Etika Data di Podium Kekuasaan: Ketika Rp1.000 Menjadi Rp700.000

Oleh: Yofin Paro – Warga Kelurahan Timika Jaya SP2

DALAM tradisi kepemimpinan, kesalahan ucap adalah hal yang manusiawi. Namun ada perbedaan mendasar antara salah ucap seorang warga biasa dan salah data seorang presiden. Yang pertama dimaafkan, yang kedua dicatat sejarah, direkam algoritma, dan diuji kepercayaan publik.

Fenomena seorang presiden yang selalu viral bukan karena capaian, melainkan karena kekeliruan angka, kini mencapai puncaknya dalam satu nama: Susanah.

Mengapa Pemimpin Tidak Boleh Asal Menyebut Angka?

Filsuf etika politik Franz Magnis-Suseno pernah menegaskan bahwa etika adalah usaha manusia untuk memakai akal budi dan daya pikirnya untuk memecahkan masalah bagaimana ia harus hidup kalau mau menjadi baik. Bagi Magnis, etika juga mengantar orang pada kemampuan bersikap kritis dan rasional, guna membentuk pendapatnya sendiri dan bertindak sesuai dengan apa yang dapat dipertanggungjawabkannya.

Jika etika adalah pertanggungjawaban rasional, maka data adalah jantungnya.

Filsuf Jerman Jürgen Habermas menawarkan pisau analisis yang lebih tajam melalui Etika Diskursus. Menurut Habermas, norma moral dibenarkan melalui diskursus rasional di dalam masyarakat. Prinsip diskursus akan menyaring dan memisahkan prinsip moral yang rasional dari opini yang tidak rasional, sehingga dapat menemukan nilai moral yang lebih sesuai. Ketika ruang publik terdistorsi oleh informasi yang keliru, yang rusak bukan hanya satu pidato, melainkan fungsi komunikasi sebagai medium pembentukan konsensus.

Aristoteles sudah mengingatkan: tanpa logos (argumen berbasis data), ethos pemimpin runtuh. Confucius lebih singkat: “Jika kata-kata tidak tepat, maka pemerintahan tidak akan berhasil.”

Viral Karena Keliru: Dari 10+6=17 Hingga Rp700 Ribu/Kg

Kekeliruan satu kali adalah human error. Kekeliruan yang berulang membentuk pola. Dan pola itulah yang kini menjadi masalah komunikasi kepresidenan.

Kasus “10 + 6 = 17”

Pernyataan yang viral mengenai “10 + 6 = 17” menimbulkan berbagai tanggapan di masyarakat. Secara matematis, pernyataan tersebut memang keliru, karena hasil yang benar dari 10 + 6 adalah 16, bukan 17.

Kasus Angka Insiden MBG

Beredar pemberitaan yang menyesatkan dengan menambahkan kata ‘hanya’ pada pernyataan Presiden Prabowo, sehingga seolah-olah beliau menyepelekan insiden pangan. Padahal, kata itu tidak pernah diucapkan Presiden. Kasus ini menunjukkan bahwa angka sensitif harus disampaikan dengan ekstra presisi, agar tidak memberi celah pelintiran.

Kasus Terbaru dan Paling Menohok: Ibu Susanah, Pengupas Bawang Rp700 Ribu/Kg

Inilah kasus yang harus menjadi refleksi terdalam. Nama Susanah, buruh harian asal Kabupaten Bogor, mendadak menjadi perbincangan publik setelah diperkenalkan Presiden Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraan di hadapan Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026).

Dalam sejumlah judul berita, ia diperkenalkan sebagai: Prabowo Kenalkan Susanah, Pengupas Bawang di Bogor dengan Upah Rp700 Ribu per Kg. Judul itu pula yang kemudian menjadi berita klarifikasi: Mensesneg Buka Suara soal Presiden Prabowo Hadirkan Pengupas Bawang Gaji Rp700 Ribu/kg di DPR.

Masalahnya, fakta di lapangan berbanding terbalik 700 kali lipat.

Beberapa media lokal yang mewawancarai langsung para pengupas bawang di Makassar dan daerah lain menemukan angka yang jauh berbeda: “Ibu saya bekerja sebagai pengupas bawang satu kilonya itu Rp 1.000, biasanya saya sama adik-adik bantu ibu,” ujar Raihan. Pengakuan lain: Ia yang sehari-hari bekerja mengupas bawang itu mengaku sangat terbantu… Ia bercerita sehari-hari bekerja sebagai pengupas bawang dengan upah Rp1.000 per kilogram. Bahkan ada yang hanya mendapat Rp3.000 per kilogram untuk 20 kilogram bawang: Mereka bekerja dari pagi sampai jam sepuluh malam, dan hanya mendapat upah sekitar Rp70 ribu. Untuk mengupas 20 kilogram bawang, mereka hanya mendapat Rp3.000 per kilogram.

Bayangkan logikanya: jika upah Rp700.000/kg, seorang ibu yang mengupas 20 kg sehari akan berpenghasilan Rp14 juta per hari. Itu setara gaji menteri. Realitasnya, mereka mengupas dari subuh hingga malam untuk Rp70 ribu.

Inilah yang disebut filsuf Hannah Arendt sebagai momen ketika bahasa kekuasaan kehilangan kontak dengan realitas. Niat presiden tentu baik: ingin menunjukkan empati kepada wong cilik, menghadirkan sosok nyata di podium DPR. Tetapi empati tanpa akurasi data justru melukai dua kali: pertama, membuat kisah kemiskinan itu terlihat tidak masuk akal, kedua, membuat publik bertanya-tanya, siapa yang menyiapkan data presiden?

Jalan Keluar: Dari Panggung ke Protokol

Kekeliruan itu manusiawi, tetapi kepresidenan adalah institusi yang tidak boleh manusiawi dalam soal data.

Pertama, kembalikan marwah penulis pidato. Setiap nama, angka, dan profesi yang akan disebut presiden harus diverifikasi lapangan, bukan dari laporan ABS (Asal Bapak Senang).

Kedua, berani koreksi di podium yang sama. Etika politik menurut Magnis-Suseno adalah soal legitimasi etis kekuasaan. Legitimasi itu tidak runtuh karena salah, tetapi runtuh karena salah dan didiamkan.

Ketiga, bedakan antara pidato inspirasi dan pidato statistik. Jika ingin mengharukan, hadirkan Susanah dengan kisah perjuangannya, jangan dengan angka yang salah. Angka biar diurus BPS.

Pada akhirnya, rakyat tidak menuntut presiden menjadi kalkulator berjalan. Rakyat hanya menuntut agar ketika presiden menyebut nasib seorang ibu pengupas bawang, angka yang disebut itu menghormati keringat ibu tersebut. Karena bagi ibu itu, perbedaan Rp1.000 dan Rp700.000 bukan sekadar slip of the tongue, melainkan perbedaan antara kenyataan hidup dan fiksi kekuasaan.

Jika kita terus memaafkan dengan dalih “namanya juga manusia”, maka yang akan viral selanjutnya bukan lagi kebijakan, melainkan ketidakpercayaan. **

Catatan redaksi : Kami menerima tulisan opini maupun karya jurnalisme warga yang disertai identitas dan foto atau gambar pendukung. 

Pramoedya Ananta Toer pernah berkata, “Orang boleh pandai setinggi langit, tapi selama ia tidak menulis, ia akan hilang di dalam masyarakat dan dari sejarah.”