SOMAMA-TI Audiens Bersama Pemkab Mimika Terkait Perda Nomor 4 Tahun 2024, Ini Tuntutan dan Respons Pemerintah

Timika,papuaglobalnews.com – Solidaritas Mahasiswa dan Masyarakat Timika (SOMATA – TI), Kabupaten Mimika Papua Tengah mengadakan audiens dengan Pemerintah Kabupaten Mimika di ruang rapat utama Kantor Pusat Pemerintahan SP3, Senin 9 November 2026. Masa yang datang menyampaikan aspirasi sambil membawa spanduk tuntutan merealisasikan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perlindungan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Orang Asli Papua (OAP). Setelah menyampaikan aspirasi di pelataran Kantor Bupati, akhirnya oleh pemerintah meminta perwakilan  masyarakat dan mahasiswa melaksanakan audiens di dalam ruang rapat lantai dua kurang lebih dua jam, mulai pukul 10-12.25 WIT.

Audiens dipimpin oleh Pj. Sekda Mimika Abraham Y. Kateyau, dipandu oleh Herry Onawame, Asisten III Setda Mimika didampingi Asisten II Setda Mimika Santi Sondang. Hadir pula Kepala Dinas Satuan Polisi Pamong Praja, Yulius Koga, Plt. Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Mimika, Samuel Yogi, Sekretaris Dinas Tanaman Pangan, I Nyoman Dwitana dan Husnia, Kasie Distribusi Pangan, Kepala Distrik Mimika Baru, Merlyn Temorubun. Lainnya, Kabid Metrologi Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Mimika, Noviseno Aji, Kabag Hukum Setda Mimika, Jambia Sao Wadan.

Sementara dari mahasiswa, Yoki Sondegau selaku Koordinator Lapangan (Korlap) dan Geofani Pogolamun selaku Wakoorlap serta masyarakat lainnya.

Dalam audiens terbuka itu, Kabid Metrologi Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Mimika, Noviseno Aji menjelaskan untuk penempatan pedagang masyarakat OAP sudah disiapkan di Pasar Sentral di blok belakang blok C dan blok D serta di bagian Pasar Malam. Selain itu, katanya Disperindag juga tahun ini sementara membangun blok di bagian depan Pasar Sentral sebagai tempat masyarakat OAP menjual aksesoris dan ukiran budaya Papua.

Sementara Kabag Hukum, Jambia Sao Wadan menjelaskan secara hukum penyaluran bantuan modal dari OPD teknis selama ini benar-benar diperuntukan murni kepada masyarakat OAP.

Sementara Samuel Yogi, Plt. Kepala Diskop UMKM Mimika mengemukakan bantuan yang diberikan kepada 20 pelaku UMKM yang sebelumnya menjual pinang dengan alasan mereka juga Lahir Besar Timika (LABETI) meskipun itu non OAP. Selain itu mereka bagian dari kelompok binaan Diskop UMKM selama ini, sehingga tetap mendapat perhatian.

Ia juga memastikan ke 20 pelaku UMKM itu sudah tidak lagi menjual pinang.

Sementara Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan (Asisten II) Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Mimika Santi Sondang menyampaikan berkaitan dengan pemberian bantuan kepada OAP dirinya akan melaksanakan konsolidasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis  supaya menyamakan data penerima agar tidak terjadi pendobelan.

“Kita mungkin secepatnya akan melaksanakan itu, sehingga kita bisa tahu berapa banyak penerima dan apa yang disampaikan oleh Bapak Kabag Hukum tadi terjawab, bahwa yang menerima bantuan adalah bapak ibu OAP bukan non-OAP,” tegasnya.

Ia juga meminta kepada dinas terkait di bawah rumpun ekonomi untuk konsolidasi data, setelah Konferensi Kota Toleran (KKT) untuk menyiapkan data penerima bantuan untuk diverifikasi bersama sehingga semua bisa dapat bantuan dan tidak ada pendobelan data dan nama.

Sementara mengenai Perda Nomor 4 Tahun 2024, Santi mengakui memang sudah disosialisasikan beberapa kali dan dirinya  melihat mama-mama OAP sudah sangat paham dengan isinya.

“Tetapi mungkin ada beberapa pasal di dalamnya yang belum termaktub di dalamnya sehingga mungkin kita bisa melanjutkannya ke DPRD untuk revisi Perda tersebut sebelum kita turunkan menjadi Peraturan Bupati,” sarannya.

“Mungkin hal-hal tersebut dapat kita lakukan secepatnya untuk menjawab apa yang menjadi kerinduan dari bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadir di sini,” katanya.

Santi juga sepakat dengan saran dari salah seorang masyarakat bahwa mengenai tempat berjualan di pinggir jalan itu memang tidak elok dilihat dari sisi penataan ruang.

Berkaitan dengan ini, Santi mengatakan, Disperindag sudah menyampaikan bahwa mereka telah menyiapkan tempat di Pasar Sentra untuk berjualan. Untuk itu bisa ditinjau ulang apakah tempat tersebut layak dan bisa dijangkau pembeli.

“Kita ini kan bicara pembeli saja yang gampang untuk membeli kita punya jualan supaya jualan kita hari itu laku, kan seperti itu. Kalau memang itu layak untuk tempat pembeli banyak, kita akan pindahkan ke situ, karena jangan sampai kita usir-usir terus tapi kita tidak relokasi, tidak memberikan lokasi yang baik untuk mereka berjualan. Mungkin hal-hal ini menjadi PR internal buat kita OPD,” jelas Santi.

Sementara Melince Tabuni perwakilan mahasiswa menyampaikan bapaknya berjualan aksesoris Papua di Pasar Lama sudah sejak tahun 70-an. Mirisnya hingga saat ini belum mendapatkan tempat yang layak.

“Dari kami masih kecil-kecil, sekolah, pergi sekolah dan kembali, orang tua kami masih jualan di tempat pinggir jalan,” kata Melince.

Dalam audiens itu, Melince minta pemerintah menyiapkan tempat yang layak untuk perempuan-perempuan Papua, lebih khususnya 7 suku, untuk aksesoris, noken, Cendrawasih dan lain-lain.

“Saya tidak mau orang lihat kita sebelah mata di jalan,” katanya.

Ia sungguh merasakan hasil dari jualan orangtuanya bisa membiayai pendidikan hingga dirinya jadi seperti saat ini.

Selain meminta menyiapkan tempat jualan yang layak, ia mengharapkan pemerintah membangun Pasar Lama untuk masyarakat Papua sebagai tempat jualan aksesoris Papua seperti dulu. Sementara mobil-mobil rental silakan dipindahkan ke area Timika Indah.

Teresia Magai, mewakili mama-mama Papua, khususnya penjual pinang sekitar SP2 mempertanyakan kepada pemerintah sudah berapa lama Perda nomor 4 tahun 2024 ini ada?

“Itu harus dicatat. Sampai saat ini kami masih bicara Perda, Perbup, sampai saat ini, sampai kapan? Itu pemerintah harus tegas dan jangan kita berbicara saja, waktu berjalan,” tegas Teresia.

Ia dengan tegas sebagai mama Papua juga mau membangun kota ini, mau hidup menjual barang-barang untuk menyekolahkan anak-anak.

“Jadi, tolong pemerintah juga bicara Perda harus diterapkan. Ini sudah berapa tahun? Ini sudah gagal kalau mau dibilang. Sudah gagal! Otonomi khusus tanah Papua ini sudah gagal,” kritiknya.

Selaku ibu rumah tanggan, ia menekankan pemerintah jangan hanya bicara saja, kalau tidak ada bukti pelaksanaan yang jelas di lapangan.

Kepada Pj. Sekda Mimika dan jajarannya, Teresia menyampaikan tiga masukan penting untuk pemerintah catat serta tindaklanjuti.

Pertama, khusus mama-mama Papua di SP2 diberikan tempat jualan yang layak lokasinya di Pasar SP2. Apapun yang terjadi harus pemerintah bangun di tempat itu.

“Supaya kami bisa masuk jualan di situ, supaya jangan kita jual di pinggir-pinggir trotoar merusak Kota Timika ini, itu tidak boleh. Itu catat, catat baik-baik!” kata Teresia.

Kedua, meminta Disperidag Mimika bekerjasama dengan PT Freeport Indonesia melalui PT Pangan Sari untuk membeli pangan lokal mama-mama Papua. Jangan sampai PT Freeport Indonesia diam-diam membeli bahan pangan lokal seperti ikan, sayur dari luar Timika.

“Barang lokal ini banyak di Kabupaten Mimika ini. Kasihan mama-mama dong duduk jualan dari pagi sampai sore tidak dapat apa-apa hanya dapat 100.000. Kalau ada penjualan yang jelas, pembeli yang jelas seperti PT Freeport bekerja sama dengan pemerintah, beli mama-mama punya barang, tidak akan pernah terjadi kayak sekarang, diusir-usir dan mengeluh ke pemerintah,” paparnya.

Ketiga, pemerintah harus membangun  museum di Kabupaten Mimika untuk menampung hasil karya tangan mama-mama Papua berupa noken dan aksesoris lainnya bekerjasama dengan daerah lain.

“APBD Mimika ini yang kita dengar besar, saya ini juga sebagai ibu rumah tangga dan politik,” katanya.

Selain itu, Geogani Pogomun selaku Wakorlap meminta kepada pemerintah untuk menyiapkan transportasi antar jemput mama-mama OAP dari Kwamki ke Pasar SP2 dan Pasar Sentral untuk menjual pangan lokal. Usulan ini sudah disampaikan sejak masa Bupati Eltinus Omaleng tapi belum terjawab.

“Hari ini kita bicara tentang ekonomi, tetapi hari ini yang saya mau sampaikan bahwa kita orang Papua itu tinggal 36%, itu data, fakta dari yang tersisa. Dan hari ini yang saya mau sampaikan bahwa ini bukan hanya persoalan ekonomi, tetapi hari ini saya dan kita semua harus merawat ingatan leluhur, identitas itu. orang non OAP tidak boleh berjualan pangan lokal. Itu kita punya identitas, itu bagian dari merawat kehidupan dan merawat identitas orang Papua,” katanya.

Geofani mengkhawatirkan suatu saat generasi Papua akan kehilangan identitasnya apabila apa yang menjadi warisan leluhur tidak dirawat baik.

“Karena saya tidak tahu nanti 10 tahun, 20 tahun itu, orang Papua tinggal nama. Saya punya generasi hari ini pun tidak tahu saya punya identitas itu, bagaimana cara buat noken, bagaimana cara mengukir? Makan pinang. Makan pinang itu berasal dari mana? Dong hanya tahu di buku catatan yang tinggal di perpustakaan. Itu yang saya mau ingatkan,” tuturnya.

Ia juga menyampaikan orang Papua ini kurang baik apa? Dana Otonomi Khusus yang seharusnya 100% diperuntukkan orang Papua dibagi lagi 20% untuk teman-teman luar Nusantara.

“Kurang baik apa kita orang Papua? Saya anak Papua, saya biarpun saya kuliah di mana, saya akan tetap datang di tanah Papua,” tegasnya.

Kesempatan itu, ia mengingatkan kepada orang-orang non OAP yang ada di Papua.

“Kalau kamu kerja baik-baik, kamu betul-betul punya hati, niat untuk orang Papua, kamu akan diberkati di atas tanah ini,” katanya.

Ia menegaskan perjuangan untuk menyelamatkan masa depan mama-mama OAP bukan persoalan sepele. Ini sudah lewat perjuangan yang panjang.

Ia menyebutkan Dana Bagi Hasil (DBH) Kabupaten Mimika  Rp1,2 triliun, APBD Rp6,1 triliun dan Otsus  Rp22,897 miliar.

“Anggaran itu terlalu besar untuk kita orang Papua, khususnya Kabupaten Mimika,” katanya.

Dengan besarnya dana ini, Geofani menanyakan kepada pemerintah bisa bangun pasar khusus mama Papua?

Ia membandingkan di Kota Jayapura, pemerintah juga bisa bangun pasar khusus untuk mama OAP.

“Coba konsep itu kita tiru bangun di Timika, bisa kah tidak?” tanya Geofani.

Sementara Yoki Sondegau, Korlap Solidaritas Mahasiswa dan Masyarakat Mimika membacakan delapan pernyataan sikap dan enam tuntutan sebagai berikut.

1. Pemerintah Kabupaten Mimika segera merealisasikan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika nomor 4 tahun 2024 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Orang Asli Papua melalui program kerja, kebijakan, anggaran, pengawasan serta pelaksanaan yang terukur dan berkelanjutan. Dan juga dipertegas dalam aturan atau larangan yang mengikat dalam peraturan bupati atau Perbup.
2. Mendesak Pemerintah Kabupaten Mimika melalui Dinas Koperasi dan UMKM serta perangat daerah yang menaungi perdagangan agar segera membangun, merehabilitas dan mendata kembali pasar mama Papua di Kabupaten Mimika sehingga tersedia tempat perdagangan yang layak, aman, bersih, sehat, mudah diakses oleh masyarakat.
3. Mendesak Pemerintah Kabupaten Mimika melalui Dinas Perhubungan agar segera menyediakan dan mengatur transportasi umum yang memadai menuju pusat-pusat pasar tradisional sehingga mama Papua dan masyarakat kecil dapat mengakses pasar dengan mudah serta mengurangi beban biaya transportasi dalam aktivitas berdagang.
4. Mendesak Pemerintah Kabupaten Mimika agar menyelenggarakan pelatihan dan pendampingan usaha secara rutin bagi mama Papua dan pelaku UMKM orang asli Papua meliputi pengelolaan keuangan, pengembangan produk lokal, pengemasan, pemasaran, pemanfaatan teknologi digital serta peningkatan kualitas dan daya saing usaha.
5. Mendesak Bupati Kabupaten Mimika agar segera menyusun dan menetapkan Peraturan Bupati (Perbup) sebagai peraturan pelaksanaan Perda nomor 4 tahun 2024 guna memberikan kejelasan mengenai mekanisme perlindungan, pemberdayaan, pembinaan, pengawasan, pendataan serta prioritas akses ekonomi bagi pelaku UMKM OAP.
6. Mendesak Pemerintah Kabupaten Mimika agar segera membangun pasar tradisional khusus bagi Orang Asli Papua sebagai ruang ekonomi rakyat yang memberikan kesempatan dan perlindungan kepada mama Papua serta adat untuk menjual hasil kebun, hasil hutan, hasil laut dan berbagai komoditas lokal Papua.
7. Mendesak Pemerintah Kabupaten Mimika agar segera membatasi non-OAP berdagang komoditas lokal dan segera menetapkan kebijakan afirmatif yang melindungi dan memprioritaskan mama Papua serta pelaku UMKM Orang Asli Papua dalam perdagangan komoditas lokal Papua melalui pengaturan akses tempat berjualan, distribusi, pemasaran dan perlindungan terhadap persaingan usaha yang tidak adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Jika ketujuh poin tersebut tidak ditindaklanjuti, maka kami dari Solidaritas Mahasiswa dan Masyarakat Mimika akan melakukan aksi massa dalam jumlah yang lebih besar.

Selain delapan pernyataan, Yoki juga membacakan enam tuntutan diantaranya;

1. Kami juga menegaskan tuntutan utama dan tuntutan-tuntutan tambahan tersebut bukanlah permintaan yang berlebihan, melainkan bentuk perjuangan untuk mendapatkan hak-hak ekonomi masyarakat yang selama ini membutuhkan perhatian serius dari pemerintah daerah.
2. Kami tidak ingin Perda nomor 4 tahun 2024 hanya menjadi dokumen hukum yang tersimpan tanpa pelaksanaan.
3. Kami tidak ingin mama Papua terus berjualan dalam kondisi pasar yang tidak layak tanpa fasilitas yang memadai.
4. Sementara pemerintah daerah memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk melakukan pembinaan.
5. Kami juga menegaskan bahwa pembangunan ekonomi di Kabupaten Mimika harus memberikan ruang yang adil bagi Orang Asli Papua sebagai masyarakat adat yang memiliki hak untuk hidup, bekerja, berdagang dan mengembangkan sumber-sumber ekonomi berdasarkan potensi serta kekayaan alam dan budaya lokal.
6. Apabila seluruh tuntutan tersebut tidak mendapatkan tanggapan dan tidak ditindaklanjuti yang serius, kooperatif serta memiliki kepastian waktu dari pemerintah Kabupaten Mimika, maka kami solidaritas mahasiswa dan masyarakat Mimika menyatakan akan melanjutkan perjuangan melalui aksi massa dengan jumlah masa yang lebih besar sebagai bentuk tekanan publik terhadap pemerintah daerah.

Sementara Pj. Sekda Mimika Abraham dalam audiens itu mengungkapkan pemerintah menerima semua aspirasi, saran dan kritikan yang sudah disampaikan oleh perwakilan dari mama-mama dan mahasiswa.

Atas semua saran dan kritik itu, Abraham janji akan dilaporkan kepada Bupati dan tetap mendukung petunjuk dari pimpinan.

“Atas nama pemerintah, saya juga menyampaikan permohonan maaf kalau pemerintah belum banyak melakukan upaya-upaya afirmasi untuk kita semua. Karena mengurus satu kabupaten itu tidak semudah yang kita bayangkan. Kita bisa bicara, tetapi melaksanakan itu perlu banyak kajian dan banyak pertimbangan,” katanya.

“Apalagi bicara pemerintah. Pemerintah itu dia nyambung dari kampung sampai ke pusat. Jadi kalau kita salah, bisa-bisa Bapak Bupati ditegur, seperti itu,” katanya.

Namun, Abraham mengucapkan terima kasih kepada mahasiswa yang sangat luar biasa bisa merancang situasi ini sehingga semua ada dalam suasana yang penuh sukacita.

“Walaupun ada aspirasi yang mungkin belum pernah disampaikan atau dijawab oleh pemerintah, tapi bisa disampaikan dalam situasi yang baik,” katanya.

Mengakhiri audiens itu, Yoki Sondegau menyerahkan dokumen aspirasi dan tuntutan tertulis kepada Pj. Sekda.

Selama jalannya audiens dikawal oleh anggota Polsek Kuala Kencana dibawah komando AKP Djemi Reinhard. **