Yahukimo,papuaglobalnews.com – Manajemen Markas Pusat Komando Nasional TPNPB menyebutkan bahwa sejak konflik yang terjadi pada 19-30 Juli 2026, lebih dari 125.931 warga sipil di Papua mengungsi tanpa bantuan kemanusiaan dari Pemerintah Indonesia. Atas situasi tersebut, TPNPB mendorong Palang Merah Internasional segera turun tangan menangani krisis kemanusiaan di Tanah Papua.

Hal tersebut disampaikan Manajemen Markas Pusat KOMNAS TPNPB dalam Siaran Pers Ke-IV yang dikeluarkan Juru Bicara TPNPB-OPM, Sebby Sambom, pada Kamis, 30 Juli 2026.

Dalam siaran pers tersebut, Sebby Sambom juga menyampaikan bahwa berdasarkan laporan resmi Komandan Operasi TPNPB Kodap XVI Yahukimo, Mayor Kopitua Heluka, dari medan perang di Yahukimo, operasi militer Indonesia yang berlangsung sejak 19–30 Juli 2026 mengakibatkan empat aparat militer Indonesia menjadi korban, satu anggota TPNPB atas nama Estibaga Heluka gugur, serta tiga warga sipil dilaporkan tewas.

Selain itu, disebutkan bahwa ratusan warga sipil di Kabupaten Boven Digoel mengungsi ke hutan-hutan dan tersebar ke wilayah Kabupaten Yahukimo, Pegunungan Bintang, Asmat, serta sejumlah lokasi di sekitar Boven Digoel.

“Masih berada di hutan-hutan sambil mendirikan kamp-kamp pengungsian darurat oleh para pengungsi untuk bertahan hidup demi menghindari konflik yang sedang terjadi di Korowai dan sekitarnya,” tulis Sebby Sambom dalam siaran pers.

Mayor Kopitua Heluka juga melaporkan bahwa setelah empat aparat militer Indonesia ditembak oleh pasukan TPNPB, terjadi pengerahan pasukan militer Indonesia menggunakan tiga unit helikopter militer yang melakukan serangan penembakan dan pengeboman dari udara.

Dalam siaran pers tersebut disebutkan bahwa serangan itu menyasar permukiman warga sipil sehingga mengakibatkan jatuhnya korban jiwa dan pengungsian besar-besaran warga sipil yang sedang mencari emas di wilayah Korowai. Para pengungsi tersebut, menurut TPNPB, merupakan masyarakat dari berbagai daerah di Papua yang sedang mencari nafkah di kawasan tersebut.

Atas situasi itu, Manajemen Markas Pusat KOMNAS TPNPB meminta Presiden Prabowo Subianto, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, dan Panglima TNI Agus Subiyanto menghentikan operasi darat maupun udara serta menghentikan penembakan dan serangan udara yang disebut menyasar permukiman warga sipil.