakan di salah satu hotel di Timika pada Jumat 3 Juli 2026.

Berkaitan dengan ini, Ketua Umum DAD Mimika, Vinsent Oniyoma, mengeluarkan pernyataan tegas. Bahwa seluruh kajian teknis dan rencana pengelolaan tailing, termasuk pengakuan wilayah adat Meepago-Bomborai, hanya dapat dibahas dan diputuskan secara sah dalam sebuah konferensi masyarakat adat Amungme-Kamoro. DAD juga mendesak PT Freeport Indonesia dan pemerintah untuk tidak menambah gerakan baru di tengah struktur adat yang saat ini berada dalam situasi rapuh dan kacau balau.

 Latar Belakang: Tailing Mimika dan Status Wilayah Adat

Vinsent juga mengutip pernyataan Pj Sekda  Abraham Y. Kateyau menegaskan bahwa setiap kebijakan pengelolaan dan pemanfaatan tailing harus memperhatikan hak masyarakat adat, ruang hidup, nilai budaya, kearifan lokal, serta dampak sosial yang mungkin timbul dikemudian hari.

Baca Juga:
Pasca Panen, Babinterau Lanud YKU Dampingi Kelompok Tani Mandiri Paive Nawaripi Proses Penggilingan Padi
Sikapi Konflik Bersenjata di Intan Jaya, Keuskupan Timika Sampaikan Lima Tuntutan dan Desak Presiden Evaluasi Penempatan Satgas Nonorganik
PFA Luluskan 20 Siswa Batch 2, Claus Wamafma: Jangan Pernah Berhenti Bermimpi

Sementara Ketua Tim Kajian Uncen Quincy Kambuaya menekankan dimensi sosial budaya sebagai variabel utama, bukan sekadar kelayakan teknis.

Tailing PTFI sendiri telah dikelola sejak 1972 melalui Modified Ajkwa Deposition Area (ModADA) yang diatur dalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. 431 Tahun 2008, dengan luas resmi 230 km² dan endapan ±2,6 miliar ton yang bertambah sekitar 240.000 ton per hari. Pasal 5 ayat (5) Memorandum of Understanding (MoU) tahun 2000 antara PTFI dan masyarakat Amungme–Kamoro secara eksplisit mewajibkan PTFI melibatkan kedua suku tuan tanah dalam pengembangan dan pengelolaan sumber daya alam, ketentuan yang hingga kini dianggap “barang mati” oleh sejumlah pemangku adat.

Sejak 26 Januari 2021, Mimika secara resmi keluar dari Wilayah Adat Meepago dan kembali ke Wilayah Adat Bomborai, sehingga status pengakuan wilayah adat Meepago–Bomborai menjadi isu sensitif yang belum tuntas hingga hari ini.

Lima Point penting DAD Mimika

  1. Konferensi Masyarakat Adat Sebagai Forum Legitim Tunggal

DAD Mimika memandang bahwa keterlibatan adat dalam kebijakan strategis seperti pengelolaan tailing tidak bisa dilakukan melalui FGD parsial, undangan terbatas, atau kajian akademis yang disusun di luar mekanisme adat. Legitimasi kebijakan atas tanah ulayat Amungme–Kamoro hanya dapat diperoleh melalui satu mekanisme: konferensi masyarakat adat Amungme–Kamoro yang melibatkan seluruh kepala suku, tetua adat, lembaga adat LEMASA untuk Suku Amungme dan LEMASKO untuk Suku Kamoro, serta DAD Mimika sebagai pelindung lintas suku.

“Skema pengangkutan dan pemanfaatan tailing, begitu juga pengakuan wilayah adat Meepago–Bomborai, semua itu hanya bisa dibahas dan diputuskan dalam konferensi masyarakat adat Amungme-Kamoro. Tidak ada jalan pintas,” tegas Oniyoma.

Bagi DAD, kebijakan apa pun yang lahir di luar konferensi ini dinilai akan kehilangan akar legitimasi di mata masyarakat hukum adat.

  1. Desakan Kepada Freeport dan Pemerintah: Jangan Tambah Gerakan

DAD secara terbuka meminta PTFI dan pemerintah baik Pemerintah Kabupaten Mimika, Pemerintah Provinsi Papua Tengah maupun Pemerintah Pusat untuk menahan diri dan tidak meluncurkan gerakan tambahan. Penunjukan PT Mimika Abadi Sejahtera (PT MAS) sebagai BUMD operator pengangkutan tailing, rencana stockpile di area kerja PTFI, maupun peta jalan pengiriman tailing ke Merauke sejak Desember 2020 dinilai telah berjalan tanpa konsultasi adat yang memadai.

“Struktur masyarakat adat saat ini sedang kacau balau. Kalau pemerintah dan Freeport terus menambah gerakan, yang muncul bukan solusi, melainkan resistensi dan friksi baru di lapangan,” ujar Oniyoma.

DAD melihat bahwa setiap langkah tambahan di tengah ketidakpastian struktur adat hanya akan memperdalam jurang antara kebijakan formal dan realitas masyarakat hukum adat di lapangan.

  1. Pemerintah Wajib Benahi Struktur Adat Sebelum Bicara Investasi

Menjawab narasi investasi yang mengemuka dalam pemanfaatan tailing, DAD meminta pemerintah membalik urutan prioritas. Penguatan dan penataan struktur adat harus didahulukan, baru kemudian membicarakan skema bisnis. Tanpa struktur adat yang legitim, kata Oniyoma, setiap kerja sama investasi berisiko melahirkan kontrak yang tidak diakui oleh masyarakat hukum adat dan berujung pada sengketa di kemudian hari.

Dibaca: 36