Hentikan Eksploitasi Politik dan Ekonomi Atas Nama Otsus di Tanah Mimika dengan Tamengkan Suku Amungme dan Kamoro
3. Peringatan terhadap praktek kotor anggaran
Kabupaten Mimika dianugerahi APBD yang sangat besar, namun ironisnya, masyarakat adat saat ini sedang “sakit” dan menderita di atas tanahnya sendiri. Kami mengingatkan kepada seluruh pihak yang bermain, ingat bahwa negara dan lembaga penegak hukum sedang menyoroti dan mengawasi setiap praktik-praktek kotor pengelolaan anggaran yang terjadi di Timika saat ini.
4. Mendesak Ketua Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua Felix Wanggai Cs, dan Ribka Haluk, Wakil Mendagri datang ke Papua khusunya Kabupaten Mimika untuk lihat ketimpangam yang terjadi dari semua aspek kehidupan.
5. Mendesak Direktur Jenderal (Dirjen) Pengembangan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat Transmigrasi di Kementerian Transmigrasi untuk datang ke Kabupaten Mimika agar bangun masayarakat adat Papua.
Ia mengharapkan adanya pembenahan total dalam sistem tata kelola pemerintahan di Mimika serta partisipasi aktif dalam pengawasan dari pusat ke daerah penghasil di Papua. Uang negara yang bersumber dari kekayaan alam Mimika dan dana Otsus harus dikembalikan sepenuhnya untuk mendatangkan keadilan, kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan nyata bagi Suku Amungme, Kamoro, serta suku-suku Papua lainnya. **
Vinsent Oniyoma, Ketua DAD Mimika. (Foto – Dokumen/papuaglobalnews.com).
“Orang boleh pandai setinggi langit, tapi selama ia tidak menulis, ia akan hilang di dalam masyarakat dan dari sejarah.” — Pramoedya Ananta Toer
Kami menerima kiriman tulisan opini maupun karya jurnalisme warga yang disertai identitas diri serta foto atau gambar pendukung.
Apabila ada pihak yang merasa dirugikan atau keberatan dengan penayangan artikel/berita di atas, Anda dapat mengirimkan artikel atau berita berisi sanggahan, koreksi, maupun hak jawab kepada Redaksi kami, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (11) dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
