Oleh :  Laurens Minipko

 

MALAM itu, Kamis 2 Juli 2026, Melkiana Duwitau sedang berada di dalam rumahnya sendiri di Sugapa, Intan Jaya, ketika kontak tembak pecah di luar. Ia sedang hamil tua. Peluru yang menembus rumahnya merenggut dua nyawa sekaligus — dirinya dan bayi yang belum sempat lahir. Sekretariat Keadilan Perdamaian dan Pastoral Keuskupan Timika (Awal Juli 2026) mencatat kematiannya sebagai satu dari sembilan insiden kekerasan yang terjadi hanya dalam rentang dua minggu, 18 Juni hingga 2 Juli, di distrik yang sama.

Sugapa lebih dari sebuah nama distrik di peta administratif Papua Tengah. Ia berdiri di atas — atau lebih tepatnya, di sebelah — salah satu cadangan emas terbesar yang belum digarap penuh di Indonesia: Blok Wabu. Dan di sinilah letak pertanyaan yang lebih mengganggu daripada sebatas “siapa yang menembak”: mengapa kekerasan bersenjata di Papua begitu setia mengikuti garis konsesi tambang?

Kekerasan tidak jatuh acak di atas peta. Ia mengikuti nilai ekonomi tanah yang diinjaknya. Ahli geografi politik Michael Watts (1983) pernah mengajukan tesis serupa untuk kasus yang jauh dari Papua: Delta Niger, Nigeria. Watts menyebutnya petro-violence — kekerasan yang lahir bukan dari kebencian etnis semata, melainkan dari struktur ekonomi-politik yang menempatkan sumber daya bernilai tinggi sebagai magnet bagi kehadiran militer, dan kehadiran militer sebagai magnet bagi perlawanan bersenjata. Semakin kaya tanahnya, semakin padat pasukan yang menjaganya, semakin besar pula kemungkinan pertumpahan darah di atasnya. Ini bukan kutukan sumber daya dalam pengertian ekonomi belaka — bukan sebatas soal negara jadi malas membangun industri lain karena punya tambang. Ini kutukan yang lebih konkret: tanah kaya melahirkan aparat bersenjata, dan aparat bersenjata, cepat atau lambat, melahirkan korban sipil.

Di Delta Niger, pola itu terekam jelas sepanjang tiga dekade terakhir abad lalu. Ladang-ladang minyak Shell yang menyebar di tanah Ogoni membawa serta kehadiran militer dan polisi mobil brigade yang ditugaskan menjaga “objek vital” — istilah yang, anehnya, terasa begitu akrab di telinga kita di Papua. Ken Saro-Wiwa dan delapan rekannya, aktivis yang menuntut keadilan lingkungan dan ekonomi bagi rakyat Ogoni, dieksekusi negara pada 1995 setelah pengadilan yang oleh banyak pengamat internasional dianggap direkayasa.

Kemarahan yang tersisa tidak padam. Ia berubah bentuk menjadi Movement for the Emancipation of the Niger Delta — kelompok bersenjata yang menyerang infrastruktur minyak, menyandera pekerja asing, meledakkan pipa. Setiap serangan MEND dijawab operasi militer yang lebih besar. Setiap operasi militer yang lebih besar melahirkan generasi pejuang bersenjata yang baru. Lingkaran itu berputar sendiri, tanpa perlu ada satu jenderal atau satu pemimpin gerilya yang merancangnya dari awal sampai akhir.