Masyarakat Adat Arwanop Bantah Pernyataan Bupati Mimika Soal Wilayah Gunung Bebas Malaria
Timika,papuaglobalnews.com – Pernyataan Bupati Mimika, Johannes Rettob, mengenai wilayah pegunungan bebas malaria menuai reaksi serta bantahan keras dari masyarakat adat Arwanop, Distrik Tembagapura.
Melalui salah satu tokoh masyarakat Arwanop, Lambertus Beanal, menegaskan bahwa pernyataan pemerintah daerah yang menyebut wilayah pegunungan bebas malaria tidak sesuai dengan kondisi yang terjadi di lapangan. Justru wilayah Arwanop, khususnya daerah Omponi, merupakan titik awal penyebaran malaria yang kini telah menjangkau berbagai kampung di kawasan pegunungan.
“Pernyataan bahwa daerah pegunungan tidak ada malaria adalah kekeliruan yang sangat fatal. Kami masyarakat di sini sangat paham sejarah penyebaran penyakit ini,” tegas Lambertus Beanal dalam rilis yang diterima redaksi papuaglobalnews.com, Rabu 10 Juni 2026.
Terkait alasan keamanan yang kerap digunakan sebagai kendala akses menuju wilayah pegunungan, Lambertus menilai narasi yang dibangun tersebut tidak berdasar, karena wilayah Arwanop merupakan kawasan yang aman untuk dijangkau.
“Kami menyesalkan pernyataan Bupati yang dianggap melempar tanggung jawab logistik dan transportasi tenaga medis kepada pihak swasta, yakni PT Freeport Indonesia,” tulis Lambertus dalam rilisnya yang diterima redaksi papuaglobalnews.com, Rabu 10 Juni 2026.
Menurutnya, penyediaan fasilitas pendukung bagi tenaga kesehatan yang bertugas di pedalaman merupakan tanggung jawab penuh Pemerintah Daerah, bukan perusahaan swasta.
Dalam rilis yang sama, Lambertus menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada para tenaga kesehatan yang bertugas di daerah pedalaman. Mereka dinilai sebagai pahlawan kemanusiaan yang tetap mengabdi di tengah keterbatasan fasilitas dan minimnya dukungan.
Sebagai bukti dedikasi tersebut, Lambertus menceritakan perjuangan tenaga medis yang harus menempuh perjalanan darat selama sekitar 12 jam dengan berjalan kaki, melintasi sungai, gunung, dan lembah untuk menyelamatkan rekan kerja mereka yang menderita malaria agar dapat mencapai Banti dan memperoleh penanganan medis.
Perjalanan itu dilakukan setelah berbagai upaya komunikasi dengan pihak terkait di kota namun tidak membuahkan hasil.
Melihat kondisi tersebut, Lambertus mewakili masyarakat Arwanop mendesak Pemerintah Kabupaten Mimika untuk:
- Mengakui fakta keterbatasan fasilitas kesehatan yang ada di lapangan sebagai langkah awal perbaikan layanan kesehatan.
- Mengambil tanggung jawab penuh atas operasional dan keselamatan tenaga medis serta guru yang bertugas di wilayah pedalaman.
- Memprioritaskan kesejahteraan dan dukungan logistik bagi seluruh tenaga medis dan tenaga pendidik, baik yang bertugas di wilayah pesisir maupun pegunungan.
“Mereka adalah pahlawan kami. Kami berharap ke depannya tenaga kesehatan dan guru-guru di pedalaman mendapatkan perhatian dan prioritas utama dari pemerintah,” tutup Lambertus. **
