2027, Pemkab Mimika Prioritaskan Pembangunan Jalan dan Jembatan di Wilayah Pesisir
Timika,papuaglobalnews.com – Pemerintah Kabupaten Mimika, Papua Tengah pada tahun anggaran 2027 memprioritaskan pembangunan konektivitas infrastruktur jalan dan jembatan di wilayah pesisir, selain sektor pendidikan, kesehatan dan ekonomi kerakyatan.
Hal ini ditegaskan Bupati Mimika, Johannes Rettob, saat membuka Forum Perangkat Daerah dalam rangka penyusunan program prioritas tahun 2027 yang berlangsung di Aula Bappeda Mimika, Jalan Mayon, Kamis 26 Maret 2026.
Forum tersebut mengusung tema “Akselerasi Ekonomi Kerakyatan Berbasis Kearifan Lokal, Pemberdayaan UMKM dan Koperasi serta Percepatan Digitalisasi Layanan Publik.”
Bupati menjelaskan, pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan difokuskan untuk menghubungkan wilayah pesisir seperti Jita, Jila dan Agimuga. Langkah ini bertujuan membuka keterisolasian wilayah serta memperlancar arus transportasi barang dan jasa masyarakat.
“Pembangunan konektivitas ini menjadi bukti bahwa pemerintah hadir untuk masyarakat, khususnya di wilayah yang selama ini sulit dijangkau,” ujarnya.
Dalam pelaksanaannya, Pemkab Mimika akan membangun kolaborasi dengan PT Freeport Indonesia. Pihak perusahaan akan menangani pembangunan di kawasan objek vital nasional, sementara pemerintah daerah fokus pada pembangunan di luar kawasan tersebut.
Bupati juga menegaskan bahwa proyek pembangunan jalan dan jembatan harus dilaksanakan melalui skema multiyears selama tiga tahun berturut-turut.
Ia meminta kontraktor yang ditunjuk memiliki kapasitas dan modal kuat sehingga pekerjaan tetap berjalan meskipun APBD belum ditetapkan.
“Kita bagi pekerjaan, satu kontraktor pegang satu ruas. Tapi kontraktor harus tetap bekerja sesuai kontrak, bukan menunggu anggaran turun,” tegasnya.
Menurutnya, pembangunan infrastruktur dasar ini merupakan bagian dari visi dan misi pemerintah daerah yang tertuang dalam RPJMD, yakni membangun dari kampung ke kota agar pembangunan lebih merata.
Selain infrastruktur, Pemkab Mimika juga menaruh perhatian besar pada sektor kesehatan dan pendidikan. Pemerintah menargetkan peningkatan fasilitas kesehatan di RSUD Mimika agar dapat menjadi rujukan di wilayah Papua, serta mendekatkan layanan kesehatan ke masyarakat, terutama di daerah pesisir dan pegunungan.
Di bidang pendidikan, pemerintah daerah akan menyesuaikan kebijakan wajib belajar 13 tahun sesuai dengan peraturan terbaru, termasuk memperhatikan ketersediaan sekolah dasar dan taman kanak-kanak di setiap kampung.
John mengungkapkan hingga saat ini jumlah PAUD/TK di wilayah pesisir dan gunung hampir tidak ada.
Ia mendorong agar Dinas Pendidikan Mimika perlu memperhatikan hal tersebut. Sebab kedepan syarat anak masuk SD harus telah mengikuti Pendidikan PAUD/TK.
Bupati juga menekankan pentingnya stabilitas sosial dan keamanan daerah melalui peran tokoh agama, tokoh masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan.
Ia mengajak semua pihak terus membangun komunikasi yang baik guna menjaga situasi tetap aman dan kondusif.
Berkaitan dengan hal ini, John ingatkan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Mimika secara rutin mengadakan koordinasi dengan para pihak.
Selain itu, ia mengingatkan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) agar bekerja secara profesional sesuai tugas dan fungsi masing-masing, serta serius dalam menyusun program yang tepat sasaran dan berdampak langsung bagi masyarakat.
“Saya minta seluruh OPD menanggapi setiap usulan secara teknis dan matang. Program yang disusun harus berkualitas dan benar-benar berorientasi pada kemajuan daerah,” pungkasnya. **
