Timika,papuaglobalnews.com – Secara serentak Komite Nasional Papua Barat (KNPB) melaksanakan aksi demo damai penyampaian aspirasi atas situasi kemanusiaan di Papua pada, Senin 3 Agustus 2026.

Sementara, KNPB  Wilayah Timika, Kabupaten Mimika, menggelar aksi damai penyampaian aspirasi menyoroti isu darurat militer dan kemanusiaan di Papua melalui mimbar bebas dipusatkan di Ruang Terbuka Hijau (RTH) sekitar Bundaran Petrosea Jalan Cenderawasih diikuti ratusan massa KNPB. Kegiatan berlangsung mulai pukul 09.00 WIT hingga 11.00 WIT dengan pengawalan ketat dari aparat Polres Mimika.

Dalam aksi tersebut, massa membawa sejumlah atribut berupa simbol KNPB bergambar Bintang Kejora bertuliskan “LAWAN”, salib yang dicat merah, serta berbagai spanduk bertuliskan “Papua Zona Darurat Militer dan Kemanusiaan”, “Save Our Souls” yang berarti selamatkan jiwa-jiwa kami, “Right to Self Determination for West Papua”, dan “Referendum”.

Selain itu, terdapat pula spanduk bertuliskan, “Segera Tahu! Pastikan PGB Nomor 1752 yang mengubah Perjanjian New York 15 Agustus 1962 tentang hak perorangan masih berarti.”

Para orator dalam orasinya, menyoroti banyaknya warga sipil Papua menjadi korban dalam situasi militerisasi selama ini. Mereka menyampaikan bahwa banyak warga harus meninggalkan kampung halaman dan mengungsi ke tempat-tempat yang dianggap lebih aman.

Baca Juga:
Timika Dalam Kondisi Tidak Baik-Baik Saja! Marianus Dukung Kapolres Proses Hukum Pelaku Kekerasan
TPNPB Klaim Tembak Mati Lima Orang yang Disebut Sebagai Agen Intelijen Militer Indonesia di Tolikara
Ini Penyebab Oknum Anggota Polres Mimika Tembak Mati BCP

Para orator juga menyoroti penempatan personel militer nonorganik di sejumlah wilayah Papua mengakibatkan banyak warga sipil menjadi korban meninggal dunia maupun mengalami luka-luka akibat serangan bom drone dari udara yang dilakukan oleh aparat militer Indonesia.

Mereka menilai masyarakat Papua hidup dalam situasi penuh tekanan dan ancaman tanpa memperoleh jaminan rasa aman di tanah kelahirannya sendiri.

Ketua KNPB Wilayah Timika, Yanto Dabior Awerkion, usai aksi kepada awak media mengatakan bahwa masyarakat Papua, mulai dari mama-mama, tokoh agama, pelajar hingga mahasiswa, hadir dalam aksi damai tersebut murni menyampaikan aspirasi sekaligus menyuarakan isi hati keprihatinan terhadap situasi kemanusiaan dan militerisasi yang terjadi di Tanah Papua.

Ia berharap melalui mimbar bebas tersebut, Presiden Prabowo Subianto tidak hanya mengirim personel militer nonorganik untuk menghadapi TPNPB-OPM, yang berdampak pada rasa takut serta intimidasi terhadap masyarakat Papua, khususnya di wilayah pegunungan, tetapi juga mencari solusi yang mampu memberikan jaminan keamanan, kedamaian, dan kesejahteraan bagi masyarakat Papua di atas tanahnya sendiri.

Menurut Yanto, aksi tersebut lebih menitikberatkan pada penyampaian aspirasi terkait persoalan darurat militer dan kemanusiaan di Papua.

Berdasarkan catatan KNPB yang disampaikan Yanto, jumlah warga sipil yang mengungsi di seluruh Tanah Papua mencapai  sejak 7,5 tahun  yakni 2018-awal Agustus 2026 terdapat 125.931 jiwa. Sementara itu tercatat 103 warga sipil, 300 anggota TPNPB, serta 162 anggota TNI-Polri meninggal dunia.

Mantan tahanan politik (Tapol) Timika itu menegaskan dengan banyaknya korban yang telah berjatuhan, ia berharap tidak ada lagi korban jiwa berikutnya, baik dari kalangan masyarakat Papua maupun non-Papua.

Yanto juga menekankan aksi tersebut murni bertujuan memperjuangkan nilai-nilai kemanusiaan demi terciptanya kehidupan masyarakat yang aman, damai, dan sejahtera.

Selain menyampaikan aspirasi, para orator juga memandu yel-yel untuk membangkitkan semangat massa. Mereka meneriakkan, “Papua…” yang dijawab peserta aksi dengan “Merdeka…”, sambil mengepalkan tangan kiri ke atas.

Pada kesempatan itu, Yanto membacakan pernyataan sikap yang menyoroti situasi keamanan, darurat militer dan banyaknya korban jiwa. **

Dibaca: 80