“Kami akan terus bersuara untuk tanah dan manusia di Papua.” tegasnya.

Pemerintah selalu mengutamakan nasionalisme sempit dengan slogan NKRI harga mati, tetapi mengabaikan keadilan untuk rakyat Papua.

Ia mengkritik keras investasi dan proyek pembangunan yang merampas ruang hidup masyarakat adat atas nama pembangunan nasional.

“Sampai hari ini, Papua terus menghadapi krisis kemanusiaan yang melibatkan kekerasan militer dan perampasan lahan atas nama proyek strategis nasional,” tulisnya.

Menurutnya, semua rentetan kekerasan negara terhadap orang Papua menunjukan bahwa tidak ada masa depan orang Papua bersama Indonesia dan menuntut Pemerintah Indonesia bertanggungjawab seluruh rentetan pelanggaran HAM di Papua selama 64 tahun dengan menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia dan menghormati hak demokrasi orang lain.

“Orang Papua mau negara membuka ruang demokrasi sebesar-besarnya untuk orang Papua, untuk menyampaikan pendapat dimuka umum dan menghargai sebagai sesama manusia  ciptaan Tuhan serta  menyelesaikan pelanggaran HAM melalui mekanisme hukum internasional secara adil dan bermartabat tercipta perdamaian di Tanah Papua,” ujarnya. **

Catatan Redaksi

“Orang boleh pandai setinggi langit, tapi selama ia tidak menulis, ia akan hilang di dalam masyarakat dan dari sejarah.” — Pramoedya Ananta Toer

Kami menerima kiriman tulisan opini maupun karya jurnalisme warga yang disertai identitas diri serta foto atau gambar pendukung.

Hak Jawab & Koreksi Berita

Apabila ada pihak yang merasa dirugikan atau keberatan dengan penayangan artikel/berita di atas, Anda dapat mengirimkan artikel atau berita berisi sanggahan, koreksi, maupun hak jawab kepada Redaksi kami, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (11) dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.