Oleh: Laurens Minipko (Pengamat Sosial Papua) DALAM catatan klasik Thucydides (Yunani, 395 SM) melalui maha karyanya History of  the Peloponnesian

Oleh : John NR Gobai (Wakil Ketua IV DPR Papua Tengah) TUGAS dan wewenang MRP telah diatur dalam, Pasal 20 Ayat (1) UU No 21 tahun 2001 tentang

Oleh: Prof. Dr. Vince Tebay (Dosen Administrasi Publik Fisip Uncen) ISU pembubaran Majelis Rakyat Papua (MRP) sering menimbulkan perdebatan karena

Oleh : Laurens Minipko (Pengamat Sosial Papua) DI TENGAH polemik kebijakan kepegawaian di Mimika, satu argumen terus diulang: afirmasi bagi Orang

Oleh : Laurens Minipko   PADA suatu Minggu pagi 15 Maret 2026 di Gereja Katedral Timika , sebuah khotbah menarik terdengar: pewartaan iman dan

Oleh: Laurens Minipko (Pengamat Sosial Mimika)   AKSI penyampaian aspirasi yang dilakukan Forum Peduli ASN Amungme dan Kamoro di halaman Kantor

UMAT Muslim di Timika antusias datang berbelanja pangan murah yang digelar Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Mimika di halaman Masjid Agung Babussalam

Timika,papuaglobalnews.com –  Arnold L. Asso, S.Pd mengirimkan surat terbuka ke dua kepada Lembaga Administrasi (LAN) RI dan Badan Kepegawaian

Oleh : Laurens Minipko OTONOMI Khusus Papua sejak awal dirancang sebagai kebijakan afirmatif untuk menjawab ketimpangan historis yang dialami Orang

Oleh : John NR Gobai – Wakil Ketua IV DPRPT   LEMBAGA Pelopor Pendidikan di Papua adalah YPK, YPPGI, YPPK , Yayasan Adven dan YAPIS. Sejak