Timika,papuaglobalnews.com – Marianus Maknaepeku, Wakil Ketua I Lembaga Musyawarah Adat Suku Kamoro (LEMASKO), menyoroti penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara PT Freeport Indonesia dan Pemerintah Kabupaten Mimika terkait pemanfaatan limbah tambang atau tailing yang dilakukan di Jakarta beberapa waktu lalu tanpa melibatkan lembaga adat.

“Kami sebagai lembaga adat merasa diabaikan dalam proses MoU pengelolaan dan pemanfaatan limbah tailing itu antara PT Freeport Indonesia dan Pemerintah Kabupaten Mimika,” ujar Marianus kepada papuaglobalnews.com di Timika, Senin 22 Juni 2026.

Menurut Marianus, dalam setiap proses pemanfaatan dan pengelolaan tailing yang saat ini menjadi perhatian banyak pihak karena masih mengandung material bernilai ekonomi, seharusnya melibatkan dua lembaga adat, yakni LEMASKO dan Lembaga Masyarakat Adat Suku Amungme (LEMASA).

Ia menegaskan, limbah tambang tersebut berada di wilayah adat kedua suku besar tersebut dan dampaknya secara langsung dirasakan oleh masyarakat, khususnya di lima kampung yang berada di wilayah dataran rendah.

Marianus mengingatkan PT Freeport Indonesia dan Pemerintah Kabupaten Mimika bahwa dalam pembahasan maupun pelaksanaan pemanfaatan limbah tailing tidak cukup hanya melibatkan Yayasan Pemberdayaan Masyarakat Amungme dan Kamoro (YPMAK), sementara dua lembaga adat yang mewakili masyarakat pemilik hak ulayat tidak dilibatkan. YPMAK itu ada karena kedua lembaga adat ini dan YPMAK hanya sebagai pelaksana program sesuai harapan lembaga adat dalam mengelola dana kemitraan Freeport untuk pendidikan, kesehatan dan ekonomi.

Baca Juga:
7.047 Anak di Mimika Baru Masuk Kategori Terlantar, Putus Sekolah dan Tidak Sekolah
Pemdis Agimuga Serahkan Peralatan Kerja Kebersihan Lingkungan kepada Delapan Kampung
Jemput Bola! Bidang P2 Dinkes Bersama BLUD Puskesmas Mapurujaya Lakukan Screening Terpadu Warga Mimika Timur, Tiga Orang Terkonfirmasi Positif Sifilis

“Kami berharap kesepakatan yang sudah dibuat itu dapat ditinjau kembali dan penandatanganannya dijadwalkan ulang dengan melibatkan kedua lembaga adat,” katanya.

Menurutnya, keterlibatan lembaga adat menjadi penting agar poin-poin dalam kesepakatan tersebut juga mengatur secara jelas besaran manfaat yang akan diterima masyarakat terdampak dari pemanfaatan limbah tailing.

Selain itu, Marianus menyatakan dukungannya terhadap usulan Anggota DPR Papua Tengah, John NR Gobai, yang mendorong agar pengelolaan limbah tambang tersebut dapat dikelola oleh pengusaha lokal Orang Asli Papua (OAP) melalui skema Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR).

Menurutnya, langkah tersebut dapat menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan dan membangkitkan perekonomian masyarakat lokal di Kabupaten Mimika. **

Dibaca: 46