Berdasarkan kedua transaksi tersebut kata Junaedi merupakan indikasi penyalahgunaan penyaluran BBM subsidi sehingga Pertamina bersama Dinas Perindustrian dan Perdagangan Mimika mengambil langkah pembinaan berupa penghentian pasokan Pertalite sementara.

Ia menegaskan, langkah tersebut guna memastikan penyaluran BBM subsidi tepat sasaran sekaligus menjaga hak masyarakat yang berhak menerima subsidi.

Ia mengakui ini meerupakan sanksi kedua setelah sebelumnya telah mendapat teguran dan sanksi pada awal 2026.

Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Mimika melalui Kepala Bidang Perdagangan Dalam dan Luar Negeri Disperindag Mimika, Lamberth Nunaki, mengapresiasi kepada Pertamina yang telah memberikan tindakan tegas kepada manajemen SPBU tersebut.

Lamberth berharap pengawasan yang ketat terhadap distribusi BBM bersubsidi dapat terus ditingkatkan demi menjaga keadilan dan stabilitas pasokan BBM di Mimika. **

Baca Juga:
DPC BMP RI Puncak Jaya Sukses Gelar Jalan Sehat Kebangsaan, Bupati Yuni Wonda: Puncak Jaya Rumah Kita Bersama dengan Keberagaman
Aktivis HAM Selpius Bobii Sampaikan Surat Terbuka, Desak Komnas HAM RI Tangani Dugaan Pelanggaran HAM Berat di Tanah Papua
Emas di Bawah, Darah di Atas – Wabu dalam Bayang-Bayang Delta Niger
Dibaca: 34