Pemerintah Distrik Garda Terdepan Kendalikan Stunting, Kemong: Pemkab Mimika Tetapkan 68 Wilayah Sasaran Intervensi
Timika,papuaglobalnews.com – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Mimika, Papua Tengah, melaksanakan pertemuan koordinasi lintas sektor percepatan penurunan stunting bersama mitra pemerintah dan non-pemerintah (NGO). Kegiatan tersebut berlangsung di ruang rapat Bappeda Mimika, Jalan Poros Mayon, Kamis 23 April 2026.
Pertemuan ini melibatkan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD), di antaranya Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, Dinas Kesehatan, para kepala distrik, serta kepala kelurahan. Kegiatan ini juga terselenggara melalui kerja sama dengan YPMAK, Unicef, Wahana Visi Indonesia, PT Freeport Indonesia, Perdhaki, PKK, dan Kementerian Kesehatan.
Wakil Bupati Mimika, Emanuel Kemong, dalam sambutannya menegaskan bahwa dalam program percepatan penurunan stunting, para kepala distrik, lurah, dan kepala kampung merupakan garda terdepan. Mereka bertanggungjawab langsung dalam upaya penanganan stunting di 68 wilayah sasaran intervensi yang sudah ditetapkan tersebar di 18 distrik di Kabupaten Mimika.
Kemong menjelaskan pelaksanaan rapat ini didasari oleh Peraturan Presiden Tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting secara nasional, yang kemudian ditindaklanjuti melalui Keputusan Bupati Mimika Tahun 2023 tentang percepatan penanganan stunting di daerah ini. Dalam keputusan tersebut telah ditetapkan 68 wilayah prioritas intervensi.
Ia menegaskan percepatan penurunan stunting menjadi salah satu agenda prioritas utama pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah. Melalui pendekatan lintas sektor yang terintegrasi, efektif, dan berkelanjutan, diharapkan angka stunting dapat ditekan secara signifikan.
Namun demikian, Kemong mengakui bahwa pelaksanaan program ini masih menghadapi berbagai tantangan, terutama kondisi geografis Mimika yang luas dan sulit dijangkau. Keterbatasan akses transportasi, pelayanan kesehatan dasar, air bersih, gizi, sanitasi, serta perlindungan sosial menjadi hambatan dalam pelayanan kepada masyarakat.
Selain faktor eksternal, ia juga menyoroti kelemahan internal, seperti belum optimalnya sistem data yang akurat dan terintegrasi, lemahnya koordinasi lintas sektor, serta kurang sinkronnya perencanaan.
Menurutnya, kondisi ini seharusnya tidak terjadi mengingat ketersediaan anggaran di Mimika cukup memadai.
“Hari ini kita semua berkumpul, baik OPD maupun mitra eksternal, untuk memastikan koordinasi berjalan dengan baik sehingga berbagai kekurangan yang selama ini terjadi dapat kita atasi bersama,” ujar Kemong.
Ia menegaskan kegiatan ini tidak boleh bersifat seremonial tanpa tindak lanjut. Rapat koordinasi harus mampu menghasilkan rumusan yang menjadi pedoman pelaksanaan program dengan orientasi hasil yang jelas.
Kemong juga menyoroti adanya perbedaan data stunting yang dilaporkan oleh masing-masing OPD bahwa terjadi penurunan namun di sisi lain persepsi masyarakat yang menilai angka stunting masih tinggi. Hal ini menimbulkan kebingungan terkait validitas data.
Karena itu, ia berharap melalui rapat ini dapat dilakukan identifikasi dan pencatatan data secara terpadu untuk menghasilkan satu data yang valid. Selain itu, perlu penguatan koordinasi antara OPD dan mitra non-pemerintah serta kesepakatan langkah tindak lanjut yang terintegrasi, termasuk dalam penganggaran ke depan.
Pada kesempatan tersebut, Kemong juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh OPD dan mitra non-pemerintah yang telah bekerja keras dalam melayani masyarakat.
“Kita berharap ke depan program-program yang ada dapat berjalan melalui kolaborasi. Dari 68 wilayah sasaran ini, saya dan bupati ingin pembangunan dilakukan dari kampung ke kota secara bertahap dan menyentuh kebutuhan riil masyarakat,” katanya.
Ia menekankan bahwa kepala distrik memiliki peran kunci sebagai penanggungjawab utama dalam mengidentifikasi dan menangani berbagai persoalan sosial di wilayahnya.
Menurut Kemong, keberhasilan program pembangunan tidak dapat dicapai oleh satu sektor saja, melainkan membutuhkan keterlibatan semua pihak, baik pemerintah, swasta, maupun masyarakat, dengan sinergi yang kuat dan komitmen bersama.
Ia juga mendorong ke depan agar dilakukan lokakarya dengan melibatkan seluruh OPD pengampu stunting dan mitra terkait. Kegiatan tersebut bertujuan untuk mempresentasikan capaian, mengidentifikasi kekurangan, serta mengukur tingkat keberhasilan program secara lebih jelas.
Selain itu, Kemong menekankan pentingnya edukasi kepada masyarakat agar turut berperan aktif dalam menjaga kesehatan dan kesejahteraan keluarga demi melahirkan generasi yang sehat dan berkualitas. Ia juga mengingatkan agar pembagian kewenangan antar OPD dilakukan secara jelas guna menghindari tumpang tindih program.
Kemong memastikan bahwa apabila seluruh OPD dan mitra menjalankan tugas dan kewenangannya secara optimal, maka persoalan stunting di Mimika dapat diatasi, mengingat dukungan sumber daya manusia dan anggaran yang tersedia cukup memadai.
Sementara Septinus Timang, Kepala Bappeda Mimika dalam laporannya menyampaikan penekanan beberapa point penting diantaranya:
Pertama, penguatan konvergensi atau strategi terintegrasi untuk mempercepat penurunan stunting melalui kolaborasi lintas sektor yang terkoordinasi di tingkat kabupaten hingga desa. Hal ini dengan harapan seluruh OPD bersama mitra pemerintah memastikan seluruh program dan kegiatan benar-benar terintegrasi tanpa harus berjalan sendiri-sendiri.
Kedua, ditekankan pada sasaran kerja nyata dalam intervensi menyentuh langsung kepada kebutuhan masyarakat dengan menerapkan sistem by name by address.
Ketiga, dari hasil pertemuan koordinasi lintas sektor harus langsung diimplementasikan dalam dokumen perencanaan baik melalui Bappeda, OPD, mitra kerja pemerintah maupun pemerintahan kampung.
Selain itu, Septinus mengapresiasi atas dukung dan peran serta dari setiap mitra pemerintah dalam hal ini PT Freeport, Wahana Visi Indonesia, YPMAK dan mitra kerja lainnya.
Ia berharap kolaborasi dalam menjalankan program ini harus tetap dipertahankan serta ditingkatkan dengan menjalankan kegiatan tanpa tumpang tindih serta setiap hasil kerja di lapangan dapat diukur tingkat keberhasilan untuk mengetahui letak kekurangannnya yang perlu diperbaiki.
Ia juga menegaskan diperlukan evaluasi dan monitoring dengan menentukan tingkat pencapaian target yang jelas.
Ia juga berharap dalam pertemuan dapat menghasilkan matriks pembagian tugas atau peran dan tanggung jawab dari masing-masing pihak. **
