Secara rinci, untuk Dana Otonomi Khusus 1,25 persen (Specific Grant) dialokasikan sebesar Rp548.789.882.000 dengan realisasi Rp366.260.269.152, sehingga terdapat SILPA sebesar Rp182.529.612.848.

Selanjutnya, Dana Tambahan Infrastruktur (DTI) dialokasikan sebesar Rp552.492.638.000 dengan realisasi Rp492.449.314.215, sehingga terdapat SILPA sebesar Rp60.043.323.785.

Sementara itu, untuk Dana Otonomi Khusus 1 persen (Block Grant) dialokasikan sebesar Rp505.368.212.000 dengan realisasi Rp270.096.833.500, sehingga terdapat SILPA sebesar Rp235.271.378.500.

Dari hasil rekonsiliasi tersebut diketahui bahwa secara umum pelaksanaan dan penyerapan Dana Otonomi Khusus telah berjalan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.

Namun demikian, ia mengakui masih terdapat SILPA yang perlu menjadi perhatian bersama, khususnya dalam upaya meningkatkan efektivitas perencanaan, percepatan pelaksanaan program, serta optimalisasi pemanfaatan anggaran.

Baca Juga:
Siapkan SDM Unggul Bidang Kesenian, Disbudparekraf Mimika Latih 100 Guru SMP dan SMA/SMK
Dinkes Mimika Perkuat Pengendalian Malaria Melalui Program TOKEN EDAT dan Inovasi Kesehatan Masyarakat
Penerimaan Retribusi Kendaraan di Pasar Sentral Timika Tembus Rp7-8 Juta Per Hari

Melalui forum rekonsiliasi ini diharapkan dapat diperoleh kesepakatan data yang valid dan akurat antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagai dasar dalam penyusunan laporan keuangan serta evaluasi pengelolaan Dana Otonomi Khusus ke depan.

Pemerintah juga berharap seluruh perangkat daerah terkait dapat terus meningkatkan koordinasi, pengawasan, serta pengendalian dalam pengelolaan Dana Otonomi Khusus agar penggunaannya semakin efektif dan tepat sasaran. **

Dibaca: 266
Catatan Redaksi

“Orang boleh pandai setinggi langit, tapi selama ia tidak menulis, ia akan hilang di dalam masyarakat dan dari sejarah.” — Pramoedya Ananta Toer

Kami menerima kiriman tulisan opini maupun karya jurnalisme warga yang disertai identitas diri serta foto atau gambar pendukung.

Hak Jawab & Koreksi Berita

Apabila ada pihak yang merasa dirugikan atau keberatan dengan penayangan artikel/berita di atas, Anda dapat mengirimkan artikel atau berita berisi sanggahan, koreksi, maupun hak jawab kepada Redaksi kami, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (11) dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.