Waket I MRP-PPP Dukung Kontraktor OAP Gabung dalam ASPPRIN, Dorong Semua Pemda di Tanah Papua Jemput Program Rumah Subsidi
Wakil Ketua (Waket) I Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Pegunungan (MRP-PPP), Penetina Kogoya (tengah) didampingi Sulistiawati Rumbekwan selaku Koordinator Penghubung antara DPP ASPPRIN Wilayah Papua berada di lokasi Pembangunan Perumahan Cenderawasih SP5 Kabupaten Mimika pada Rabu 13 Mei 2026. (Foto – Anton Juma Songa/papuaglobalnews.com).
Timika,papuaglobalnews.com – Wakil Ketua (Waket) I Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Pegunungan (MRP-PPP), Penetina Kogoya menyatakan dukungan penuh terhadap kontraktor Orang Asli Papua (OAP) di enam provinsi di Tanah Papua yang tergabung dalam Asosiasi Pengembangan Rumah Rakyat Indonesia (ASPPRIN) wilayah Indonesia Timur-Papua.
Dukungan tersebut disampaikan Penetina Kogoya saat bertemu kontraktor OAP pada Rabu 13 Mei 2026.
Perumahan yang dibangun di atas lahan seluas enam hektar itu akan dikerjakan oleh 20 kontraktor OAP.
Penetina saat bertemu kontraktor OAP di lokasi pembangunan Perumahan Cenderawasih didampingi Sulistiawati Rumbekwan selaku Koordinator Penghubung antara Dewan Pimpinan Pusat (DPP) ASPPRIN Korwil dan Pengembang Papua.
“Saya sebagai seorang mama dan perempuan Papua, meskipun sudah banyak usaha-usaha Orang Asli Papua, tetapi saya tertarik dengan anak-anak Papua yang luar biasa berjuang menjadi pengusaha atau kontraktor pembangunan perumahan/developer,” ujar Penetina kepada papuaglobalnews.com di lokasi pembangunan Perumahan Cenderawasih.
Menurut Penetina, program pembangunan rumah murah bersubsidi dari Pemerintah Pusat memiliki potensi besar, tidak hanya di Mimika tetapi juga di seluruh enam provinsi di Tanah Papua, dalam menyediakan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah dengan harga terjangkau.
“Saya harap program yang baik ini harus dijemput oleh pemerintah daerah di enam provinsi, tidak hanya di wilayah Papua Tengah saja,” katanya.
Sebagai tokoh perempuan Papua, Penetina berharap pembangunan rumah subsidi ini mendapat dukungan penuh dari masyarakat adat di setiap kabupaten/kota maupun provinsi agar proses pembangunan berjalan lancar tanpa hambatan.
Ia menilai Papua memiliki ketersediaan lahan yang luas, namun masih banyak masyarakat yang tinggal di rumah dengan kondisi kurang layak huni.
“Saya rasa ini program pemerintah yang dijalankan oleh anak-anak Papua yang sungguh luar biasa,” ujarnya.
Penetina juga berharap program pembangunan rumah subsidi tersebut dapat masuk ke wilayah Papua Pegunungan, mengingat masih banyak rumah masyarakat di daerah itu yang belum layak ditempati.
“Program ini harus dijemput oleh pemerintah daerah, khususnya para bupati se-Tanah Papua,” tegasnya.
Ia menjelaskan kehadirannya di lokasi pembangunan Perumahan Cenderawasih merupakan mengisi waktu luang sambil melihat langsung usaha anak-anak lokal Papua yang bergerak di bidang pembangunan perumahan, usai mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Forum Asosiasi Kepala Daerah, Gubernur, Bupati/Wali Kota dan MRP se-Tanah Papua di Timika selama dua hari.
Penetina mengapresiasi keberanian kontraktor lokal Papua yang mulai terjun ke dunia developer dengan membuka lahan pembangunan seluas enam hektar tersebut.
“Saya minta kepada masyarakat adat dan pemerintah daerah se-Tanah Papua mendukung program ini yang dikerjakan oleh anak-anak Papua sendiri, yang nantinya akan terus berkembang di lima provinsi lainnya,” harapnya.
Sementara itu, Sulistiawati Rumbekwan menyampaikan terima kasih atas kehadiran Wakil Ketua I MRP-PPP yang telah melihat langsung progres pembangunan meskipun berasal dari provinsi yang berbeda secara administrasi pemerintahan.
“Ini menjadi bukti kecintaannya dan dukungannya kepada kami anak-anak Papua dalam membangun rumah subsidi di Papua,” katanya.
Sulistiawati mengaku bersyukur karena adanya aturan terbaru yang memungkinkan sebagian biaya pembelian rumah dalam program ASPPRIN ditanggung oleh pemerintah.
Dalam pembangunan Perumahan Cenderawasih tersebut, ASPPRIN menggandeng 20 kontraktor OAP.
Ia berharap kepercayaan yang diberikan ASPPRIN bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) serta PT Tapera dapat dijalankan dengan baik.
Menurutnya, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, pembangunan di Papua harus dilakukan secara cepat dan tepat sasaran tanpa mengabaikan kualitas.
Ia menegaskan kontraktor OAP yang memiliki kinerja baik akan terus dilibatkan, sedangkan yang tidak memenuhi standar evaluasi akan dihentikan kerja samanya.
Sulistiawati menambahkan, secara keseluruhan di Kabupaten Mimika ditargetkan pembangunan sekitar 1.500 unit rumah subsidi layak huni di atas lahan seluas sekitar 5-6 hektar dengan melibatkan 10 developer.
“Sekarang sudah ada yang mulai membangun di beberapa lokasi. Bagi masyarakat yang ingin mendapatkan rumah murah layak huni silakan datang mendaftar di Kantor ASPPRIN di Jalan Hasanuddin setiap hari kerja,” ujarnya.
Terkait kelancaran pembangunan, Sulistiawati meminta dukungan Pemerintah Kabupaten Mimika melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) untuk menerbitkan daftar pelanggan air minum. Selain itu, ia juga meminta dukungan dari PLN untuk penerbitan daftar pelanggan listrik.
Menurutnya, kedua dokumen tersebut menjadi syarat penting bagi developer dalam proses pengajuan pencairan dana di bank.
Ia mengakui hingga saat ini kendala utama yang dihadapi para developer adalah belum terpenuhinya kedua persyaratan tersebut.
“Jadi kami minta ada kerja sama dan kebijakan dari Bupati serta pimpinan PLN untuk membantu para developer yang tergabung dalam ASPPRIN,” pungkasnya. **
