Metode tersebut memiliki prinsip yang sama dengan Metode Operasi Pria (MOP) bagi laki-laki. Tingkat keamanannya mencapai sekitar 99 persen, sementara satu persen lainnya diserahkan kepada kehendak Tuhan.

Supiah mengungkapkan pada tahun 2025 terdapat lima laki-laki di Mimika yang mengikuti program KB melalui metode MOP. Untuk tahun 2026 sebenarnya sudah ada satu orang yang bersedia mengikuti program tersebut, namun belum dapat dilaksanakan karena tidak tersedia alokasi anggaran APBD untuk membiayai tindakan MOP yang membutuhkan biaya cukup besar.

“Sehingga kami masih mengupayakan agar dapat diakomodasi dalam APBD Perubahan,” katanya.

Ia menyebutkan, target yang diberikan DP3AP2KB Provinsi Papua Tengah untuk peserta MOP tahun ini berkisar satu hingga dua orang. Jika mampu mencapai tiga peserta, maka hal tersebut merupakan capaian yang sangat baik.

Sementara itu, pelayanan KB gratis bagi ibu-ibu menggunakan sumber pembiayaan dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Pemerintah Pusat.

Baca Juga:
Macet! Warga Mimika Keluhkan Fans Piala Dunia yang Kuasai Jalan Raya
Pemkab Mimika Raih Dua Penghargaan Bergengsi: PT Freeport Indonesia dan YPMAK Layak Terima Apresiasi Serupa
Mereka Diutus dari TK Champion: Kisah Penamatan K2 TK Champion – SP 3 Timika

Mantan Sekretaris DP3AP2KB Mimika itu mengakui sosialisasi program KB MOP telah dilakukan sejak dua tahun terakhir. Ia bersyukur setelah mendapatkan sosialisasi, sejumlah laki-laki dengan kesadaran sendiri mendaftarkan diri untuk mendapatkan pelayanan tersebut melalui tindakan operasi yang dilakukan dokter di RSUD Mimika.

Menurutnya, kelima peserta MOP yang telah menjalani program tersebut kini kerap dilibatkan sebagai tim motivator dalam berbagai kegiatan sosialisasi untuk membagikan pengalaman mereka kepada peserta lainnya.

Untuk kalangan ibu-ibu, Supiah mengakui antusiasme masyarakat sangat tinggi, terutama terhadap layanan Implant dan IUD. Hal itu karena biaya pemasangan secara mandiri tergolong mahal.

Untuk pemasangan Implant, masyarakat harus mengeluarkan biaya sekitar Rp700 ribu hingga Rp1 juta. Sedangkan pemasangan IUD dapat mencapai hampir Rp2 juta.

“Jadi ibu-ibu biasanya menunggu momentum seperti ini dari kami BKKBN. Kalau harus bayar sendiri cukup mahal. Karena itu mereka sangat senang mengikuti program ini. Ada juga yang setelah tiga tahun mencabut Implant, kemudian memasangnya kembali untuk jangka waktu tiga tahun ke depan,” jelasnya.

Ia menambahkan tingginya minat masyarakat menyebabkan persediaan 100 Alkon yang tersedia di fasilitas kesehatan masih jauh dari cukup untuk memenuhi kebutuhan.

Untuk itu, DP3AP2KB Mimika telah mengajukan permintaan penambahan stok alat kontrasepsi kepada Pemerintah Provinsi Papua Tengah.

Ia berharap program tersebut mendapat dukungan penuh dari Pemerintah Kabupaten Mimika agar kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi. Pasalnya, pada periode Januari hingga Maret 2026 sempat terjadi kekosongan stok alat kontrasepsi, meskipun kondisi tersebut dialami juga pemerintah pusat.

“Namun pada tahun 2025 lalu kami mendapat dukungan APBD Mimika untuk pengadaan tambahan alat kontrasepsi yang kemudian dibagikan ke sejumlah fasilitas kesehatan. Sayangnya, tahun ini karena adanya efisiensi anggaran, kami tidak memperoleh alokasi anggaran tersebut,” pungkasnya. **

Dibaca: 27