Wajah Sejanus di Wajah Purbaya

 Oleh : Laurens Minipko

PURBAYA Yudhi Sadewa sedang memaparkan soal surat utang pemerintah dalam rapat bersama Dewan Perwakilan Daerah pada Senin siang, 14 September 2026, ketika pimpinan rapat menyela: ada telepon untuk sang menteri. Rapat diskors beberapa menit. Purbaya tak kembali melanjutkan perannya sebagai Menteri Keuangan. Sore harinya, Presiden Prabowo Subianto melantik Suahasil Nazara sebagai penggantinya.

Adegan itu singkat, dan justru karena singkat ia terasa telanjang. Tidak ada pidato perpisahan, tidak ada konferensi pers, tidak ada jeda bagi publik untuk melihat proses politik di baliknya. Yang tampak hanyalah pejabat yang sedang bekerja, sebuah telepon, rapat yang berhenti, lalu jabatan yang berpindah tangan.

Di situlah wajah Sejanus seperti muncul kembali—bukan sebagai tuduhan bahwa Purbaya adalah Sejanus, apalagi bahwa Presiden adalah Tiberius. Sejarah tidak boleh dipakai secara malas untuk menempelkan dosa masa lalu kepada orang masa kini. Perbandingan ini hanya berguna sebagai cermin: ia membantu melihat satu pola lama dalam politik kekuasaan, yaitu betapa cepatnya seorang pejabat dapat berubah dari pelaksana kebijakan menjadi persoalan politik.

Sejanus dan Politik Kecurigaan

Lucius Aelius Sejanus (20 SM–31 M) adalah prefek Pengawal Praetorian pada masa Kaisar Tiberius. Ia memperoleh kepercayaan besar dan bertahap menjadi administrator utama kekaisaran, kekuasaannya membesar ketika Tiberius menjauh dari Roma dan menetap di Capri—mengendalikan akses ke kaisar dan membangun jaringan hingga menjadi figur paling berpengaruh di kekaisaran.

Namun kekuasaan dalam monarki bukan kepemilikan; ia pinjaman yang dapat ditarik kapan saja oleh pemilik sumber legitimasi. Pada 31 M, ketika kecurigaan Tiberius terhadap ambisi Sejanus menguat, kaisar mengirim surat kepada Senat yang mengecamnya. Sejanus ditangkap dan dieksekusi hari itu juga; sekutu dan keluarganya ikut terseret dalam teror politik.

Pelajaran terpenting dari kisah ini bukan bahwa Sejanus pejabat ambisius yang pantas jatuh—sumber kuno memang menampilkan tuduhan semacam itu, tetapi sejarah politik selalu ditulis pihak yang menang. Pelajaran yang lebih penting adalah cara kekuasaan bekerja lewat persepsi tentang ancaman: penguasa tak perlu menunggu bawahannya benar-benar berkhianat. Cukup ada keyakinan bahwa ia telah memiliki pengaruh, jaringan, atau otonomi yang terlalu besar. Kompetensi pun berhenti menjadi pelindung; ia berubah menjadi bukti bahwa seseorang sudah terlalu kuat untuk dibiarkan.

Ketika Pola Sejanus Berulang di Zaman Modern

Pola itu tidak berhenti di Roma. Pada Oktober 1964, Nikita Khrushchev berlibur di Pitsunda, tepi Laut Hitam, ketika telepon dari Moskow memanggilnya pulang—bukan untuk memimpin Politbiro, melainkan mendengar dirinya dilengserkan oleh orang-orang yang selama ini duduk di sekelilingnya. Tak ada drama terbuka; hanya panggilan telepon, penerbangan pulang, dan kekuasaan yang sudah berpindah sebelum ia tiba.

Pada Mei 2017, James Comey sedang berbicara di hadapan pegawai FBI di Los Angeles ketika layar televisi di belakangnya menyiarkan berita bahwa Presiden Donald Trump baru saja memecatnya sebagai Direktur FBI—ia mengetahui pemecatan dirinya sendiri dari siaran berita. Setahun kemudian, Menteri Luar Negeri Rex Tillerson mengalami pola serupa: kabar pemecatannya beredar lewat cuitan presiden saat ia masih dalam kunjungan kerja di Afrika, sebelum penjelasan resmi apa pun sampai kepadanya.

Ketiganya berasal dari sistem politik yang berbeda—Soviet dan demokrasi presidensial Amerika—namun bentuknya serupa: pejabat menjalankan fungsinya secara normal ketika keputusan tentang nasibnya sudah diambil di ruang lain, tanpa dirinya. Yang berubah hanya medium pengumuman: surat kepada Senat, panggilan telepon, layar televisi, atau cuitan media sosial. Nalurinya tetap sama seperti masa Tiberius.

Purbaya dan Adegan yang Belum Selesai Ditafsirkan

Dalam kasus Purbaya, fakta publiknya terbatas tetapi jelas. Ia dilantik sebagai Menteri Keuangan pada September 2025 menggantikan Sri Mulyani Indrawati. Hampir setahun kemudian ia dicopot dalam reshuffle, digantikan Suahasil—sebelumnya Wakil Menteri Keuangan—tak lama setelah rapat DPD-nya mendadak diskors karena sebuah telepon.

Dari fakta itu, kita belum dapat menyimpulkan motif pencopotan. Pergantian menteri adalah kewenangan presiden; alasan politik, koordinasi, kebijakan fiskal, atau pertimbangan lain bisa saja melatarinya. Tetapi sampai penjelasan memadai disampaikan, publik tidak seharusnya mengisi ruang kosong itu dengan kepastian palsu.

Yang dapat dibaca sekarang adalah bentuk peristiwanya. Purbaya tidak diberhentikan lewat drama terbuka di ruang sidang, tidak dipanggil mempertanggungjawabkan kegagalan yang diumumkan ke publik. Ia sedang menjalankan fungsi kelembagaan ketika proses penggantian dirinya berlangsung di tempat lain. Dalam hitungan jam, status politiknya berpindah—sama seperti Khrushchev yang pulang berlibur sebagai pemimpin dan tiba sebagai warga biasa, atau Comey yang membuka pidato sebagai direktur dan menutupnya sebagai mantan direktur.

Republik tentu berbeda dari kekaisaran, dan demokrasi presidensial berbeda dari politbiro—ada konstitusi, lembaga pengawasan, parlemen, pers, prosedur hukum. Namun perbedaan institusional tak menghapus fakta bahwa kekuasaan tetap membutuhkan keputusan personal dan penilaian siapa yang masih sejalan dengan arah politik pemerintahan. Bentuknya modern; nalurinya sering tua.

Bedah Teoritis: dari Machiavelli hingga Selectorate Theory

Kesalahan terbesar dalam membaca kekuasaan adalah menganggap jabatan tinggi hadiah untuk kinerja. Dalam birokrasi profesional, prestasi seharusnya menjadi dasar evaluasi; dalam politik, prestasi hanya salah satu unsur. Di sinilah filsafat Niccolò Machiavelli dalam Il Principe masih relevan—bukan ajaran untuk menjadi jahat, melainkan peringatan bahwa stabilitas politik tak dapat dijelaskan hanya dengan ukuran moral pribadi. Penguasa harus memperhitungkan kekuatan nyata: siapa yang punya akses, jaringan, dan kemampuan bertahan bila pelindungnya pergi.

Ilmu politik kontemporer memberi kerangka lebih sistematis untuk pola ini. Selectorate theory yang dikembangkan Bruce Bueno de Mesquita, Alastair Smith, Randolph Siverson, dan James Morrow dalam The Logic of Political Survival (2003) menjelaskan bahwa pemimpin bertahan dengan menjaga loyalitas “koalisi pemenang”—lingkaran kecil pendukung penentu hidup-matinya kekuasaan. Anggota koalisi diberi imbalan secukupnya agar setia, tetapi tak boleh diberi terlalu banyak sumber daya atau otonomi, sebab itu bisa membuatnya cukup kuat untuk menjadi ancaman. Sejanus, dalam kerangka ini, adalah anggota koalisi yang tumbuh melampaui takarannya.

Konsep sultanism yang dirumuskan Juan Linz dan H.E. Chehabi dalam kajian mereka tentang rezim patrimonial juga relevan: kekuasaan yang formalnya modern tetapi relasinya berjalan seperti istana, di mana kesetiaan personal mengungguli aturan formal, dan pergantian pejabat diprediksi bukan dari prestasi melainkan dari kedekatan dan kecurigaan. Politik kecurigaan semacam ini juga muncul dalam literatur coup-proofing—strategi penguasa mencegah kudeta dengan sengaja membatasi konsolidasi kekuatan bawahannya, termasuk lewat rotasi jabatan mendadak.

Ketiganya—Machiavelli, selectorate theory, dan sultanism—bertemu pada satu titik: loyalitas dan persepsi ancaman sering lebih menentukan nasib pejabat daripada kompetensi teknisnya.

Wajah Purbaya sebagai Cermin

Menyebut “wajah Sejanus di wajah Purbaya” bukan menyamakan pribadi, karakter, atau nasib keduanya. Purbaya bukan tokoh Romawi, Indonesia bukan Roma, Presiden bukan kaisar. Analogi itu akan menyesatkan bila dipakai menuduh adanya kudeta, konspirasi, atau motif tertentu tanpa bukti.

Wajah Sejanus di sini adalah sebuah pola politik: seorang pejabat dapat tampak berfungsi normal di depan publik ketika posisinya sebenarnya sudah ditentukan untuk berakhir. Purbaya berbicara tentang kebijakan fiskal; negara berbicara tentang keberlanjutan kekuasaan. Keduanya bisa berlangsung bersamaan, tetapi tidak selalu di ruangan yang sama.

Tugas pemerintah bukan menghapus politik dari pemerintahan—itu mustahil—melainkan memastikan politik tidak menghapus akuntabilitas. Jika seorang menteri diganti, publik berhak mengetahui alasan kebijakannya dalam batas wajar. Tanpa penjelasan, pergantian yang sah akan terus dibaca sebagai eksekusi—bukan karena publik selalu haus skandal, melainkan karena kekuasaan meninggalkan ruang kosong yang segera diisi rumor.

Dari Istana ke Kantor

Karena itu, kisah ini juga tidak layak dijadikan khotbah murahan agar anak muda berhenti mengeluh atau menganggap kesehatan mental sebagai kelemahan. Ketahanan mental bukan kemampuan menerima penghinaan tanpa batas, melainkan membaca struktur tanpa kehilangan martabat. Organisasi sehat tak meminta orang mengorbankan akal sehat demi loyalitas; ia memberi ruang bagi kritik, bukan mengubah pergantian jabatan menjadi hukuman misterius.

Pelajaran dari Sejanus bukan “jadilah lebih licik”, melainkan bahwa kekuasaan tak terawasi memaksa semua orang bermain dengan kecemasan. Pelajaran dari Khrushchev dan Comey serupa: kompetensi tidak otomatis menjadi jaminan. Pelajaran dari Purbaya bukan “menteri bisa dicopot kapan saja, maka diamlah”, melainkan bahwa kewenangan politik perlu disertai penjelasan politik.

Sejanus jatuh dalam satu hari, Khrushchev dalam satu penerbangan pulang, Comey dalam satu pidato, Purbaya dalam satu sore. Peristiwa itu tidak sama, dan sejarah harus berhenti sebelum analoginya menjadi fitnah. Namun semuanya menampilkan pertanyaan yang sama: apakah pemerintahan dijalankan oleh institusi yang dapat menjelaskan keputusannya, atau oleh pusat kekuasaan yang cukup kuat untuk memutuskan tanpa penjelasan?

Di situlah wajah Sejanus benar-benar tampak—bukan pada wajah Purbaya, melainkan pada cermin yang dihadapkan kepada setiap kekuasaan: seberapa mudah manusia yang sedang bekerja bisa berubah menjadi masalah yang harus disingkirkan, dan seberapa siap institusi menjelaskan perubahan itu kepada publik? (*)

(Timika, 19-09-2026)