200 Paket Pekerjaan Fisik Dimonopoli Pokir DPRK, LEMASKO Desak Kontraktor OAP Datangi Kejari Mimika
Timika,papuaglobalnews.com – Saat ini diindikasi atau diduga sekitar 200 paket pekerjaan fisik dari sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemerintahan Kabupaten Mimika dimonopoli oleh Pokok Pikiran (Pokir) Anggota DPRK Mimika. Kondisi ini hampir sama dengan tahun anggaran 2025 lalu. Semua pekerjaan ditangani oleh kontraktor DPRK sendiri.
Atas fenomena ini mendapat tanggapan dari Lembaga Masyarakat Adat Suku Kamoro (LEMASKO), yang mendesak kepada semua pengusaha atau kontraktor Orang Asli Papua (OAP) bersatu mendatangi Aparat Penegak Hukum (APH) terutama Kejaksaan Negeri (Kejari) Timika untuk mendesak segera merespons dengan menyurati Pemerintah Kabupaten Mimika dalam pengawasan seluruh pekerjaan yang kini masuk dalam pokok pikiran (Pokir).
Desakan ini disampaikan oleh Marianus Maknaepeku, Wakil Ketua I LEMASKO setelah menerima sejumlah keluhan dari para kontraktor OAP bahwa saat ini begitu sulit mendapatkan paket pekerjaan mengingat semua sudah diarahkan ke Pokir Dewan.
“Para kontraktor OAP ini mengeluh sudah datangi hampir semua OPD untuk cek pekerjaan, tapi katanya semua masuk Pokir Dewan. Ini yang menjadi kekhawatiran para pengusaha OAP bisa-bisa sulit mendapatkan pekerjaan tahun ini,” ujar Marianus kepada papuaglobalnews.com pada Rabu 6 Mei 2026.
Marianus mengungkapkan dengan adanya monopoli ini nasibnya hampir sama dengan paket pekerjaan tahun anggaran 2025 lalu. Dimana hampir sebagian besar Pokir yang diusulkan anggota dewan sesuai hasil serapan aspirasi masyarakat dalam reses diakomodir dalam DPA OPD namun mereka berafiliasi dengan kontraktornya sendiri untuk bekerja. Penerapan pola kerja semacam ini dinilai membuat peluang bagi kontraktor lain semakin kecil untuk mendapatkan pekerjaan.
Menurut Marianus, situasi ini terjadi karena hampir sebagian besar anggota DPRK Mimika yang terhormat adalah kontraktor, sehingga dalam bekerja mulai lupa memikirkan kepentingan masyarakat terutama OAP tetapi lebih mengutamakan keuntungan pribadi.
“Mereka ini setiap bulan sudah menerima gaji yang besar, lalu kenapa harus kerja proyek yang dibungkus atas nama Pokir? Harusnya Pokir-pokir yang ada diberikan kepada kontraktor OAP agar mereka juga bisa hidup,” kata Marianus.
Marianus juga menyoroti sesuai data lapangan Pokir pada tahun anggaran 2025 lalu tentang bantuan pembangunan rumah di wilayah Distrik Wania SP4, rumah yang dibangun untuk anak atau keluarga anggota DPRK sendiri.
Selain itu, bantuan pembangunan rumah ibadah tahun 2025 lalu juga dikerjakan oleh kontraktor DPRK sendiri.
Ia mengungkapkan dengan begitu banyak Pokir Dewan yang diakomodir maka sudah sangat jelas paket-paket pekerjaan murni dari OPD semakin sedikit jumlahnya.
