Perda Perlindungan Pengusaha OAP Jangan jadi Selembar Kertas Tersimpan Rapi di Laci
Oleh : Delfian Del Beanal – Kepala Devisi Kontruksi KAPP Mimika
KAMAR Adat Pengusaha Papua (KAPP) Kabupaten Mimika secara resmi memberikan pernyataan kritis serius terkait Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Pengusaha Orang Asli Papua (OAP).
KAPP menegaskan regulasi yang baik ini tidak boleh hanya berakhir sebagai “selembar kertas” tanpa taring di lapangan yang disimpan rapi di laci.
Perda ini dinilai sebagai langkah krusial dan dasar hukum yang kuat untuk memproteksi hak-hak ekonomi pengusaha lokal OAP. Namun, KAPP mengingatkan bahwa ujian sejati dari Perda ini adalah implementasi harus nyata, “hidup” dan dikawal ketat hingga ke tingkat bawah.
Pernyataan ini ditujukan langsung kepada seluruh kelompok kepentingan (stakeholders) yang beroperasi, berinvestasi di wilayah Kabupaten Mimika.
KAPP mendesak agar regulasi ini wajib dipatuhi dan dijalankan oleh semua pengusaha yang ada baik itu perusahaan swasta dan privatisasi yang mengeruk keuntungan di tanah Mimika mulai dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai perpanjangan tangan pemerintah serta para investor yang menanamkan modalnya di Mimika.
“Orang boleh pandai setinggi langit, tapi selama ia tidak menulis, ia akan hilang di dalam masyarakat dan dari sejarah.” — Pramoedya Ananta Toer
Kami menerima kiriman tulisan opini maupun karya jurnalisme warga yang disertai identitas diri serta foto atau gambar pendukung.
Apabila ada pihak yang merasa dirugikan atau keberatan dengan penayangan artikel/berita di atas, Anda dapat mengirimkan artikel atau berita berisi sanggahan, koreksi, maupun hak jawab kepada Redaksi kami, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (11) dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
