Tokoh Pemuda KINGMI Mimika Kecewa Pemkab Tidak Dukung Konferensi ke-12 di Manokwari
Timika,papuaglobalnews.com – Pimpinan Pemuda Gereja Kemah Injil (KINGMI) di Tanah Papua Klasis Mimika menyatakan kekecewaannya terhadap Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika. Pasalnya, Pemkab Mimika dinilai tidak memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan Konferensi ke-12 KINGMI di Tanah Papua yang dijadwalkan berlangsung di Manokwari pada 18-23 November 2026 mendatang.
Ketua Biro Pemuda KINGMI Klasis Mimika, Ev. Demianus Enia Magai, S.Th., menyebut Mimika sebagai kabupaten yang menjunjung tinggi toleransi umat beragama dinilai tidak sejalan dengan realita di lapangan.
“Kabupaten Mimika sering dicitrakan sebagai daerah toleransi umat beragama. Namun, realitaynta tidak ada. Karena tidak mendukung kegiatan Gereja KINGMI di Tanah Papua, yang umatnya mayoritas di Tanah Papua, lebih khusus Koordinator Amungsa di Mimika, tidak didukung,” ujar Demianus dalam rekaman suaranya kepada redaksi papuaglobalnews.com, Senin 9 November 2026.
Lebih lanjut, ia membandingkan sikap Pemkab Mimika berbeda dengan sejumlah kabupaten tetangga seperti Kabupaten Paniai, Intan Jaya, Dogiyai, Yahukimo dan Deyai turut memberikan dukungan bagi para peserta.
Ia menyebutkan Kabupaten Yahukimo Bupatinya kader GIDI membantu Rp500 juta, Bupati Deiyai kader Katolik membantu Rp600 juta, Bupati Dogiyai Kader Katolik alokasikan bantuan Rp500 juta dan Bupati Paniai kader Kingmi membantu dalam bentuk tiket pulang pergi peserta seluruh Papua Tengah.
“Orang boleh pandai setinggi langit, tapi selama ia tidak menulis, ia akan hilang di dalam masyarakat dan dari sejarah.” — Pramoedya Ananta Toer
Kami menerima kiriman tulisan opini maupun karya jurnalisme warga yang disertai identitas diri serta foto atau gambar pendukung.
Apabila ada pihak yang merasa dirugikan atau keberatan dengan penayangan artikel/berita di atas, Anda dapat mengirimkan artikel atau berita berisi sanggahan, koreksi, maupun hak jawab kepada Redaksi kami, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (11) dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.



