Pemerintah Distrik Garda Terdepan Kendalikan Stunting, Kemong: Pemkab Mimika Tetapkan 68 Wilayah Sasaran Intervensi
Ia menekankan bahwa kepala distrik memiliki peran kunci sebagai penanggungjawab utama dalam mengidentifikasi dan menangani berbagai persoalan sosial di wilayahnya.
Menurut Kemong, keberhasilan program pembangunan tidak dapat dicapai oleh satu sektor saja, melainkan membutuhkan keterlibatan semua pihak, baik pemerintah, swasta, maupun masyarakat, dengan sinergi yang kuat dan komitmen bersama.
Ia juga mendorong ke depan agar dilakukan lokakarya dengan melibatkan seluruh OPD pengampu stunting dan mitra terkait. Kegiatan tersebut bertujuan untuk mempresentasikan capaian, mengidentifikasi kekurangan, serta mengukur tingkat keberhasilan program secara lebih jelas.
Selain itu, Kemong menekankan pentingnya edukasi kepada masyarakat agar turut berperan aktif dalam menjaga kesehatan dan kesejahteraan keluarga demi melahirkan generasi yang sehat dan berkualitas. Ia juga mengingatkan agar pembagian kewenangan antar OPD dilakukan secara jelas guna menghindari tumpang tindih program.
Kemong memastikan bahwa apabila seluruh OPD dan mitra menjalankan tugas dan kewenangannya secara optimal, maka persoalan stunting di Mimika dapat diatasi, mengingat dukungan sumber daya manusia dan anggaran yang tersedia cukup memadai.
Sementara Septinus Timang, Kepala Bappeda Mimika dalam laporannya menyampaikan penekanan beberapa point penting diantaranya:
Pertama, penguatan konvergensi atau strategi terintegrasi untuk mempercepat penurunan stunting melalui kolaborasi lintas sektor yang terkoordinasi di tingkat kabupaten hingga desa. Hal ini dengan harapan seluruh OPD bersama mitra pemerintah memastikan seluruh program dan kegiatan benar-benar terintegrasi tanpa harus berjalan sendiri-sendiri.
Kedua, ditekankan pada sasaran kerja nyata dalam intervensi menyentuh langsung kepada kebutuhan masyarakat dengan menerapkan sistem by name by address.
Ketiga, dari hasil pertemuan koordinasi lintas sektor harus langsung diimplementasikan dalam dokumen perencanaan baik melalui Bappeda, OPD, mitra kerja pemerintah maupun pemerintahan kampung.
Selain itu, Septinus mengapresiasi atas dukung dan peran serta dari setiap mitra pemerintah dalam hal ini PT Freeport, Wahana Visi Indonesia, YPMAK dan mitra kerja lainnya.
Ia berharap kolaborasi dalam menjalankan program ini harus tetap dipertahankan serta ditingkatkan dengan menjalankan kegiatan tanpa tumpang tindih serta setiap hasil kerja di lapangan dapat diukur tingkat keberhasilan untuk mengetahui letak kekurangannnya yang perlu diperbaiki.
Ia juga menegaskan diperlukan evaluasi dan monitoring dengan menentukan tingkat pencapaian target yang jelas.
Ia juga berharap dalam pertemuan dapat menghasilkan matriks pembagian tugas atau peran dan tanggung jawab dari masing-masing pihak. **
