Timika,papuaglobalnews.com – Dalam rangka mendukung Program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Mimika, Papua Tengah, menggandeng sejumlah fasilitas kesehatan (Faskes) untuk memberikan pelayanan KB gratis kepada masyarakat. Pelayanan ini juga menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Keluarga Nasional (HARGANAS) ke-33 Tahun 2026.

Kepala DP3AP2KB Mimika, Johana Anatje Belandina Arwam, S.Pd, menjelaskan bahwa pada Tahun Anggaran 2026 melalui Bidang KB, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, pihaknya menyediakan pelayanan KB gratis bagi ibu-ibu yang berminat melakukan pemasangan maupun pencabutan alat kontrasepsi Implant dan IUD serta Metode Operasi Wania (MOW).

Ia juga mengajak para suami untuk turut mendukung program tersebut.

“Kalau bapak-bapak sayang ibu (istri), silakan mengikuti program ini. Dengan mengikuti program KB, ibu sehat dan keluarga bahagia,” ujarnya melalui sambungan telepon, Kamis malam 25 Juni 2026.

Johana mengungkapkan karena keterbatasan anggaran, pelayanan KB gratis tahun ini belum dapat menjangkau masyarakat di wilayah pesisir maupun pegunungan.

Baca Juga:
KADIN Mimika Ajak Semua Pihak Dukung Program “Brand Kampung” yang Dicanangkan Bupati
Macet! Warga Mimika Keluhkan Fans Piala Dunia yang Kuasai Jalan Raya
Pemkab Mimika Raih Dua Penghargaan Bergengsi: PT Freeport Indonesia dan YPMAK Layak Terima Apresiasi Serupa

“Jumlah alat kontrasepsi yang tersedia terbatas, sehingga kami lebih fokus pada pelayanan di wilayah kota,” katanya.

Menurutnya, program KB gratis ini tidak hanya diperuntukkan bagi perempuan, tetapi juga terbuka bagi kaum laki-laki.

“Kalau bapak-bapak yang sayang istri-istri, bisa ikut KB,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Bidang KB, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga DP3AP2KB Mimika, Supiah Narawena, S.Tr.Keb., menjelaskan, kegiatan tersebut sebenarnya telah berjalan sejak April 2026 dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun Ikatan Bidan Indonesia (IBI) yang diperingati pada Kamis, 25 Juni 2026.

Setelah itu, kegiatan dilanjutkan dalam rangka memperingati Hari Keluarga Nasional (HARGANAS) ke-33 Tahun 2026. Pelayanan KB gratis telah dimulai sejak 23 Juni dan akan berlangsung hingga 8 Juli 2026.

Dalam pelaksanaannya, DP3AP2KB Mimika bekerja sama dengan sejumlah fasilitas kesehatan, yakni RSUD Mimika, BLUD Puskesmas Timika, BLUD Puskesmas Timika Jaya SP2, BLUD Puskesmas Karang Senang di Jileale SP3, BLUD Puskesmas Wania, BLUD Puskesmas Pasar Sentral, BLUD Puskesmas Mapurujaya, serta RS Bhayangkara Polres Mimika.

Jam pelayanan dimulai pada pagi hari hingga pukul 10.00–11.00 WIT. Setiap peserta atau akseptor diwajibkan membawa Kartu Keluarga (KK) untuk diinput ke dalam aplikasi SIGA Mobile sebagai bahan laporan dan pendataan.

Melalui pencatatan tersebut, pemerintah dapat memantau jumlah peserta yang telah maupun belum menggunakan alat kontrasepsi.

Supiah menjelaskan, alat kontrasepsi (Alkon) yang disiapkan berjumlah lebih dari 300 unit dan telah didistribusikan ke sejumlah fasilitas kesehatan sejak April 2026. Sementara stok yang masih tersedia saat ini sebanyak 100 Alkon yang diperuntukkan khusus bagi pelayanan HARGANAS.

Adapun jenis pelayanan KB gratis yang diberikan meliputi Implant, IUD, dan Metode Operasi Wanita (MOW). Implant dipasang pada lengan dengan masa efektif selama tiga tahun, sedangkan IUD dipasang di dalam rahim dengan masa penggunaan hingga lima tahun. Sementara MOW dilakukan melalui tindakan sterilisasi.

Metode tersebut memiliki prinsip yang sama dengan Metode Operasi Pria (MOP) bagi laki-laki. Tingkat keamanannya mencapai sekitar 99 persen, sementara satu persen lainnya diserahkan kepada kehendak Tuhan.

Supiah mengungkapkan pada tahun 2025 terdapat lima laki-laki di Mimika yang mengikuti program KB melalui metode MOP. Untuk tahun 2026 sebenarnya sudah ada satu orang yang bersedia mengikuti program tersebut, namun belum dapat dilaksanakan karena tidak tersedia alokasi anggaran APBD untuk membiayai tindakan MOP yang membutuhkan biaya cukup besar.

“Sehingga kami masih mengupayakan agar dapat diakomodasi dalam APBD Perubahan,” katanya.

Ia menyebutkan, target yang diberikan DP3AP2KB Provinsi Papua Tengah untuk peserta MOP tahun ini berkisar satu hingga dua orang. Jika mampu mencapai tiga peserta, maka hal tersebut merupakan capaian yang sangat baik.

Sementara itu, pelayanan KB gratis bagi ibu-ibu menggunakan sumber pembiayaan dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Pemerintah Pusat.

Mantan Sekretaris DP3AP2KB Mimika itu mengakui sosialisasi program KB MOP telah dilakukan sejak dua tahun terakhir. Ia bersyukur setelah mendapatkan sosialisasi, sejumlah laki-laki dengan kesadaran sendiri mendaftarkan diri untuk mendapatkan pelayanan tersebut melalui tindakan operasi yang dilakukan dokter di RSUD Mimika.

Menurutnya, kelima peserta MOP yang telah menjalani program tersebut kini kerap dilibatkan sebagai tim motivator dalam berbagai kegiatan sosialisasi untuk membagikan pengalaman mereka kepada peserta lainnya.

Untuk kalangan ibu-ibu, Supiah mengakui antusiasme masyarakat sangat tinggi, terutama terhadap layanan Implant dan IUD. Hal itu karena biaya pemasangan secara mandiri tergolong mahal.

Untuk pemasangan Implant, masyarakat harus mengeluarkan biaya sekitar Rp700 ribu hingga Rp1 juta. Sedangkan pemasangan IUD dapat mencapai hampir Rp2 juta.

“Jadi ibu-ibu biasanya menunggu momentum seperti ini dari kami BKKBN. Kalau harus bayar sendiri cukup mahal. Karena itu mereka sangat senang mengikuti program ini. Ada juga yang setelah tiga tahun mencabut Implant, kemudian memasangnya kembali untuk jangka waktu tiga tahun ke depan,” jelasnya.

Ia menambahkan tingginya minat masyarakat menyebabkan persediaan 100 Alkon yang tersedia di fasilitas kesehatan masih jauh dari cukup untuk memenuhi kebutuhan.

Untuk itu, DP3AP2KB Mimika telah mengajukan permintaan penambahan stok alat kontrasepsi kepada Pemerintah Provinsi Papua Tengah.

Ia berharap program tersebut mendapat dukungan penuh dari Pemerintah Kabupaten Mimika agar kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi. Pasalnya, pada periode Januari hingga Maret 2026 sempat terjadi kekosongan stok alat kontrasepsi, meskipun kondisi tersebut dialami juga pemerintah pusat.

“Namun pada tahun 2025 lalu kami mendapat dukungan APBD Mimika untuk pengadaan tambahan alat kontrasepsi yang kemudian dibagikan ke sejumlah fasilitas kesehatan. Sayangnya, tahun ini karena adanya efisiensi anggaran, kami tidak memperoleh alokasi anggaran tersebut,” pungkasnya. **

Dibaca: 29