Oleh: Yofin Paro – Warga Kelurahan Timika Jaya SP2

DALAM tradisi kepemimpinan, kesalahan ucap adalah hal yang manusiawi. Namun ada perbedaan mendasar antara salah ucap seorang warga biasa dan salah data seorang presiden. Yang pertama dimaafkan, yang kedua dicatat sejarah, direkam algoritma, dan diuji kepercayaan publik.

Fenomena seorang presiden yang selalu viral bukan karena capaian, melainkan karena kekeliruan angka, kini mencapai puncaknya dalam satu nama: Susanah.

Mengapa Pemimpin Tidak Boleh Asal Menyebut Angka?

Filsuf etika politik Franz Magnis-Suseno pernah menegaskan bahwa etika adalah usaha manusia untuk memakai akal budi dan daya pikirnya untuk memecahkan masalah bagaimana ia harus hidup kalau mau menjadi baik. Bagi Magnis, etika juga mengantar orang pada kemampuan bersikap kritis dan rasional, guna membentuk pendapatnya sendiri dan bertindak sesuai dengan apa yang dapat dipertanggungjawabkannya.

Baca Juga:
Menag Sampaikan Belasungkawa Gempa NTT, Instruksikan Kanwil Kemenag NTT Ambil Langkah Cepat Beri Bantuan
Jelang Peringatan HUT ke-81 RI, Bupati Mimika Lepaskan Peserta Taptu Dirangkai Pawai Obor
Tiga Terduga Pelaku Penikam Gaudesius Naung Tonsi di Bar Pacifik Kilometer 10 Berhasil Diamankan, Besok Jenazah Dipulangkan ke Maumere

Jika etika adalah pertanggungjawaban rasional, maka data adalah jantungnya.

Filsuf Jerman Jürgen Habermas menawarkan pisau analisis yang lebih tajam melalui Etika Diskursus. Menurut Habermas, norma moral dibenarkan melalui diskursus rasional di dalam masyarakat. Prinsip diskursus akan menyaring dan memisahkan prinsip moral yang rasional dari opini yang tidak rasional, sehingga dapat menemukan nilai moral yang lebih sesuai. Ketika ruang publik terdistorsi oleh informasi yang keliru, yang rusak bukan hanya satu pidato, melainkan fungsi komunikasi sebagai medium pembentukan konsensus.

Aristoteles sudah mengingatkan: tanpa logos (argumen berbasis data), ethos pemimpin runtuh. Confucius lebih singkat: “Jika kata-kata tidak tepat, maka pemerintahan tidak akan berhasil.”

Viral Karena Keliru: Dari 10+6=17 Hingga Rp700 Ribu/Kg

Kekeliruan satu kali adalah human error. Kekeliruan yang berulang membentuk pola. Dan pola itulah yang kini menjadi masalah komunikasi kepresidenan.

Kasus “10 + 6 = 17”

Pernyataan yang viral mengenai “10 + 6 = 17” menimbulkan berbagai tanggapan di masyarakat. Secara matematis, pernyataan tersebut memang keliru, karena hasil yang benar dari 10 + 6 adalah 16, bukan 17.

Kasus Angka Insiden MBG

Beredar pemberitaan yang menyesatkan dengan menambahkan kata ‘hanya’ pada pernyataan Presiden Prabowo, sehingga seolah-olah beliau menyepelekan insiden pangan. Padahal, kata itu tidak pernah diucapkan Presiden. Kasus ini menunjukkan bahwa angka sensitif harus disampaikan dengan ekstra presisi, agar tidak memberi celah pelintiran.

Kasus Terbaru dan Paling Menohok: Ibu Susanah, Pengupas Bawang Rp700 Ribu/Kg

Inilah kasus yang harus menjadi refleksi terdalam. Nama Susanah, buruh harian asal Kabupaten Bogor, mendadak menjadi perbincangan publik setelah diperkenalkan Presiden Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraan di hadapan Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026).

Dibaca: 59