Etika Data di Podium Kekuasaan: Ketika Rp1.000 Menjadi Rp700.000
Dalam sejumlah judul berita, ia diperkenalkan sebagai: Prabowo Kenalkan Susanah, Pengupas Bawang di Bogor dengan Upah Rp700 Ribu per Kg. Judul itu pula yang kemudian menjadi berita klarifikasi: Mensesneg Buka Suara soal Presiden Prabowo Hadirkan Pengupas Bawang Gaji Rp700 Ribu/kg di DPR.
Masalahnya, fakta di lapangan berbanding terbalik 700 kali lipat.
Beberapa media lokal yang mewawancarai langsung para pengupas bawang di Makassar dan daerah lain menemukan angka yang jauh berbeda: “Ibu saya bekerja sebagai pengupas bawang satu kilonya itu Rp 1.000, biasanya saya sama adik-adik bantu ibu,” ujar Raihan. Pengakuan lain: Ia yang sehari-hari bekerja mengupas bawang itu mengaku sangat terbantu… Ia bercerita sehari-hari bekerja sebagai pengupas bawang dengan upah Rp1.000 per kilogram. Bahkan ada yang hanya mendapat Rp3.000 per kilogram untuk 20 kilogram bawang: Mereka bekerja dari pagi sampai jam sepuluh malam, dan hanya mendapat upah sekitar Rp70 ribu. Untuk mengupas 20 kilogram bawang, mereka hanya mendapat Rp3.000 per kilogram.
Bayangkan logikanya: jika upah Rp700.000/kg, seorang ibu yang mengupas 20 kg sehari akan berpenghasilan Rp14 juta per hari. Itu setara gaji menteri. Realitasnya, mereka mengupas dari subuh hingga malam untuk Rp70 ribu.
Inilah yang disebut filsuf Hannah Arendt sebagai momen ketika bahasa kekuasaan kehilangan kontak dengan realitas. Niat presiden tentu baik: ingin menunjukkan empati kepada wong cilik, menghadirkan sosok nyata di podium DPR. Tetapi empati tanpa akurasi data justru melukai dua kali: pertama, membuat kisah kemiskinan itu terlihat tidak masuk akal, kedua, membuat publik bertanya-tanya, siapa yang menyiapkan data presiden?
Jalan Keluar: Dari Panggung ke Protokol
Kekeliruan itu manusiawi, tetapi kepresidenan adalah institusi yang tidak boleh manusiawi dalam soal data.
Pertama, kembalikan marwah penulis pidato. Setiap nama, angka, dan profesi yang akan disebut presiden harus diverifikasi lapangan, bukan dari laporan ABS (Asal Bapak Senang).
Kedua, berani koreksi di podium yang sama. Etika politik menurut Magnis-Suseno adalah soal legitimasi etis kekuasaan. Legitimasi itu tidak runtuh karena salah, tetapi runtuh karena salah dan didiamkan.
Ketiga, bedakan antara pidato inspirasi dan pidato statistik. Jika ingin mengharukan, hadirkan Susanah dengan kisah perjuangannya, jangan dengan angka yang salah. Angka biar diurus BPS.
Pada akhirnya, rakyat tidak menuntut presiden menjadi kalkulator berjalan. Rakyat hanya menuntut agar ketika presiden menyebut nasib seorang ibu pengupas bawang, angka yang disebut itu menghormati keringat ibu tersebut. Karena bagi ibu itu, perbedaan Rp1.000 dan Rp700.000 bukan sekadar slip of the tongue, melainkan perbedaan antara kenyataan hidup dan fiksi kekuasaan.
Jika kita terus memaafkan dengan dalih “namanya juga manusia”, maka yang akan viral selanjutnya bukan lagi kebijakan, melainkan ketidakpercayaan. **
Catatan redaksi : Kami menerima tulisan opini maupun karya jurnalisme warga yang disertai identitas dan foto atau gambar pendukung.
Pramoedya Ananta Toer pernah berkata, “Orang boleh pandai setinggi langit, tapi selama ia tidak menulis, ia akan hilang di dalam masyarakat dan dari sejarah.”
