Timika,papuaglobalnews.com – Pemerintah Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah berencana mengundang PT Air Minum Jayapura Robongholo Nanwani untuk mempresentasikan tata kelola Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di hadapan Bupati Mimika Johannes Rettob, Wakil Bupati Emanuel Kemong serta PT Freeport Indonesia.

Inosensius Yoga Pribadi, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Mimika mengatakan, sesuai harapan Bupati, pengelolaan SPAM ke depan harus dijalankan melalui Perusahaan Daerah (Perusda), termasuk penarikan retribusi dari pelanggan Sambungan Rumah (SR).

Yoga mengungkapkan dirinya bersama tim yang difasilitasi Unicef baru-baru ini telah melakukan kunjungan ke Jayapura untuk bertemu PT Air Minum Jayapura Robongholo Nanwani. Perusahaan tersebut memiliki pengalaman panjang dalam mengelola SPAM di Kota Jayapura dan Kabupaten Jayapura.

“Tujuan kami ke sana untuk melihat dan belajar meniru langsung bagaimana sistem mereka berjalan dan apa yang dapat diterapkan di Mimika. Atas permintaan Bupati, mereka nanti akan datang ke Timika untuk presentasi terkait pengelolaan SPAM,” jelas Yoga saat menghadiri pelantikan Pejabat Jabatan Tinggi Pratama oleh Bupati Mimika di Pusat Pemerintahan SP3, 15 Januari 2026.

Menurut Yoga, presentasi tersebut menjadi dasar rujukan bagi Pemkab Mimika dalam menentukan metode pengelolaan SPAM yang tepat dan sesuai kondisi daerah.

Baca Juga:
DKP Sinode GKI KINGMI di Tanah Papua Dukung Kepala Suku Umum Kamoro Selesaikan Tapal Batas Tanah Adat Suku Mee dan Kamoro di Kapiraya
Wajah Sejanus di Wajah Purbaya
Pengusaha OAP Kesulitan Bersaing di Paket Dana Otsus 2026, Kadin Mimika Dorong Pemda Berikan Kebijakan Afirmasi
Dibaca: 73
Catatan Redaksi

“Orang boleh pandai setinggi langit, tapi selama ia tidak menulis, ia akan hilang di dalam masyarakat dan dari sejarah.” — Pramoedya Ananta Toer

Kami menerima kiriman tulisan opini maupun karya jurnalisme warga yang disertai identitas diri serta foto atau gambar pendukung.

Hak Jawab & Koreksi Berita

Apabila ada pihak yang merasa dirugikan atau keberatan dengan penayangan artikel/berita di atas, Anda dapat mengirimkan artikel atau berita berisi sanggahan, koreksi, maupun hak jawab kepada Redaksi kami, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (11) dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.