Terkait rencana mengundang tim dari PT Air Minum Jayapura Robongholo Nanwani, Yoga mengakui surat permintaan resmi belum dilayangkan karena masih menyesuaikan jadwal Bupati dan Wakil Bupati. Namun berdasarkan diskusi, pihak perusahaan menyatakan siap memenuhi undangan tersebut.

Ia menjelaskan pengelolaan SPAM di Jayapura mengandalkan sistem gravitasi karena sumber air berada di wilayah pegunungan sehingga tidak membutuhkan listrik maupun pompa distribusi. Kondisi ini berbeda dengan Mimika yang topografinya relatif datar sehingga diperlukan pompa dan listrik untuk mendorong air menuju SR.

“Hal ini membutuhkan perhitungan matang terkait kebutuhan biaya listrik dan pemeliharaan mesin pompa. Dari perhitungan itu ditentukan tarif per kubik agar tidak merugikan. Kalau tetap rugi maka butuh subsidi pemerintah untuk menutup biaya operasional,” terangnya.

Yoga juga mengungkapkan masih terdapat kendala lapangan seperti pencurian meteran air yang dipasang di halaman rumah warga sehingga sulit diawasi oleh pegawai DPUPR. Minimnya Sumber Daya Manusia (SDM) juga menjadi kendala utama pengawasan fasilitas SPAM.

“Kesadaran masyarakat Mimika dalam menjaga fasilitas umum masih rendah. Butuh waktu panjang untuk edukasi, sosialisasi, dan pemahaman kolektif agar aset pemerintah dapat dijaga bersama,”  pungkasnya.  **

Catatan Redaksi

“Orang boleh pandai setinggi langit, tapi selama ia tidak menulis, ia akan hilang di dalam masyarakat dan dari sejarah.” — Pramoedya Ananta Toer

Kami menerima kiriman tulisan opini maupun karya jurnalisme warga yang disertai identitas diri serta foto atau gambar pendukung.

Hak Jawab & Koreksi Berita

Apabila ada pihak yang merasa dirugikan atau keberatan dengan penayangan artikel/berita di atas, Anda dapat mengirimkan artikel atau berita berisi sanggahan, koreksi, maupun hak jawab kepada Redaksi kami, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (11) dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.