Kunker di DKPPP, Komisi IV DPRK Mimika Minta Pembangunan Rumah Layak Huni untuk OAP Diperbanyak
Timika,papuaglobalnews.com – Ketua Komisi IV, DPRK Mimika Elinus Balinol Mom bersama anggotanya melakukan kunjungan kerja (Kunker) ke Dinas Kawasan Perumahan, Permukiman dan Pertanahan (DKPPP) Kabupaten Mimika, Kamis 8 Mei 2025.
Kedatangan Komisi IV yang membidangi infrastruktur diterima Suharso, Sekretaris DKPPP mewakili Willem Naa, Plt. Kepala DKPPP, Yulianus Waramori Kabid Pertanahan, Kabid Prasarana Sarana dan Utilitas Umum Yakobus Sulle dan T. Irto Ta’ndungan Kabid Kelistrikan bersama stafnya.
Elinus Balinol Mom menyampaikan kunjungan kerja perdana ini selain bersilaturahmi merupakan bagian dari fungsi pengawasan dan kontrol DPRK Mimika terhadap setiap pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah berkaitan dengan bidang infrastruktur fisik.
“Tugas kami pengawasan dan ingin berkolaborasi untuk sama-sama mengawasi agar semua pekerjaan fisik yang ada di dinas ini bisa berjalan baik,” kata Balinol.
Politisi Gerindra ini berharap semua program yang dikerjakan sesuai mekanisme supaya bisa terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan.
DPRK kata Balinol, berkomitmen mendukung program Bupati dan Wakil Bupati Mimika membangun dari kampung ke kota, karena wilayah pesisir dan gunung masih minim sentuhan pembangunan terutama rumah layak huni, supaya ada pemerataan dan masyarakat benar-benar merasakan pembangunan terutama rumah layak huni.
“Pembangunan rumah layak huni harus diperbanyak, berpihak kepada masyarakat OAP dan bukan karena ada hubungan keluarga dengan pimpinan OPD, dewan atau kepala daerah,” katanya.
Ia menyarankan, sebelum dibangun perlu dilakukan pendataan secara baik dengan pengumpulan KTP, sertifikat tanah agar pembangunan tepat sasaran dan terhindar dari persoalan tanah.
Balinol menyoroti masih sedikitnya pembangunan rumah layak huni untuk OAP.
Ia berharap DKPPP terus berkoordinasi dengan dewan untuk sama-sama membahas penambahan anggaran jika dalam program pembangunan rumah layak huni untuk OAP dananya terlalu kecil.
Ia menjelaskan, pembangunan rumah layak huni dari Otsus harus diperuntukan OAP yang benar-benar kurang mampu. Bersumber APBD semua warga Mimika yang benar-benar kurang mampu berhak menerima dan Pokir juga untuk masyarakat kurang mampu namun lebih kepada Dapil dewan.
Balinol mengingatkan DKPPP agar perusahaan atau kontraktor siapa saja termasuk milik OAP yang bermasalah dengan pekerjaan sebelumnya harus diblacklist dan harus memastikan perusahaan yang akan bekerja benar-benar mampu dan siap bertanggungjawab.
Ia juga menyarankan pembangunan rumah merata di semua distrik. Wilayah yang sudah pernah diberikan bantuan jangan lagi dibangun. Karena rumah layak huni ini sangat penting bagi masyarakat sehingga membutuhkan kerjasama semua pihak.
Suharso menjelaskan tahun 2025 ini DKPPP mengelola anggaran Rp172, 732 miliar lebih.
Dalam program pembangunan rumah layak huni bersumber dari APBD murni, Pokir dan Otsus. Berdasarkan data sejak tahun 2019 hingga 2024 telah dibangun 1.286 unit rumah untuk masyarakat Papua.
Setiap penerima bantuan wajib mengumpulkan KTP Mimika dan surat tanah serta syarat lainnya.
Salain itu, Suharso mengingatkan kepada Komisi IV pekerjaan Pokir dewan harus selesai tepat waktu supaya menghindari terjadi permasalahan dan memudahkan pertanggungjawabannya.
“Jangan dananya sudah cairkan 100 persen tetapi pekerjaan fisiknya belum kelar 100 persen. Yang jadi kesulitan pada saat kami hubungi untuk koordinasi nomor hpnya dimatikan,” kritik Suharso.
Sementara T. Irto Ta’ndungan mengungkapkan tahun 2021 program Pokir dibagi rata kepada semua masyarakat OAP. Termasuk kontraktornya 98 persen adalah OAP. Sasaran wilayahnya di Distrik Mimika Baru, Kuala Kencana, Mimika Timur dan Iwaka. Setiap rumah yang dibangun dilengkapi listrik dan sumur bor.
Yakobus Sulle, Kabid Prasarana Sarana dan Utilitis Umum menambahkan tahun 2025 ini diprogramkan pembangunan 32 unit rumah untuk OAP dari ABPD induk, 15 unit untuk korban bencana di Wakia, 126 unit dari Pokir dewan dan 29 unit dibiayai Otsus.
Syarat bagi penerima bantuan rumah adalah KTP, surat nikah dan surat tanah. Pembangunan fokus di empat distrik wilayah gunung.
Ia memastikan profil perusahaan yang masuk semua OAP. Namun di lapangan ditemukan pekerjanya non OAP bukan lagi menjadi pengawasan dinas.
Darwin Rombe anggota Komisi IV DPRK Mimika meminta kepada DKPPP pembangunannya lebih diprioritaskan bagi OAP, terperinci, merata di 18 distrik dan harus tepat sasaran. **
