Wajah Sejanus di Wajah Purbaya

Republik tentu berbeda dari kekaisaran, dan demokrasi presidensial berbeda dari politbiro—ada konstitusi, lembaga pengawasan, parlemen, pers, prosedur hukum. Namun perbedaan institusional tak menghapus fakta bahwa kekuasaan tetap membutuhkan keputusan personal dan penilaian siapa yang masih sejalan dengan arah politik pemerintahan. Bentuknya modern; nalurinya sering tua.

Bedah Teoritis: dari Machiavelli hingga Selectorate Theory

Kesalahan terbesar dalam membaca kekuasaan adalah menganggap jabatan tinggi hadiah untuk kinerja. Dalam birokrasi profesional, prestasi seharusnya menjadi dasar evaluasi; dalam politik, prestasi hanya salah satu unsur. Di sinilah filsafat Niccolò Machiavelli dalam Il Principe masih relevan—bukan ajaran untuk menjadi jahat, melainkan peringatan bahwa stabilitas politik tak dapat dijelaskan hanya dengan ukuran moral pribadi. Penguasa harus memperhitungkan kekuatan nyata: siapa yang punya akses, jaringan, dan kemampuan bertahan bila pelindungnya pergi.

Ilmu politik kontemporer memberi kerangka lebih sistematis untuk pola ini. Selectorate theory yang dikembangkan Bruce Bueno de Mesquita, Alastair Smith, Randolph Siverson, dan James Morrow dalam The Logic of Political Survival (2003) menjelaskan bahwa pemimpin bertahan dengan menjaga loyalitas “koalisi pemenang”—lingkaran kecil pendukung penentu hidup-matinya kekuasaan. Anggota koalisi diberi imbalan secukupnya agar setia, tetapi tak boleh diberi terlalu banyak sumber daya atau otonomi, sebab itu bisa membuatnya cukup kuat untuk menjadi ancaman. Sejanus, dalam kerangka ini, adalah anggota koalisi yang tumbuh melampaui takarannya.

Konsep sultanism yang dirumuskan Juan Linz dan H.E. Chehabi dalam kajian mereka tentang rezim patrimonial juga relevan: kekuasaan yang formalnya modern tetapi relasinya berjalan seperti istana, di mana kesetiaan personal mengungguli aturan formal, dan pergantian pejabat diprediksi bukan dari prestasi melainkan dari kedekatan dan kecurigaan. Politik kecurigaan semacam ini juga muncul dalam literatur coup-proofing—strategi penguasa mencegah kudeta dengan sengaja membatasi konsolidasi kekuatan bawahannya, termasuk lewat rotasi jabatan mendadak.

Ketiganya—Machiavelli, selectorate theory, dan sultanism—bertemu pada satu titik: loyalitas dan persepsi ancaman sering lebih menentukan nasib pejabat daripada kompetensi teknisnya.

Wajah Purbaya sebagai Cermin

Menyebut “wajah Sejanus di wajah Purbaya” bukan menyamakan pribadi, karakter, atau nasib keduanya. Purbaya bukan tokoh Romawi, Indonesia bukan Roma, Presiden bukan kaisar. Analogi itu akan menyesatkan bila dipakai menuduh adanya kudeta, konspirasi, atau motif tertentu tanpa bukti.

Wajah Sejanus di sini adalah sebuah pola politik: seorang pejabat dapat tampak berfungsi normal di depan publik ketika posisinya sebenarnya sudah ditentukan untuk berakhir. Purbaya berbicara tentang kebijakan fiskal; negara berbicara tentang keberlanjutan kekuasaan. Keduanya bisa berlangsung bersamaan, tetapi tidak selalu di ruangan yang sama.

Tugas pemerintah bukan menghapus politik dari pemerintahan—itu mustahil—melainkan memastikan politik tidak menghapus akuntabilitas. Jika seorang menteri diganti, publik berhak mengetahui alasan kebijakannya dalam batas wajar. Tanpa penjelasan, pergantian yang sah akan terus dibaca sebagai eksekusi—bukan karena publik selalu haus skandal, melainkan karena kekuasaan meninggalkan ruang kosong yang segera diisi rumor.

Dari Istana ke Kantor

Karena itu, kisah ini juga tidak layak dijadikan khotbah murahan agar anak muda berhenti mengeluh atau menganggap kesehatan mental sebagai kelemahan. Ketahanan mental bukan kemampuan menerima penghinaan tanpa batas, melainkan membaca struktur tanpa kehilangan martabat. Organisasi sehat tak meminta orang mengorbankan akal sehat demi loyalitas; ia memberi ruang bagi kritik, bukan mengubah pergantian jabatan menjadi hukuman misterius.

Pelajaran dari Sejanus bukan “jadilah lebih licik”, melainkan bahwa kekuasaan tak terawasi memaksa semua orang bermain dengan kecemasan. Pelajaran dari Khrushchev dan Comey serupa: kompetensi tidak otomatis menjadi jaminan. Pelajaran dari Purbaya bukan “menteri bisa dicopot kapan saja, maka diamlah”, melainkan bahwa kewenangan politik perlu disertai penjelasan politik.

Sejanus jatuh dalam satu hari, Khrushchev dalam satu penerbangan pulang, Comey dalam satu pidato, Purbaya dalam satu sore. Peristiwa itu tidak sama, dan sejarah harus berhenti sebelum analoginya menjadi fitnah. Namun semuanya menampilkan pertanyaan yang sama: apakah pemerintahan dijalankan oleh institusi yang dapat menjelaskan keputusannya, atau oleh pusat kekuasaan yang cukup kuat untuk memutuskan tanpa penjelasan?

Di situlah wajah Sejanus benar-benar tampak—bukan pada wajah Purbaya, melainkan pada cermin yang dihadapkan kepada setiap kekuasaan: seberapa mudah manusia yang sedang bekerja bisa berubah menjadi masalah yang harus disingkirkan, dan seberapa siap institusi menjelaskan perubahan itu kepada publik? (*)

(Timika, 19-09-2026)