Waket I MRP-PPP Dukung Kontraktor OAP Gabung dalam ASPPRIN, Dorong Semua Pemda di Tanah Papua Jemput Program Rumah Subsidi

Penetina mengapresiasi keberanian kontraktor lokal Papua yang mulai terjun ke dunia developer dengan membuka lahan pembangunan seluas enam hektar tersebut.

“Saya minta kepada masyarakat adat dan pemerintah daerah se-Tanah Papua mendukung program ini yang dikerjakan oleh anak-anak Papua sendiri, yang nantinya akan terus berkembang di lima provinsi lainnya,” harapnya.

Sementara itu, Sulistiawati Rumbekwan menyampaikan terima kasih atas kehadiran Wakil Ketua I MRP-PPP yang telah melihat langsung progres pembangunan meskipun berasal dari provinsi yang berbeda secara administrasi pemerintahan.

“Ini menjadi bukti kecintaannya dan dukungannya kepada kami anak-anak Papua dalam membangun rumah subsidi di Papua,” katanya.

Sulistiawati mengaku bersyukur karena adanya aturan terbaru yang memungkinkan sebagian biaya pembelian rumah dalam program ASPPRIN ditanggung oleh pemerintah.

Dalam pembangunan Perumahan Cenderawasih tersebut, ASPPRIN menggandeng 20 kontraktor OAP.

Ia berharap kepercayaan yang diberikan ASPPRIN bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) serta PT Tapera dapat dijalankan dengan baik.
Menurutnya, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, pembangunan di Papua harus dilakukan secara cepat dan tepat sasaran tanpa mengabaikan kualitas.

Ia menegaskan kontraktor OAP yang memiliki kinerja baik akan terus dilibatkan, sedangkan yang tidak memenuhi standar evaluasi akan dihentikan kerja samanya.
Sulistiawati menambahkan, secara keseluruhan di Kabupaten Mimika ditargetkan pembangunan sekitar 1.500 unit rumah subsidi layak huni di atas lahan seluas sekitar 5-6 hektar dengan melibatkan 10 developer.

“Sekarang sudah ada yang mulai membangun di beberapa lokasi. Bagi masyarakat yang ingin mendapatkan rumah murah layak huni silakan datang mendaftar di Kantor ASPPRIN di Jalan Hasanuddin setiap hari kerja,” ujarnya.

Terkait kelancaran pembangunan, Sulistiawati meminta dukungan Pemerintah Kabupaten Mimika melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) untuk menerbitkan daftar pelanggan air minum. Selain itu, ia juga meminta dukungan dari PLN untuk penerbitan daftar pelanggan listrik.

Menurutnya, kedua dokumen tersebut menjadi syarat penting bagi developer dalam proses pengajuan pencairan dana di bank.

Ia mengakui hingga saat ini kendala utama yang dihadapi para developer adalah belum terpenuhinya kedua persyaratan tersebut.

“Jadi kami minta ada kerja sama dan kebijakan dari Bupati serta pimpinan PLN untuk membantu para developer yang tergabung dalam ASPPRIN,” pungkasnya. **