Ketidakadilan Sosial Dapat Memicu Konflik Intoleransi
Timika,papuaglobalnews.com – Ketidakadilan sosial dapat menjadi sumber memicu konflik intoleransi. Hubungan antara konflik komunal dengan persoalan kemiskinan, ketimpangan ekonomi, dominasi etnik, pengambilan manfaat, serta lemahnya kapasitas kelembagaan sangat rentan terhadap munculnya konflik.
Penegasan ini disampaikan Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Akmal Malik yang membacakan sambutan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dalam membuka Konferensi Kota Toleran (KKT) II Nasional Tahun 2026 di Gedung Futsal Mimika Sport Complex (MSC), Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah, Minggu 15 November 2026.
Akmal mengutip penelitian dalam Journal of Social and Political Sciences tahun 2015 yang menggunakan data sekitar 465 kabupaten dan kota.
Penelitian tersebut menemukan hubungan yang kuat antara konflik komunal dengan kemiskinan, ketimpangan ekonomi, dominasi etnik, pengambilan manfaat, serta lemahnya kapasitas menjadi sumber pemicu lahirnya intoleransi.
Menurutnya, kondisi tersebut dapat diatasi dengan memperkuat kepemimpinan kepala daerah serta membangun kebijakan yang berpihak pada keadilan dan kesejahteraan masyarakat.
Ia juga menyoroti kondisi sejumlah FKUB yang mengalami keterbatasan dukungan anggaran sehingga kegiatan menjaga kerukunan dan keharmonisan masyarakat tidak dapat berjalan optimal.
Bahkan, ia mengaku menerima laporan banyak FKUB tidak memperoleh dukungan dana yang memadai sehingga kesulitan melaksanakan berbagai kegiatan.
Karena itu, ia meminta seluruh pihak bersama-sama mencari solusi agar FKUB tetap dapat bergerak menjalankan tugasnya.
“Orang boleh pandai setinggi langit, tapi selama ia tidak menulis, ia akan hilang di dalam masyarakat dan dari sejarah.” — Pramoedya Ananta Toer
Kami menerima kiriman tulisan opini maupun karya jurnalisme warga yang disertai identitas diri serta foto atau gambar pendukung.
Apabila ada pihak yang merasa dirugikan atau keberatan dengan penayangan artikel/berita di atas, Anda dapat mengirimkan artikel atau berita berisi sanggahan, koreksi, maupun hak jawab kepada Redaksi kami, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (11) dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
