Timika,papuaglobalnews.com – Papua harus menjadi bagian penting untuk masa depan dan transformasi Indonesia menjadi negara yang modern, makmur, dan berkeadilan.

Penegasan ini disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dalam sambutan yang dibacakan  Stafsus Mendagri Bidang Pemerintahan Desa dan Pembangunan Perbatasan Hoiruddin Hasibuan pada Rapat Koordinasi (Rakor) Asosiasi Kepala Daerah Provinsi se-Tanah Papua atas penyelenggaraan Forum Koordinasi Strategis Percepatan Pembangunan Papua yang berlangsung di salah satu hotel di Timika, Senin 11 Mei 2026.

Rapat dengan tema besar “Penguatan Implementasi Kebijakan Otonomi Khusus Papua dalam rangka Mewujudkan Papua yang Lebih Sejahtera dihadiri enam Gubernur se Papua dan Bupati dan Wali Kota se Papua.

Ia menegaskan forum koordinasi strategis ini merupakan wujud komitmen bersama untuk memperkuat koordinasi, menyamakan persepsi, serta membahas isu-isu strategis dan aktual terkait implementasi otonomi khusus Papua, termasuk dalam mendukung kebijakan nasional.

Hasibuan  mengungkapkan  cita-cita besar, “Terwujudnya Papua Mandiri, Adil, dan Sejahtera” melalui misi Papua Sehat, Papua Cerdas, dan Papua Produktif sebagaimana tertuang dalam Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua Tahun 2022-2041, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya bersama mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045.

“Papua harus menjadi bagian penting untuk masa depan dan transformasi Indonesia menjadi negara yang modern, makmur, dan berkeadilan,” tegasnya.

Menurutnya, Otonomi Khusus Papua hadir sebagai instrumen strategis untuk memberikan afirmasi, proteksi, dan pemberdayaan bagi Orang Asli Papua.

“Kita harus mengakui bahwa tantangan pembangunan di Tanah Papua masih sangat kompleks. Selain tantangan geografis dan keterisolasian wilayah, masih terdapat persoalan kemiskinan, pemerataan, ketertinggalan di sejumlah wilayah di Papua, dan keterbatasan akses pelayanan dasar, masih menjadi pekerjaan rumah dan perhatian kita bersama,” paparnya.

Ia mengaku, efisiensi anggaran menuntut pemerintah daerah untuk semakin cermat dalam menentukan skala prioritas pembangunan. Kepada para pimpinan daerah di Tanah Papua, agar benar-benar memperhatikan skala prioritas dalam penyusunan program dan kegiatan pembangunan, dengan  memastikan setiap kebijakan, program, dan penganggaran benar-benar difokuskan pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat serta memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan orang asli Papua.

Hasibuan mengapresiasi komitmen pemerintah daerah di Tanah Papua dalam  mendukung dan menyukseskan berbagai program prioritas Presiden, termasuk penguatan ketahanan pangan, Program Makan Bergizi Gratis (MBG), peningkatan kualitas pendidikan melalui Sekolah Rakyat, pengembangan kampung nelayan untuk wilayah pesisir, serta pembangunan infrastruktur konektivitas guna membuka keterisolasian wilayah dan menurunkan biaya logistik maupun tingkat kemahalan di Papua.

“Kami juga menyampaikan apresiasi kepada pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di Tanah Papua yang pada umumnya telah menunjukkan kinerja yang baik dan tertib dalam realisasi penyaluran Termin I Dana Otonomi Khusus. Hal ini menjadi indikator penting terhadap penguatan tata kelola fiskal daerah,” katanya.

Ia menekankan ke depan, perbaikan sistem pengelolaan keuangan dan pembangunan akan terus diperkuat melalui interoperabilitas Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD-RI),  Sistem Informasi Keuangan Daerah Otonomi Khusus (SIKD-Otsus), dan Sistem Informasi Percepatan Pembangunan Papua (SIPPP). Kementerian Dalam Negeri melalui SIPD-RI mengampu dan memiliki informasi dokumen perencanaan pembangunan daerah, penganggaran daerah, penatausahaan keuangan daerah, dan pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan daerah serta referensi perencanaan pembangunan dan keuangan daerah.

Kementerian Keuangan melalui SIKD-Otsus mengampu dan memiliki informasi mengenai dokumen Rencana Anggaran dan Program (RAP), pengalokasian, penyaluran, dan pelaporan Dana Otsus.